KATANTT.COM---Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai bersama Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Kabupaten Manggarai menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang dirangkai dengan diskusi publik di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi berbagai persoalan sosial, mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN), konflik agraria, pertambangan, pengembangan panas bumi (geotermal), hingga dugaan pelanggaran hak masyarakat adat di Papua dan Flores.

Acara dibuka Ketua Mandataris GMNI Cabang Manggarai, Sebastianus Juma. Dalam sambutannya, ia menegaskan film Pesta Babi bukan sekadar tontonan, melainkan media refleksi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurut Sebastianus, media memiliki peran penting dalam mengangkat suara masyarakat kecil yang selama ini tidak mendapat perhatian pemerintah. Ia juga menilai kegiatan tersebut penting untuk membangun kesadaran kritis generasi muda terhadap situasi sosial yang berkembang saat ini.

“Film ini mengajarkan kita untuk berani menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Sebastianus Juma.

Diskusi publik menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pegiat advokasi, organisasi masyarakat adat, hingga gereja. Pembahasan berkembang pada kritik terhadap proyek-proyek ekstraktif yang dinilai memicu konflik sosial dan mengancam ruang hidup masyarakat adat.

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Nusa Bunga, Maximilianus Herson Loi, mengungkapkan bahwa di Nusa Tenggara Timur saat ini terdapat sekitar 130 titik Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan 21 titik proyek panas bumi di Flores.

Ia menilai penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi sejak 2017 dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup. 

Menurutnya, kondisi tersebut kerap memicu konflik di tengah masyarakat.

“Ruang diskusi seperti ini penting agar masyarakat tidak kehilangan ruang untuk menyampaikan kritik,” ujar Herson.

Herson juga mendorong mahasiswa untuk ikut mengawal pengesahan Peraturan Daerah tentang perlindungan hak masyarakat adat di daerah.

Sementara itu, Research and Advocacy Coordinator Sunspirit Labuan Bajo, Adriani Miming, mengatakan film dokumenter Pesta Babi tidak hanya berbicara tentang Papua, tetapi juga menjadi refleksi bagi masyarakat Flores dalam melihat arah pembangunan dan konflik agraria yang sedang berlangsung.

Menurut Adriani, pola pembangunan di Papua memiliki kemiripan dengan situasi di Flores, mulai dari ekspansi pariwisata premium, proyek geotermal, hingga konflik perebutan ruang hidup masyarakat adat.

“Menonton Pesta Babi bukan sekadar melihat penderitaan orang Papua, tetapi membaca potensi masa depan Flores,” katanya.

Mantan Aktivis GMNI itu juga menyoroti meningkatnya pengamanan proyek pembangunan di Flores yang dinilai beriringan dengan konflik agraria di sejumlah wilayah. 

Dia mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus menjaga ruang diskusi publik serta mendokumentasikan berbagai bentuk intimidasi terhadap warga.

Di sisi lain, Koordinator Komisi Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) SVD Ruteng, Pater Simon Suban Tukan, menegaskan gereja harus hadir membela masyarakat kecil yang kehilangan hak atas tanah dan ruang hidupnya akibat proyek pembangunan.

“Gereja harus menjadi suara bagi masyarakat kecil yang kehilangan hak atas tanah dan ruang hidupnya,” tegas Pater Simon.

Beliau juga mengingatkan generasi muda agar tetap kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan tidak takut menyuarakan kebenaran demi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup.