KATANTT.COM---Persoalan pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Manggarai membutuhkan pembenahan serius. Dari 30 unit Alsintan yang terdata, sebanyak 14 unit mengalami rusak berat, satu unit rusak ringan, dan hanya 15 unit yang masih dalam kondisi baik.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, menggagas inovasi GITA KELOLA ALSINTAN (Strategi Tata Kelola Alat dan Mesin Pertanian).

Inovasi ini dirancang untuk menjawab persoalan mendasar dalam pengelolaan Alsintan, mulai dari pendataan, pemeliharaan, monitoring, pelaporan, koordinasi hingga pengawasan.

Bagi sektor pertanian, persoalan Alsintan bukan sekadar urusan inventarisasi barang milik pemerintah. Ketersediaan alat yang berfungsi baik berkaitan langsung dengan kelancaran pekerjaan petani, efisiensi biaya produksi, dan peningkatan produktivitas pertanian.

Karena itu, GITA KELOLA ALSINTAN diarahkan untuk mengubah pola pengelolaan konvensional dan reaktif menjadi sistem digital yang lebih proaktif, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Inovasi tersebut merupakan bagian dari Laporan Proyek Perubahan Ferdinandus Ampur dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX.

Laporan proyek perubahan itu telah memperoleh persetujuan untuk dipresentasikan dan dievaluasi dalam seminar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada November 2026.

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi kepemimpinan, sekaligus membuka ruang pengujian terhadap relevansi inovasi, strategi pelaksanaan, dan keberlanjutan program.

Bukan Sekadar Digitalisasi, tetapi Pembenahan Tata Kelola

GITA KELOLA ALSINTAN tidak hanya berorientasi pada pembangunan sistem informasi digital. Inovasi ini juga mencakup pembenahan regulasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan kemitraan lintas sektor.

Kemitraan tersebut melibatkan pemerintah daerah, pengawas Alsintan, Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), bengkel, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sistem tersebut, kondisi setiap unit Alsintan diharapkan dapat terpantau secara lebih akurat. Kerusakan dapat diketahui lebih cepat, pelaporan menjadi lebih mudah, dan tindak lanjut pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Dengan demikian, pemerintah tidak lagi hanya mengetahui jumlah Alsintan yang dimiliki, tetapi juga memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi, tingkat pemanfaatan, kebutuhan perawatan, serta prioritas perbaikannya.

Hal ini penting agar kebijakan dan penganggaran pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan lapangan, bukan sekadar berdasarkan perkiraan administratif.

Pelaksanaan proyek perubahan dirancang dalam tiga tahapan.

Pada jangka pendek, kegiatan difokuskan pada penguatan regulasi, penyusunan SOP, pembentukan tim pengelola, dan pengembangan kemitraan.

Pada jangka menengah, program diarahkan pada pembangunan dashboard, uji coba sistem, serta peningkatan kapasitas pengguna.

Sementara pada jangka panjang, inovasi akan dikembangkan melalui penyempurnaan sistem, integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah, serta replikasi agar manfaatnya dapat diperluas.

Di Tengah Gempa, Pelayanan Masyarakat Tetap Menjadi Tanggung Jawab

Di balik proses penyusunan proyek perubahan tersebut, Ferdinandus Ampur juga dihadapkan pada situasi kedaruratan akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Manggarai pada Agustus 2026.

Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan psikologis masyarakat.

Situasi ini menuntut aparatur pemerintah untuk tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan manajerial, Ferdinandus mengambil langkah proaktif dengan turun langsung meninjau kondisi di lokasi bencana.

Kegiatan tersebut meliputi peninjauan posko pengungsian, pendataan kerusakan fasilitas umum dan permukiman warga, serta koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.

Kehadiran pemerintah di lapangan diarahkan untuk memastikan distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan darurat, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan birokrasi tidak hanya diuji melalui kemampuan merancang inovasi dan menyelesaikan administrasi, tetapi juga melalui kepekaan serta keberanian mengambil tindakan ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah.

Diuji untuk Memastikan Keberlanjutan Inovasi

Dalam seminar laporan proyek perubahan PKN Tingkat II Angkatan XX, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, S.H., M.Si., bertindak sebagai penguji. Sementara itu, Dr. Ir. Ketut Rusmulyani, M.Pd., bertindak sebagai coach dan Dra. Fransiska N. Ngarung, CGCAE., sebagai mentor.

Seminar tersebut menjadi tahapan evaluasi untuk menguji substansi inovasi, strategi implementasi, serta rencana keberlanjutan GITA KELOLA ALSINTAN.

Keberhasilan inovasi ini nantinya tidak cukup diukur dari persetujuan seminar atau tersedianya sebuah aplikasi digital. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana sistem tersebut benar-benar diterapkan, mampu mempercepat perbaikan Alsintan, meningkatkan ketepatan data, serta memastikan alat pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani.

Sebab, bagi petani, yang paling dibutuhkan bukan sekadar program inovasi di atas kertas, melainkan alat pertanian yang tersedia, berfungsi, mudah diakses, dan dapat digunakan ketika musim kerja tiba.

Dengan dukungan komitmen pimpinan daerah, kolaborasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, serta kepastian regulasi dan anggaran, GITA KELOLA ALSINTAN diharapkan menjadi fondasi pembenahan tata kelola alat dan mesin pertanian di Kabupaten Manggarai.

Pada akhirnya, keberhasilan inovasi ini harus bermuara pada pelayanan pertanian yang lebih baik, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan petani.