KATANTT.COM----Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit mendorong Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) St. Thomas Aquinas periode 2026-2028 bersama PMKRI Ruteng memperkuat kolaborasi dalam pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai.

Dorongan itu disampaikan Bupati Hery saat menerima Pengurus PP PMKRI dan jajaran Satgas PMKRI di Pos Komando Tanggap Bencana Gempa Bumi, Senin (7/9/2026).

Menurut Bupati Hery, fase penanganan pascagempa kini mulai bergeser dari sekadar pemenuhan kebutuhan darurat menuju pemulihan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Pemulihan tersebut mencakup pendidikan anak, trauma healing, pendataan dan assessment kerusakan rumah hingga penguatan mitigasi bencana.

"Kita belajar dari 23 hari ini. Penyaluran bantuan yang kurang menyentuh harus kita perbaiki dan perlancar," kata Bupati Hery.

Ia menjelaskan, bantuan sembako tetap dibutuhkan masyarakat. Namun, kebutuhan di lapangan kini berkembang, terutama bagi warga yang masih bertahan di pengungsian mandiri dan anak-anak yang belum berani kembali ke rumah karena masih mengalami trauma akibat gempa.

Bagi pemerintah daerah, pemulihan fisik tanpa pemulihan psikologis belum cukup untuk mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sediakala.

"Rumah diperbaiki dan dibangun kembali, tetapi kalau anak-anak masih trauma, persoalannya sama saja," ujarnya.

Karena itu, Bupati Hery secara khusus mendorong PMKRI mengambil bagian dalam program trauma healing bagi anak-anak terdampak gempa.

Ia juga membuka ruang bagi PMKRI untuk mengoptimalkan jaringan nasional maupun internasional yang dimiliki organisasi tersebut guna mendukung program pemulihan psikososial masyarakat.

Selain pemulihan psikologis, Pemkab Manggarai juga membuka ruang keterlibatan Satgas PMKRI dalam proses assessment dan verifikasi kerusakan rumah.

Bupati Hery menilai keterlibatan organisasi kemahasiswaan dapat membantu memperkuat proses pendataan di lapangan. Namun, seluruh proses harus tetap mengacu pada standar teknis dan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah.

Dia juga menjelaskan, pendataan rumah terdampak gempa telah selesai dilakukan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Saat ini, data tersebut memasuki tahapan verifikasi sebelum dilakukan uji publik di tingkat desa.

"Yang penting sekarang kita pastikan datanya. Mana yang ringan, sedang dan berat harus benar-benar jelas," tegasnya.

Melalui uji publik, masyarakat nantinya diberikan ruang untuk memberikan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi rumah di lapangan dengan kategori kerusakan yang tercatat dalam data pemerintah.

Setelah proses verifikasi dan uji publik rampung, data tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan bentuk intervensi terhadap masyarakat terdampak.

Bupati dua periode itu juga menyambut baik usulan PMKRI untuk memberikan pembekalan teknis kepada anggota Satgas yang akan terlibat dalam assessment.

Pemkab Manggarai akan memfasilitasi pertemuan antara Satgas PMKRI dan tim teknis pemerintah agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme dan standar penilaian kerusakan bangunan.

PMKRI Siapkan Jaringan Bantuan dan Mitigasi

Dalam pertemuan tersebut, PMKRI menyampaikan kesiapan mengoptimalkan jaringan organisasi di berbagai daerah untuk mendukung penanganan bencana di Flores.

Bantuan logistik yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah cabang dan regio PMKRI juga telah disalurkan kepada masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Kabupaten Manggarai.

Namun, keterlibatan PMKRI tidak berhenti pada bantuan logistik.

Organisasi kemahasiswaan tersebut turut mengusulkan penguatan edukasi mitigasi bencana berbasis komunitas desa. Program itu dapat dilakukan melalui edukasi dan simulasi kebencanaan yang tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga masyarakat secara umum.

Bupati Hery menyatakan terbuka terhadap gagasan tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah membuat program mitigasi perlu dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah desa.

Bagi Bupati Hery, kolaborasi dalam penanganan bencana tidak harus selalu diawali dengan kerja sama formal melalui Memorandum of Understanding (MoU).

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah adanya kesepakatan mengenai langkah taktis, pembagian peran dan koordinasi yang jelas di lapangan.

"Dalam kondisi seperti ini kita berjalan. Kita sepakati langkah-langkah taktis," tegas Bupati Hery.