KATANTT.COM---Ketua Komunitas Pemuda Anti Radikalisme Manggarai Barat (KOPEARAD MABAR), Itho Umar, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi. Namun, apresiasi tersebut perlu diimbangi dengan kritik dan koreksi konstruktif untuk mendorong perbaikan kebijakan serta pembangunan yang lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Itho dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Kebijakan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Manggarai Barat” yang diselenggarakan KOPEARAD MABAR pada 20 Oktober 2026 di Paroki Katedral Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Diskusi publik ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari legislatif, akademisi, tokoh perempuan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, komunitas profesi, hingga media. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah.

Menurut Itho, apresiasi terhadap pemerintah merupakan bentuk penghargaan atas berbagai upaya dan program yang diarahkan untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dua tahun roda pemerintahan Prabowo-Gibran ini patut kita apresiasi. Namun, koreksi untuk perbaikan ke depan juga penting demi kemajuan bersama, baik bagi kita di daerah maupun untuk negeri kita Indonesia,” demikian pesan yang disampaikan Ketua KOPEARAD MABAR.

Itho menilai, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa. Kritik yang didukung argumentasi dan solusi dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian peserta, di antaranya kebijakan efisiensi anggaran, kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program prioritas nasional, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di sektor pariwisata.

Berbagai pandangan yang dikemukakan menegaskan pentingnya menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah. Bagi Kabupaten Manggarai Barat, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan manfaat ekonomi merupakan aspek penting dalam mendorong kemajuan daerah.

Itho juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal pembangunan melalui diskusi, kajian kritis, serta penyampaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. Menurutnya, pemuda tidak cukup hanya menjadi pengamat, tetapi perlu berpartisipasi aktif dalam menyampaikan gagasan dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Melalui diskusi ini, KOPEARAD MABAR berharap dialog antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan dapat terus diperkuat. Perbedaan pandangan hendaknya menjadi ruang untuk saling melengkapi dan menemukan solusi, bukan menjadi alasan untuk memperlebar perpecahan.

“Tujuan kita bukan sekadar menilai pemerintahan, melainkan ikut mengambil bagian dalam mendorong perbaikan. Kita mendukung kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang masih perlu dibenahi. Harapannya, pembangunan semakin baik, semakin merata, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Itho