katantt.com--Meski belum ada kasus mafia tanah di Kota Kupang yang terungkap ke publik namun sejumlah kasus yang dilaporkan ahli waris Esau Konay justru tercium aroma tersebut

Sejumlah laporan ahli waris Esau Konay terkait kasus dugaan penyerobotan tanah, kasus dugaan penggelapan tanah, kasus dugaan pemalsuan dokumen dan kasus dugaan pemalsuan identitas diri yang sedang ditangani Polda NTT dan Polres Kupang Kota mengarah kepada adanya jaringan mafia tanah di Kota Kupang.

"Dari kasus-kasus yang kami laporkan ke polisi baik ke Polda NTT dan Polres Kupang Kota patut diduga ada jaringan mafia tanah di Kota Kupang oleh oknum-oknum yang kami laporkan," tegas Marthen Konay selaku juru bicara ahli waris Esau Konay, Sabtu (6/3/2021).

Karena itu, Marthen Konay mempersilahkan aparat kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Drs Lotharia Latif, SH MHum untuk mengungkap dugaan mafia tanah yang dilakoni Piet Konay dan Eli Sutay.

Marthen menyebut, sedikitnya ada 10 kasus yang dilaporkan ahli waris Esau Konay baik oleh Ferdiandn Konay maupun oleh dirinya (Marthen Konay red) dengan terlapor Piet Konay alias Piet Johannes dan Elias Sutay alias Elimelek Sutay.

Dugaan jaringan mafia tanah yang dibentukan Piet Konay dan Eli Sutay jelas Marthen, adalah dengan melegalkan perbuatannya menguasai dan menjual warisan Keluarga Konay secara melawan hukum.

Padahal kata Marthen, Piet Konay alias Pieter Johannes sendiri adalah pihak yang kalah dalam perkara dan merupakan PIHAK TEREKSEKUSI sesuai putusan eksekusi PN Kupang.

Selain itu kata Marthen, Piet Konay memiliki identitas ganda yang secara sengaja diduga dipalsukan guna memuluskan
perbuatan menguasai dan menjual warisan Keluarga Konay secara melawan hukum.

Marthen Konay yang akrab disapa Tenny Konay membeberkan jika sesungguhnya Piet Konay alias Pieter Johannes pernah dihukum karena memiliki identitas ganda pada 1995 silam dan kini mengulangi kembali perbuatannya.

"Kasusnya sudah saya laporkan di Polres Kupang Kota namun dinyatakan SP3 karena tidak cukup bukti. Padahal Piet Konay alias Pieter Johannes sudah pernah dihukum atas kasus yang sama dan mengulangi kembali di waktu yang berbeda," jelas Tenny.

Kasus lainnya kata Tenny, adalah dugaan pemalsuan dan manipulasi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3171 di mana dalam putusan tersebut menyebut seolah-olah Piet Konay alias Pieter Johannes adalah pemenang perkara atas warisan keluarga Konay.

"Ketika kasus ini saya laporkan di Polda NTT tanggal 23 Maret 2018, Piet (Piet Konay red) di tanggal 23 Maret 2018 membuat gugatan perdata ke PN Kupang dan mendaftarkan ke PN Kupang tanggal 28 Maret 2018 atas obyek yang sama dan sudah dieksekusi guna mengindar dari pemeriksaan polisi," kata Tenny lagi.

Gugatan Piet konay alias Pieter Johannes ini kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Kupang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI.

Piet Konay alias Pieter Johannes selaku PIHAK TEREKSEKUSI dan sudah kalah perkara malah bersekongkol dengan Eli Sutay menggelar jumpa pers menolak putusan PN Kupang, PT Kupang dan putusan MA RI.

"Lewat pengacaranya, Piet Konay alias Pieter Johannes dan Eli Sutay membangun opini dan menggiring opini seolah-olah sebagai pemilik sah warisan Keluarga Konay," tegasnya.

Eli Sutay yang tak memiliki legal standing dan bukan pihak yang berperkara tiba-tiba ikut berkoar-koar di media bersama Piet Konay alias Pieter Johannes bersama pengacaranya mengklaim sebagai pemilik warisan Keluarga Konay.

Soal keterlibatan Eli Sutay alias Elimelek Sutay dijelaskan Tenny bahwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan Piet konay alias Pieter Johannes kepadanya 2014 silam.

