KATANTT.COM--Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat koordinasi dengan pengurus serta Kepala Sekolah SMP swasta yang hendak ditutup aktivitas akademiknya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kampus STIE Oemathonis Kupang, Selasa (5/9/2023) terungkap bahwa 9 SMP Swasta di Kota Kupang terancam ditutup. Dinas Pendidikan Kota Kupang beralasan dalam tiga tahun terakhir tidak beroperasi dengan baik.

Dari 9 SMP yang hendak ditutup, hanya 6 SMP yang hadir untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Pengurus BMPS NTT, diantaranya, SMP PGRI Kupang, SMPK Shantikarya Kupang, SMP Sinar Pancasila Kupang, SMP Beringin Kupang, SMP Taruna Karya Kupang, SMP Tunas Harapan Kupang.

Kepala Sekolah SMPK Shantykarya, Maria Goreti Deu kepada FKKNews menyampaikan bahwa alasan Dinas Pendidikan Kota Kupang menutup sekolah yang Ia pimpin tidak tepat karena sekolahnya masih menjalankan aktivitas Pendidikan seperti biasanya.

“Kondisi sekolah kami sampai pada saat ini masih tetap berjalan atau tetap beroperasi, yang disampaikan oleh Pemerintah bahwa dalam tiga tahun sekolah kami tidak ada aktivitas, itu tidak ada, kenyataannya kami beroperasi,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang agar berdiskusi dan mencari solusi bersama bukan dengan langsung mengambil tindakan dengan menutup operasional sekolah yang Ia pimpin.

“Pemerintah harus ada perhatian dengan kami sekolah swasta, tanpa ada kordinasi, pemerintah langsung menutup operasional di sekolah kami, selama ini pemerintah tidak pernah panggil kami untuk ada pembinaan, harapan kami kedepannya ada pemerataan dalam PPDB tahun 2024 dan pemberlakukan shift siang bagi sekolah negeri sehingga ada keadilan yang bisa dirasakan oleh sekolah swasta,” tegasnya.

Ketua Umum BMPS Winston Neil Rondo mengatakan bahwa Pengurus BMPS NTT memfasilitasi 9 SMP Swasta yang akan ditutup sehingga ada musyawarah yang dilakukan oleh sembilan sekolah swasta tersebut sehingga ada solusi yang bisa diambil bersama dengan para pemangku kepentingan.

“Sebagai asosiasi sekolah swasta di NTT, tugas kami adalah memfasilitasi sembilan sekolah swasta tersebut dengan pemerintah agar ada solusinya, kami kaget pada PPDB tahun 2023, kami masih bertemu Sekretaris dan Kabid SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Kupang dan berdiskusi mengenai masalah ini, enam atau tujuh sekolah yang hendak ditutup masih menjalankan KBM, masih dapat dana bos, kalau diundang pemerintah mereka pasti hadir,” imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa Kepala Sekolah dari sembilan sekolah yang akan ditutup tidak percaya dengan tindakan yang hendak diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, karena sebelumnya tidak terjalin komunikasi yang baik diantara mereka terkait masalah yang mengakibatkan sekolah mereka akan ditutup.

“Mereka sangat menyayangkan Dinas Pendidikan Kota Kupang karena tidak pernah undang untuk rapat maupun duduk bersama, tidak ada mekanisme sanksi, tidak ada poroses pembinaan, ujung-ujungnya langsung memberikan hukuman berat dengan menutup sekolahnya, ini bukan sebuah kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa dirnya bersama pengurus BMPS NTT dan sembilan sekolah swasta yang hadir, akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan mendatangi pihak-pihak yang terkait agar ada solusi dari masalah yang terjadi.

“Kami akan memfasilitasi sekolah swasta yang hadir untuk bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Penjabat Wali Kota Kupang, DPRD untuk mengadukan nasib dari sekolah swasta yan hendak ditutup, kami melihat ada ketidakadilan, ada kealpaan dari pemerintah selama ini, kami juga akan berdiskusi mengenai kebijakan pemerintah yang mempersulit sekolah swasta,” pungkasnya.