KATANTT.COM---Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Kelompok Peduli Tanah Negara dan Perdamaian menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Labuan Bajo pada Selasa (7/4/2026). Aksi ini dipicu oleh keresahan masyarakat atas penguasaan dan dugaan perampasan aset tanah negara yang berlokasi di Kerangan, oleh oknum-oknum tertentu.
KATANTT.COM---Polemik baru muncul dalam sengketa tanah seluas 11 hektare di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Manggarai Barat. Meski telah ada putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4758K/Pdt/2025 tertanggal 8 Oktober 2025 yang memenangkan keluarga ahli waris almarhum Ibrahim Hanta, pelaksanaan putusan tersebut di tingkat administrasi pertanahan dinilai masih tersendat.
KATANTT.COM---Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengumumkan kehilangan satu sertipikat tanah atas nama Yolanda Merly Madona, sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 10/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Eduward Metro Yamasita Tuka, S.SiT, tertanggal 27 Oktober 2025.
Kapolres Manggarai Barat (Mabar), AKBP Christian Kadang, SIK, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Mabar, Danial Imanuel Liunesi, S.ST., pada Selasa (22/7/2025).
KATANTT.COM---Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu mengikuti launching Implementasi Layanan Elektronik dan Penerbitan Dokumen Elektronik wilayah Kantor BPN Provinsi NTT, Senin (28/10/2024).
Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) memasuki usia ke-2 pada tanggal 29 Juli 2023 lalu. Badan Pangan Nasional sendiri dibentuk pada tanggal 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021.
Dua orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah lerja Kota Kupang dilantik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Eksam Sodak, Senin (5/6/2023). Kedua PPAT yang dilantik adalah Prisly Margaritha Enjelly Lerrick dan Agustina Ratu di Kantor Pertanahan Kota Kupang.
Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang terlilit masalah mafia tanah oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Praktek mafia tanah ini jelas telah menghambat pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah.