Surat kuasa dari Piet Konay alias Pieter Johannes selaku PIHAK TEREKSEKUSI dan kalah perkara memperebutkan warisan Keluarga Konay inilah yang dipakai Eli Sutay menjual secara bebas tanah milik ahli waris Esau Konay.

Eli Sutay alias Elimelek Sutay yang bermarga Sutay pun berganti marga menjadi Eli Konay dengan melakukan perbuatan melawan hukum berupa memalsukan sejumlah identitas diri.

Bahkan Eli Sutay alias Elimelek Sutay yang pernah divonis melakukan tindak pidana pengrusakan sesuai laporan Marthen Litik tahun 2017 silam dan menjalani hukuman di LP Kupang namun kembali mengulangi perbuatannya.

"Eli Sutay yang sudah bodoh hukum bisa menggunakan putusan pidana dari Mahkamah Agung yang membebaskan dirinya dari perbuatan pidana untuk mengklaim sebagai pemilik tanah warisan Keluarga konay," sambung Tenny.

Yang lebih parah kata Tenny, Eli Sutay tiba-tiba melayangkan gugatan kepada BPN Kupang dan Piet Konay alias Piet Johannes di PTUN Kupang untuk membatalkan sertifikat SHM nomor 546. Padahal, sertifikat tersebut sudah gugur setelah Piet Konay kalah perkara dan PN Kupang melakukan eksekusi atas obyek tersebut.

"Bagaimana Eli Sutay yang dapat kuasa dari Piet konay kemudian menggugat balik Piet Konay di PTUN Kupang," tanya Tenny keheranan.

Dan kemudian Eli Sutay alias Elimelek Sutay bersama Piet konay alias Pieter Johannes menggelar jumpa pers menolak putusan MA nomor 1505 di mana Piet Konay alias Pieter Johannes adalah penggugat yang kalah dalam perkara tersebut.

"Yang dilakukan hanya koar-koar di media untuk membentuk opini dan melakukan pembenaran diri dengan cara menyesatkan informasi yang sebanrnya," tegas Tenny.

Terkait penetapan tersangka atas Melkior Metboki selaku pembeli tanah dari Piet Konay alias Pieter Johannes, Tenny Konay menyebut bahwa penyidik Polda NTT mulai masuk kasus dugaan mafia tanah.

"Saat jumpa pers bersama pengacaranya Melkior Metboki mengaku membeli tanah dari Piet karena yakin Piet punya legalitas sesuai putusan MA 3171," ujarnya.

"Faktanya, Melki sendiri tertipu oleh jaringan mafia tanah Piet dan Eli Sutay karena perkara tersebut pada obyek yang lain bukan obyek tanah Danau Ina di Kelurahan Lasiana," sambung Tenny Konay.

Di sini juga lanjut Tenny Konay, Melkior Metboki jika merasa dirugikan kenapa tidak melapokran Piet Konay alias Pieter Johannes ke polisi.

Malahan Melkior Metboki membela diri dengan menyalahkan penyidik Polda NTT yang telah menetapkannya sebagai tersangka.

"Jangan-jangan kita patut menduga kalau Melkior Metboki ini terperangkap dan ikut serta dalam jaringan mafia tanah di Kota Kupang," ujarnya.

Kapolri Perintah Perangi Mafia Tanah

Mabes Polri memastikan seluruh Polda di Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah untuk mengusut berbagai kasus perampasan aset milik orang lain.

Jajaran Polda di semua provinsi akan memberantas praktik-praktik mafia tanah di daerah dan memproses hukum para pelakunya.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Satgas tersebut akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan tugasnya.

"Polda juga telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah di tingkat provinsi, tentunya bekerja sama dengan Agraria atau Badan Pertanahan Nasional," kata Kombes Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Senin (22/2) lalu.

Dia menyatakan pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah ini sebagai wujud keseriusan Polri dalam upaya menindak secara hukum para mafia pertanahan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini sejalan dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Jenderal Listyo Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam memproses hukum kasus-kasus mafia tanah.

Mantan Kabareskrim itu menegaskan kepada jajarannya untuk menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu, proses tuntas, siapa pun beking-nya," tegas Jenderal Listyo Sigit beberapa waktu lalu. @Rahmat Hidayat.