• Nusa Tenggara Timur

GMNI, GRPD, dan BEM Unika Adukan Proyek Air Bersih Paralando Rp973 Juta ke Kejari Manggarai

Wilibrodus Jatam | Selasa, 17/11/2026 14:33 WIB
GMNI, GRPD, dan BEM Unika Adukan Proyek Air Bersih Paralando Rp973 Juta ke Kejari Manggarai GMNI, GRPD, dan BEM Unika menyerahkan pengaduan proyek air bersih Paralando senilai Rp973 juta kepada Kejari Manggarai.

KATANTT.COM---Persoalan pembangunan sarana air bersih di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, kembali mendapat sorotan. Kali ini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum.

Melalui aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai, Selasa (17/11/2026), ketiga elemen masyarakat dan mahasiswa itu mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan akses air minum bersih yang hingga kini belum sepenuhnya dinikmati masyarakat Desa Paralando.

Mereka juga secara resmi melayangkan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng untuk meminta penelusuran menyeluruh terhadap proyek pembangunan sarana air bersih senilai Rp973 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025.

Sorotan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa sebanyak 22 kepala keluarga (KK) di Desa Paralando disebut belum mendapatkan pelayanan air bersih sebagaimana mestinya, meskipun anggaran ratusan juta rupiah telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Bagi aliansi, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pembangunan infrastruktur, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara dan pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih.

Minta Kejaksaan Periksa Proyek Rp973 Juta

Dalam pengaduannya, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Desa Paralando meminta Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pembayaran hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Aliansi mengidentifikasi sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Di antaranya, belum terlayaninya 22 KK, perubahan sumber mata air dari Wudak ke Wae Pogo, serta kesesuaian pekerjaan fisik dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kontrak dan dokumen perencanaan proyek.

Perubahan sumber mata air tersebut menjadi salah satu poin penting yang diminta untuk ditelusuri, terutama menyangkut dasar pertimbangan teknis dan kesesuaiannya dengan perencanaan awal pembangunan.

Aliansi juga mempertanyakan efektivitas sistem distribusi air yang dibangun menggunakan anggaran negara. Sebab, pembangunan fasilitas tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

Karena itu, mereka meminta Kejaksaan memeriksa kondisi fisik pekerjaan di lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen kontrak serta realisasi anggaran.

Soroti Tambahan Anggaran Rp185 Juta

Selain proyek DAK Tahun Anggaran 2025 senilai Rp973 juta, aliansi turut menyoroti informasi mengenai alokasi anggaran sebesar Rp185 juta dalam APBD Perubahan Kabupaten Manggarai Tahun 2026 yang disebut diperuntukkan bagi penyelesaian persoalan distribusi air bersih di Desa Paralando.

Mereka meminta Kejaksaan menelusuri status penganggaran, pelaksanaan hingga realisasi dana tersebut berdasarkan dokumen resmi.

Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan atau audit Inspektorat Kabupaten Manggarai beserta tindak lanjut rekomendasinya juga diminta untuk ditelusuri melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum.

Aliansi menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

22 KK Menanti Kepastian Air Bersih

Di tengah persoalan administrasi dan pertanggungjawaban proyek, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi tuntutan utama.

Sebanyak 22 KK di Desa Paralando masih menantikan kepastian pelayanan air bersih, termasuk pemasangan meteran air agar masyarakat dapat menikmati layanan sebagaimana keluarga lainnya.

Koordinator Lapangan (Korlap), Florentianus N. Mbey, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut karena air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

"Hak atas air minum bersih bagi seluruh warga Desa Paralando harus benar-benar terpenuhi," tegasnya.

Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai segera menghadirkan pelayanan air minum bersih secara merata bagi seluruh keluarga yang belum terlayani.

Aliansi juga meminta pemerintah merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut serta segera memindahkan sumber mata air dari Wae Pogo kembali ke Mata Air Wae Wudak agar distribusi air dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar rencana pembangunan maupun pengalokasian anggaran, tetapi kepastian bahwa air benar-benar mengalir sampai ke rumah-rumah warga.

Desak Transparansi dan Penegakan Hukum

Dalam aksi tersebut, aliansi juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama mantan Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Manggarai Timur, Jefrin Hariyanto, serta dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Aliansi meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian terhadap penanganan perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah dan tanpa tebang pilih.

Mereka turut mendesak pencopotan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang disebut dalam pernyataan sikap sebagai salah satu pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Tuntutan itu disampaikan sebagai bentuk dorongan agar proses pemeriksaan berlangsung objektif dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.

Meski demikian, aliansi menegaskan bahwa pengaduan proyek air bersih Desa Paralando bukan bertujuan menghakimi atau menyatakan pihak tertentu bersalah. Seluruh proses pemeriksaan dan penegakan hukum diserahkan kepada aparat berwenang berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Sudah Berulang Kali Tempuh Jalur Aspirasi

Persoalan air bersih Desa Paralando bukan kali pertama disampaikan kepada pemerintah daerah.

Sebelumnya, masyarakat bersama GRPD dan elemen mahasiswa telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, melakukan audiensi dengan Bupati Manggarai, serta mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Manggarai.

Masyarakat juga telah mengawal proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai.

Bahkan, GRPD Desa Paralando kembali menyurati Bupati Manggarai pada 10 November 2026 untuk meminta penjelasan dan tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.

Namun, berbagai upaya itu belum memberikan kepastian yang diharapkan masyarakat terkait pertanggungjawaban proyek dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 22 KK.

Karena itu, aliansi menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah memberikan penyelesaian konkret dan aparat penegak hukum menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup pernyataan sikapnya, Florentianus N. Mbey menegaskan, "Anggaran negara harus dipertanggungjawabkan. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata. Hak masyarakat atas air bersih harus menjadi perhatian serius semua pihak."

Kini, masyarakat Desa Paralando menanti jawaban melalui tindakan nyata pemerintah daerah dan tindak lanjut Kejaksaan Negeri Manggarai. Sebab, pembangunan yang dibiayai uang negara semestinya tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik dan laporan pertanggungjawaban, tetapi harus dibuktikan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

FOLLOW US