KATANTT.COM---Persoalan pembangunan sarana air bersih di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, kembali mendapat sorotan. Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) setempat mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran ratusan juta rupiah yang diperuntukkan bagi pembangunan atau peningkatan fasilitas air bersih di desa tersebut.

Desakan itu disampaikan melalui surat permintaan klarifikasi yang secara resmi diserahkan kepada Bupati Manggarai melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, Selasa, 10 November 2026.

Ketua GRPD Desa Paralando, Sebastianus Jaya, menyerahkan langsung surat bernomor 001/GRPD/PLD/XI/2026 tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan pelayanan air bersih yang hingga kini dinilai belum memperoleh penyelesaian sebagaimana diharapkan masyarakat.

Salah satu persoalan utama yang dipertanyakan GRPD adalah pelaksanaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp973.000.000 yang dialokasikan untuk pembangunan atau peningkatan sarana air bersih di Desa Paralando.

GRPD juga meminta kejelasan mengenai dana perubahan yang sebelumnya telah disampaikan atau dijanjikan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, hingga 10 November 2026, dana perubahan yang dimaksud belum terealisasi.

Bagi GRPD, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pelaksanaan anggaran atau pekerjaan fisik, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan utama yang menyentuh kehidupan setiap keluarga sehingga tidak seharusnya masyarakat terus menunggu tanpa kepastian.

Melalui surat tersebut, GRPD meminta Bupati Manggarai memberikan penjelasan resmi mengenai realisasi anggaran DAK Rp973 juta, status penyelesaian pekerjaan pembangunan sarana air bersih, alasan belum terealisasinya dana perubahan, serta langkah konkret pemerintah berikut tenggat waktu penyelesaiannya.

GRPD Beri Tenggat 3 x 24 Jam, Siapkan Aksi Demonstrasi

Tidak hanya meminta klarifikasi, GRPD juga memberikan batas waktu kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk merespons tuntutan tersebut.

Dalam surat yang diterima Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai pada Selasa, 10 November 2026, pukul 15.26 WITA, GRPD meminta Bupati Manggarai menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi secara tertulis dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung sejak surat diterima.

GRPD menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Paralando agar memperoleh kepastian atas persoalan pelayanan air bersih.

Organisasi masyarakat tersebut menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang transparan dan bertanggung jawab, terutama ketika anggaran telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

GRPD bahkan menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada jawaban atau tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Aksi tersebut akan menjadi bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat Desa Paralando sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sikap resminya, GRPD menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji yang terus berulang, tetapi kepastian penyelesaian yang dapat dirasakan secara nyata.

“Kami tidak ingin persoalan kebutuhan dasar masyarakat terus menjadi janji tanpa kepastian. Kami meminta penjelasan resmi dan langkah nyata dari pemerintah. Masyarakat Desa Paralando berhak mendapatkan pelayanan air bersih yang layak,” tegas GRPD.

GRPD berharap Bupati Manggarai memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan segera mengambil langkah konkret. Pemerintah daerah juga diminta memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan penggunaannya.

Sebab, bagi masyarakat Desa Paralando, persoalan air bersih bukan sekadar urusan pembangunan infrastruktur, melainkan menyangkut hak dasar, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

Kini, masyarakat menunggu jawaban pemerintah: sejauh mana anggaran Rp973 juta tersebut direalisasikan dan kapan persoalan air bersih yang mereka hadapi dapat diselesaikan secara nyata.