Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa berjabatan tangan dengan Ketua YPTB Ferdi Tanoni saat kunjungan ke Kupang, Kamis (6/8/2026).
KATANTT.COM--Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni menyebut bahwa dana kompensasi tumpahan minyak Montara akan segera dicairkan setelah selesai dibahas bersama mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa saat meakukan kunjungan ke Kupang-Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2026 lalu.
"Pak Purbaya pada tanggal 6 Agustus 2026 lalu melakukan kunjungan kerja ke Kupang dan bertemu dengan nelayan di Kelurahan Oesapa-Kota Kupang dan petani rumput laut di Desa Tablolong-Kabupaten kupang yang menjadi korban tumpahan minyak Montara," kata Ketua YPTB, Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang, Rabu (16/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, jelas Ferdi Tanoni, mantan Menteri Keuangan, Purbaya sempat berdialog dengan nelayan dan petyani rumput laut menjelaskan soal rencana pencairan dana kompensasi tumpahan minyak Montara.
"Di Desa Tablolong, masyarakat melaporkan bahwa sesungguhnya yang mereka terima dana kompensasi yang dibayarkan hanya sekitar 36% saja. Sisanya 64% dari total dana kompensasi semuanya diambil oleh Greg Phelps dan Bank Rakyat Indonesia termasuk hitungan bunganya," katanya.
Selain itu sebut Ferdi Tanoni, terungkap ada masyarakat yang tidak bekerja sebagai petani rumput laut tetapi mereka menerima dana kompensasi. "Tiba-tiba saja mereka sudah punya rekening bank tanpa tahu siapa yang membuatnya termasuk soal siapa yang menetapkan harpa petani rumput lut per kilo gram," jelasnya.
"Pada waktu itu, dengan tegas Pak Purbaya bertanya pada saya bahwa bagaimana semuanya itu bisa terjadi. Saya menjawab bahwa sejak ditandatanganinya surat perdamaian antara PTTEP dan Maurice Blackburn di Sydney, seolah-olah saya sudah ditendang keluar," aku Ferdi Tanoni.
Ferdi Tanoni mengaku sudah mengirim surat berulang kali ke Bank Rakyat Indonesia dan Maurice Blacknburn juga tidak pernah ditanggapi hingga saat ini.
"Pak Purbaya kembali bertanya pada saya tentang bagaimana kita melakukan pembayaran kepada masyarakat, saya memohon pak Purbaya sabar memberikan waktu untuk saya berpikir dan setelah itu akan saya sampaikan ke pak Purbaya dalam rapat di Jakarta," katanya.
Saat masih di Kupang kata Ferdi Tanoni, mantan Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima tambahan dana dari PTTEP senilai Rp 2 triliun yang di terima dalam rekening Kementerian Keuangan RI.
“Pak Purbaya katakan bahwa sebagian besar dana itu akan diberikan ke Nusa Tenggara Timur,” kata Ferdi Tanoni mengutip penjelasan Purbaya.
Ferdi Tanoni menambahkan bahwa dirinya juga sempat bertanya ke Purbaya soal pertanggungjawaban dari BRI terkait pengelolaan dan pembayaran dana kompensasi dan langsung direspon dengan menanyakan ke Sekjen Kemenkeu yang mengaku sudah menghubungi pihak BRI.
Ia menyebut bahwa hal tersebut sangat penting karena hingga kini pihak BRI belum memberikan laporan soal pembayaran dana kompensasi Montara termasuk belum menjelaskan soal bunga bank dari dana kompensasi yang mengendap selama dua tahun lebih.
”Yang harus bertanggung jawab adalah Bank Rakyat Indonesia dan laporannya harus disampaikan kepada saya selaku representasi dan otoritas khusus Pemerintah RI tentang kerugian sosial ekonomi masyarakat dalam kasus tumpahan minyak Montara. Hingga saat ini saya belum bisa menyampaikan laporannya,karena BRI tidak pernah memberikan laporannya," jelasnya.
Menurut Ferdi, meski pun Purbaya tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan namun dana kompensasi senilai Rp 2 triliun yang sudah ditransfer PTTEP ke rekening Kementerian Keuangan agar segera dicairkan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur.
"Uang itu adalah milik masyarakat NTT. Kami harap segera dicairkan supaya bisa disalurkan kepada masyarakat yang menjadi korban pencemaran tumpahan minyak Montara. Jia tidak, kami pasti akan memproses PTTEP secara hukum," tegasnya.
Sudah 17 tahun tragedi Montara berlalu. Namun bagi masyarakat yang merasakan dampaknya, persoalan itu belum benar-benar selesai.
"Bagi kami, persoalan Montara tidak boleh semata-mata dilihat dari kepentingan politik atau diplomasi. Ini adalah persoalan lingkungan, kemanusiaan dan hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak," pungkasnya.