KATANTT.COM--Daud Bella, seorang nelayan di Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang melalui penasihat hukumnya, Yanti Siubelan dan Yupelita Dima melayangkan gugatan praperadilan kepada Kapolda NTT selaku termohon. 

Gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kupang dilayangkan Daud Bella selaku pemohon setelah diterbitkannya surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani, Kombes Pol Ricardo Condrat Yusuf selaku Dirreskrimum Polda NTT.

Adapun alasan penghentian penyelidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah oleh Zakarias Doroh, mantan Kepala Desa Tablolong adalah Polda NTT tidak menemukan adanya peristiwa pidana.

Dalam gugatan praperadilannya, Daud Bella menyebut bahwa kasus ini berawal ketika Zakarias Doroh cs, secara melawan hukum membuat, menerbitkan dan menandatangani Surat Jual Beli Tanah atau dokumen administrasi pemerintahan dengan mengatasnamakan diri sebagai Kepala Desa Tablolong,

Padahal secara fakta hukum yang bersangkutan bukanlah pihak yang memiliki kewenangan hukum dan menduduki jabatan untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimaksud. Adapun objek tanah yang diperjualbelikan ini adalah milik Daud Bella yang berada di Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat RT 003/RW002 dengan luas tanah ±14.400 m2.

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh terlapor Zakarias Doroh pada tanggal 7 Desember 2015, dimana surat tersebut terdapat cacat materill karena yang memuat tanda tangannya seolah-olah “ditandatangani” oleh Kepala Desa Tablolong.

Padahal berdasarkan keterangan/dokumen resmi Surat Putusan Bupati Kupang Nomor: 276.A/SKEP/HK/2008 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2008 dan ditandatangani oleh Bupati Kupang, Drs Ibrahim Agustinus Medah, Zakarias Doroh tidak menjabat sebagai Kepala Desa Tablolong.

Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Tablolong Nomor 052/0352/DT/IX/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tablolong, Zet Nggadas yang menerangkan bahwa surat yang dikeluarkan Zakarias Doroh tersebut adalah illegal alias tidak sah.

Karena itu, Daud Bella memohon majelis hakim yang mengadili perkara peradilan menyatakan penghentian SP3 yang diterbitkan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dan meminta Polda NTT bekerja secara objektif dan profesional dengan meningkatkan status hukum kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah ke tahap penyidikan.