KATANTT.COM--Peristiwa di Kawasan Lapangan Lahi Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, baru-baru ini menyisakan noktah kritis bagi kesucian peradaban tradisional di Timor Barat. Penobatan mantan Presiden Joko Widodo sebagai "Sesepuh Raja-Raja Timor" pada 1 Agustus 2026 bukan sekadar prosesi budaya biasa.

Hajatan yang mengklaim keterlibatan perwakilan eks-kerajaan seperti Amanatun, Malaka, Amanuban, Mollo, Biboki, Bikomi Nilulat, Amfoang, Kupang, dan Amarasi ini memicu kegelisahan sosiologis. Bagi publik yang memahami silsilah ulayat, seremonial instan di tengah atmosfer konsolidasi politik tersebut berisiko menjadi preseden buruk: pergeseran muruah adat menuju panggung pragmatisme elektoral.

Secara historis, Pulau Timor tidak pernah mengenal jabatan tunggal bernama "Raja Timor". Daratan ini sejak masa leluhur berdiri di atas fondasi tatanan otonom yang memiliki batas wilayah, silsilah darah murni, dan hukum adatnya masing-masing. Merekayasa gelar gabungan demi kepentingan akomodasi elite politik luar adalah sebuah bentuk simplifikasi terselubung terhadap tatanan yang diwariskan oleh para leluhur.

Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah buah dari inflasi nilai dan pendangkalan bahasa yang dipelihara dalam struktur sosial kita. Kita telah lama gagap membedakan antara konsep “Usik” dan “Usif”. Di pedalaman Suku Boti, misalnya, sejarah mencatat kepemimpinan moral yang agung dari sosok pemimpin spiritual-kultural harian.

Beliau digelari “Usik”, sebuah sapaan penghormatan organik karena keteladanan hidup yang bersahaja, merawat alam, dan mandiri secara pangan. Beliau bukan penguasa feodal-politik, namun wibawa moralnya dihormati melampaui sekat birokrasi.

Sangat kontras dengan ruh “Usik”, sebagian pengklaim gelar “Usif” (penguasa politik) di bekas wilayah swapraja Timor Barat hari ini mengalami krisis eksistensi sosiologis. Akibat urbanisasi dan modernisasi, terjadi alienasi atau keterasingan kultural yang membuat jarak sosial dengan masyarakat akar rumput (tob) di pelosok desa kian melebar. Kehadiran historis mereka kerap absen saat rakyat didera persoalan struktural seperti stunting, kekeringan, atau sengketa tanah ulayat.

Namun, mengapa simbol-simbol adat ini mendadak muncul secara instan di setiap momentum politik? Kita harus jujur melihat fakta lapangan: kemunculan musiman ini rentan digerakkan oleh relasi patron-klien yang oportunistik menjelang pemilu. Masyarakat adat di pelosok tidak pernah mengutus keterwakilan tersebut untuk melakukan penobatan politik.

Ketika atribut kebesaran yang sakral diturunkan derajatnya menjadi sekadar instrumen komodifikasi, jubah adat dan tongkat pusaka mengalami desakralisasi demi akses kekuasaan jangka pendek. Fungsi pelindung budaya bergeser menjadi makelar suara elektoral.

Dampak dari pragmatisme ini adalah fragmentasi internal. Struktur adat di berbagai eks-kerajaan di Timor Barat kini mengalami keretakan akibat perebutan legitimasi silsilah waris takhta yang secara fungsional sebenarnya sudah kosong. Istana-istana kerajaan (Sonaf) yang dulu megah kini merana tanpa tata kelola literasi yang jelas.

Potret ironi ini semakin telanjang ketika urusan substantif sejarah ditelantarkan. Kita melihat fakta pilu di mana draf penulisan biografi sejarah dari salah satu raja besar di Timor harus terhenti akibat kendala finansial keluarga. Di sinilah letak ambivalensi kita: struktur eks-kerajaan kerap absen dalam merawat memori kolektif leluhur, namun mendadak memiliki energi dan mobilisasi yang melimpah jika ditarik ke panggung seremonial politik eksternal.

Realitas lapangan membuktikan bahwa eks-kerajaan di Timor Barat tidak bisa disamakan dengan institusi adat yang memiliki tata hukum dan pengabdian rakyat yang hidup secara konstitusional. Sistem feodal di sini telah lama selesai secara fungsional.

Ketika ruang adat hanya muncul sebagai stempel legitimasi politik kekuasaan, maka masyarakat rasional berhak menentukan arah kompas budayanya sendiri. Muruah sejati Tanah Timor tidak lagi berada di dalam bangunan fisik istana yang kosong.

Roh kebudayaan Timor akan tetap hidup dengan terhormat di gubuk-gubuk petani pedalaman yang jujur—jauh dari hiruk-pikuk komodifikasi elite kota yang sibuk mempertaruhkan nama besar leluhur demi panggung sesaat.

Oleh: Hans Itta, mantan Wartawan Merdeka tinggal di Jakarta.