KATANTT.COM--Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menegaskan pihaknya menemukan bukti-bukti kuat bahwa para tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu Kabupaten TTU tahun anggaran 2015 telah melakukan pengaturan atau setingan, kolusi serta kerja sama yang tidak sehat antara para tersangka dengan pemilik pekerjaan yakni Dinas Kesehatan Kabupaten TTU sejak proses perencanaan hingga proses pelelangan.

"Kerja sama ini mencakup upaya untuk mengatur harga barang dan mengatur pihak pemenang tender. Sehingga harga barang pada perusahaan pemenang tender tersebut telah didesain untuk kemudian dikorupsi," kata Kajari Kefamenanu, Robert Jimmi Lambila kepada wartawan, Jumat (27/5/2022)..

Menurut Robert, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tim Penyidik Kejari TTU telah menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,7 miliar.

"Jadi ada harga barang misalnya, Oximeter, kita bisa beli Oximeter ini di mana-mana harga Rp 250 ribu. Tapi pada saat itu, pengadaannya bisa Rp. 100 juta. Artinya sesuatu yang sangat tidak wajar dan merugikan keuangan negara," tegas Robert Jimmi Lambila,

Para tersangka ini jelas dia, disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 54 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain itu, para tersangka juga disangka melanggar pasal 21 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Robert menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 35 orang yang telah diperiksa Tim Penyidik Kejari TTU atas kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami upayakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, perkara ini segera kami tingkatkan ke tahap penuntutan," kata Robert.

Kejari TTU jelas dia, juga akan melakukan upaya jemput paksa terhadap 3 pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu tahun anggaran 2015.

Pasalnya, tiga pihak tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik Kejari TTU. Para pihak tersebut yaitu 2 orang yang berada di Palu Sulawesi Tengah dan satu orang di Jakarta.

"Ada tiga pihak yang sampai sekarang kami panggil, tidak memenuhi panggilan. Akan kami upayakan untuk dilakukan upaya (jemput) paksa terhadap mereka," ucapnya.

Menurutnya, proses penyidikan atas kasus tersebut telah dimulai sejak 1 Januari 2022 lalu. Kejari TTU, juga akan segera melakukan pemberkasan atas perkara tersebut.

Ia berharap, para pihak yang terlibat dapat secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai pertimbangan dalam penuntutan nanti.

Sebelumnya, Kejari Kefamenanu menetapkan tersangka kasus korupsi pembelanjaan Alkes di RSUD Kefamenanu tahun anggaran 2015 yang ditangani oleh Kejari TTU.

Penetapan tersangka kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 miliar ini cukup mengejutkan.

Kejari Kefamenanu menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Para tersangka tersebut yakni DD dan AS yang merupakan direktur dari 2 perusahaan di Jakarta.

Satu tersangka lainnya yakni ML, merupakan pegawai pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan. Sedangkan, tersangka IWN merupakan mantan Direktur RSUD Kefamenanu.

Selain itu, Kejari Kefamenanu juga menetapkan 3 orang tersangka lainnya yakni FC, II, YMB. Ketiga orang tersangka ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana.

Selasa (24/05/2022) malam, tiga tersangka digelandang ke mobil tahanan Kejari TTU terlebih dahulu pasca dikenakan rompi orange oleh pihak penyidik Kejari Kefamenanu.

Sementara tersangka IWN masih mendapat perawatan medis karena terkendala kesehatan. Tersangka IWN dijemput dengan satu unit mobil ambulans menuju ke rumah sakit.

Kajari Kefamenanu, Robert Jimmi Lambila, SH, MH, Selasa (24/5/2022) malam mengatakan Tim Penyidik berpendapat bahwa telah cukup bukti untuk menetapkan para pihak sebagai tersangka.

Tersangka FC dan II tidak ditahan karena sedang menjalani proses pidana perkara alat kesehatan di Padang.

Sementara tersangka YMB juga sedang menjalani masa tahanan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes.

Sebelumnya Kajari Kefamenanu, Robert Jimmi Lambila, SH MH melalui Kasi Pidsus Kejari Timor Tengah Utara, Andre P. Keya, SH beberapa waktu lalu mengatakan, tim penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan 25 orang yang terlibat langsung dalam proses pengadaan Alkes RSUD) Kefamenanu tahun anggaran 2015.

Menurut Andre, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang terdiri dari pihak RSUD Kefamenanu (Kepala Ruangan, perencana), Pokja, PPHP, PPK dan pihak Rekanan serta para Distributor.

Terhadap perkara itu, Kejari Kefamenanu menerbitkan sebanyak 3 surat perintah penyidikan umum. Surat perintah penyidikan tersebut berkaitan dengan pengadaan alkes Maternal, alkes Neonatal dan ICU.

Ia menerangkan, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk mendukung proses penyidikan.

Selain itu, beberapa pekan lalu, tim penyidik sudah melakukan ekspos gelar perkara dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi NTT di Kupang.

Dari hasil gelar perkara tersebut, tim penyidik dan BPKP menyetujui bahwa adanya dugaan kerugian keuangan negara atas paket pekerjaan pengadaan alkes RSUD Kefamenanu tahun anggaran 2015.

Menindaklanjuti hal ini, ucap Andre, BPKP Perwakilan Provinsi NTT saat ini sedang melakukan investigasi terhadap perkara yang dimaksud.

Ia menambahkan, Tim Penyidik Kejari TTU akan mengambil langkah-langkah lanjutan atas penanganan kasus dugaan Tipikor tersebut dengan memanggil para saksi lainnya yang belum sempat diperiksa. "Sambil menunggu hasil dari audit BPK," tukas Andre.

Sprindik paket pekerjaan itu, bagian dari pengembangan kasus korupsi RSUD Kefamenanu tahun 2015 yang sudah diusut oleh Kejari TTU pada tahun 2021 lalu dan telah diputuskan di Pengadilan Negeri Tipikor Kupang.

Kejari Kefamenanu, kata Robert, menemukan Indikasi kerugian keuangan negara dari 3 paket pekerjaan di RSUD Kefamenanu ini sebesar Rp 2,7 miliar.

"Tiga paket pekerjaan itu paket pekerjaan pengadaan alkes. Karena kontraknya beda-beda makanya, per kontrak itu rekanannya beda, makanya kita terbitkan surat perintah penyidikan berbeda-beda," ungkapnya.