I. Pendahuluan :

Pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran pada tanggal 10 November 2026, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus diisi selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak kekosongan terjadi. Pengunduran diri termasuk dalam kategori "berhenti" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.

II. Pembahasan :

Mekanisme Penggantian Wakil Presiden :

Prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melibatkan dua lembaga negara dengan tahapan berikut:

1. Pengusulan Calon oleh Presiden. Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Pemilihan oleh MPR. MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

3. Batas Waktu 60 Hari. Seluruh proses sidang pemilihan di MPR ini wajib dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.

4. Tidak Melalui Pemilu Ulang, pergantian Wakil Presiden di tengah masa jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR.

Berdasarkan bunyi Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 :

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Ketentuan ini berlaku khusus apabila hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong, tanpa memengaruhi atau mengosongkan jabatan Presiden yang sedang menjabat.

Apakah jabatan wakil Presiden dapat dibiarkan kosong pasca pengunduran diri atau berhenti secara tetap ?

Apa konsekuensinya :

1. Pelanggaran Konstitusi. Presiden dan MPR sama-sama terikat sumpah untuk menjalankan UUD 1945 secara lurus. Mengabaikan tenggat waktu 60 hari dalam Pasal 8 ayat (2) dapat memicu krisis konstitusional dan gugatan politik terhadap penyelenggara negara.

2. Tidak Ada Pelaksana Tugas Sementara (Plt). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amendemen UUD 1945, tidak dikenal istilah Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara untuk posisi Wakil Presiden. Selama belum ada pelantikan pejabat definitif oleh MPR, tugas kenegaraan Wakil Presiden sepenuhnya kosong.

3. Risiko Jika Presiden Berhalangan. Apabila di kemudian hari Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya saat kursi Wakil Presiden masih kosong, tidak ada pejabat yang otomatis naik menggantikan Presiden. Dalam kondisi tersebut, pelaksana tugas kepresidenan harus diambil alih secara kolektif oleh tiga menteri (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan) berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Sejarah kekosongan Wakil Presiden sebelum Amandemen UUD 1945 :

1. Era Sebelum Amendemen. Indonesia pernah membiarkan kursi Wakil Presiden kosong selama 17 tahun, yakni sejak mundurnya Mohammad Hatta pada Desember 1956 hingga dilantiknya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada Maret 1973. Kekosongan panjang ini terjadi karena UUD 1945 sebelum amendemen memang belum mengatur batas waktu maupun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.

2. Era Setelah Amendemen. Celah hukum tersebut telah ditutup melalui Amendemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 dengan menambahkan Pasal 8 ayat (2). Sejak aturan ini berlaku, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong menjadi kewajiban mutlak yang dibatasi waktu ketat.

Syarat calon Wakil Presiden pengganti :

1. Berdasarkan konstitusi UUD 1945 serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (diatur dalam PKPU), yang mewajibkan calon memenuhi kriteria dasar kelayakan pemimpin negara.

2. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun kedua calon tersebut wajib melewati proses verifikasi ketat oleh tim khusus MPR.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 UU Pemilu, syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon Wakil Presiden pengganti meliputi:

1. Kewarganegaraan: Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

2. Keimanan: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Kesehatan: Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

4. Setia pada Negara: Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

5. Usia: Berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (termasuk kepala daerah/Pilkada).

6. Pendidikan: Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

7. Rekam Jejak Hukum: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta tidak sedang dicabut hak pilihnya.

8. Administrasi Pajak: Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir, serta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

9. Integritas: Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

10. Ketentuan Tambahan dalam Penggantian Asal Usul Calon UUD 1945 tidak mengharuskan calon pengganti berasal dari partai politik pengusung yang sama dengan Wakil Presiden sebelumnya; Presiden memiliki keleluasaan mengusulkan figur dari partai koalisi lain, partai di luar pemerintah, maupun dari kalangan profesional atau tokoh masyarakat.

11. Verifikasi MPR: Setelah dua nama diajukan Presiden kepada MPR, MPR Membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para calon selama maksimal 7 hari sebelum dibawa ke Sidang Paripurna

Calon Wakil Presiden pengganti dapat diambil dari tokoh yang menjadi pesaing (mantan calon Presiden atau calon Wakil Presiden) pada Pemilu Presiden terdahulu, selama mereka diusulkan oleh Presiden yang sedang menjabat.

Dalam UUD 1945 maupun Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, tidak ada larangan bagi mantan rival pemilu untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden pengganti. Namun, mekanisme pencalonannya tidak terjadi secara otomatis, melainkan bergantung sepenuhnya pada hak prerogatif Presiden yang menjabat saat ini.

Aturan dan Batasan dalam Pencalonan adalah :

1. Hak Usulan Sepenuhnya di Tangan Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, hanya Presiden yang berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mantan pesaing pilpres hanya bisa masuk bursa pemilihan jika Presiden memilih dan mengusulkan nama mereka.

2. Tidak Terikat Latar Belakang Politik. 

3. Menurut konstitusi memberikan keleluasaan penuh kepada Presiden dalam menentukan dua nama kandidat. Presiden bebas mengusulkan figur dari partai koalisi, pihak di luar koalisi pemerintah (termasuk mantan kompetitor pemilu), maupun tokoh non-partai.

4. Pemenuhan Syarat Administratif. Kedua nama yang diusulkan Presiden wajib lulus verifikasi persyaratan konstitusional dan undang-undang oleh Tim Verifikasi MPR. Karena mantan capres atau cawapres sebelumnya sudah pernah lolos verifikasi KPU pada pemilu terdahulu, secara administratif mereka umumnya sudah memenuhi kriteria dasar kelayakan, sepanjang tidak ada perubahan status hukum atau kesehatan terbaru.

5. Perbandingan Kondisi. Pada kasus kekosongan tunggal (hanya Wakil Presiden yang kosong), aturan paket suara terbanyak pertama dan kedua dari pemilu sebelumnya tersebut tidak berlaku, sehingga penentuan dua kandidat tetap menjadi kewenangan tunggal Presiden.

Demikian beberapa ketentuan dalam mengisi kekosongan Wakil Presiden.

Penulis : Dr Nicholay Aprilindo, SH, MH, MM.

Praktisi Hukum & HAM.

Alumnus PPSA XVII Lemhannas RI-2011.