KATANTT.COM---Dewan Pimpinan Wilayah (DPW ) Tani Merdeka Provinsi Nusa Tenggara Timur angkat bicara terkait viralnya surat edaran yang dikeluarkan Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin pada 9 September 2024 lalu.

Pasalnya, dalam isi surat edaran
bentuk soft copy bernomor : BKBP -354/332/IX/2024 yang beredar luas di berbagai medsos ditandatangani Sekda Belu itu dinilai sangat merugikan program Tani Merdeka.

Terkait itu, Ketua DPW Tani Merdeka NTT, Sanches Soares Marquez menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera mengambil langkah menyikapi surat edaran Sekda Belu.

"Kita akan segera sikapi surat penegasan yang dikeluarkan Sekda Belu soal program Tani Merdeka," ujar dia ketika dikonfirmasi awak media, Jumat (13/9/2024).

Menurut Sanches, Kehadiran Tani Merdeka mendukung program Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bukan meresahkan seperti kutipan dalam surat edaran Sekda Belu.

"Tetapi dilarang oleh Pemerintah dan diangggap meresahkan maka kita tidak akan tinggal diam. Karena niat kita untuk mendukung programnya pak Prabowo dan Gibran," tandas dia.

Jelas Sancho, dari surat tersebut sampai semua orang berpikir sesuatu hal yang tidak baik, maka itu sangat merugikan Tani Merdeka. Karena kegiatan Tani Merdeka pro terhadap masyarakat dan para petani di wilayah Indonesia.

"Kita anggap sangat merugikan kita, karena apa yang kita ajarkan kepada petani supaya keluar ketergantungan kepada pupuk dan keluar dari ketergantungan pestisida," bilang dia.

Jelas Sanches, kegiatan yang diajarkan kepada para petani adalah soal pertanian dan perkebunan, lalu yang bilang meresahkan itu dimana, seperti apa. Para petani yang belajar di PT Timor Farm Nusantara bukan hanya dari Kabupaten Belu saja, tapi ada juga dari luar Provinsi NTT.

"Bisa dicek saja apakah kita melakukan kegiatan terlarang atau tidak," ungkap Sanches.

Ditambahkan, tugas Tani Merdeka jelas akan mengawal, membina, mendidik dan menjaring petani-petani untuk menjadi pionir-pionir agar mewujudkan ketahanan pangan yang diusung oleh Pemerintahan terpilih sekarang.

"Apapun larangnya dan apapun alasannya Tani Merdeka akan terus eksis," ketus Ketua DPW Tani Merdeka NTT itu.

Terpisah, Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin dikonfirmasi media via pesan WhatsApp terkait surat edaran tersebut hanya membaca pesan, tapi belum memberikan tanggapan.