Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat koordinasi dengan pengurus serta Kepala Sekolah SMP swasta yang hendak ditutup aktivitas akademiknya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
Demi meningkatkan sinergitas dalam mencegah stunting, Pemerintah Provinsi NTT kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini, rakor tersebut dilaksanakan di wilayah terselatan NKRI, Kabupaten Rote Ndao pada Senin (5/6/2023).
Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Index SPBE jadi Tema Rakorda Bidang Kominfo Provinsi NTT di Kota Kupang. Rapat Koordianasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 di gelar di Kota Kupang.
Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Unicef Perwakilan NTT dan CIS Timor menyelenggarakan Rapat Koordinasi STBM Pilar 2, bertempat di aula Rujab Wali Kota Kupang, Rabu (13/1/2023).
Usai Presiden RI, Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 varian Omicron, Senin (7/2/2022), Pemerintah Kota Kupang langsung menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.
Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man menilai perlu ada koordinasi dan konsolidasi semua pihak terkait untuk memastikan nasib para imigran yang selama ini ditampung di Kota Kupang apakah dikembalikan ke negara asalnya atau dikirim ke negara ketiga.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tugas bersama. Karena itu, hendaknya diimplementasikan melalui regulasi serta pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Perkembangan status-status desa di Indonesia menunjukkan angka yang positif. Kenaikan status desa secara cukup signifikan ini salah satunya distimulus penggelontoran dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan ke kas desa dan terus bertambah setiap tahunnya.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diselenggarakan di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Aisyah Gamawati.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengingatkan kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewaspadai titik rawan korupsi yang sering kali membuat kepala daerah terjerumus tindak pidana korupsi.
Wakil Presiden KH Maruf Amin minta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat bersama 5 bupati di NTT agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing.
Pada hari keempat, setelah menghadiri acara Peresmian Pembangunan BLK Komunitas Tahun 2021 di Jayapura, Papua, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin akan menuju ke titik akhir rangkaian kunjungannya yaitu Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, (16/10/2021).