• Gaya Hidup

Desa Wisata atau Kamuflase Pembangunan? Membaca Ketimpangan di Compang Teber

Wilibrodus Jatam | Jum'at, 31/07/2026 10:11 WIB
Desa Wisata atau Kamuflase Pembangunan? Membaca Ketimpangan di Compang Teber Rupentus Faldi Tampur (Dok. Pribadi).

KATANTT.COM---Label Desa Wisata yang disematkan kepada Desa Compang Teber, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, menyisakan sebuah pertanyaan reflektif: apakah penetapan sebagai desa wisata benar-benar menjadi tanda pembangunan, atau justru berpotensi menjadi kamuflase atas berbagai persoalan mendasar yang belum diselesaikan?

Papan informasi tentang desa pariwisata yang dipajang di lorong jalan Desa Compang Teber dapat menghadirkan gambaran tentang pembangunan, pariwisata, kemewahan, dan kekayaan budaya. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat persoalan yang patut dipertanyakan secara kritis, terutama menyangkut akses jalan, air bersih, jaringan internet, kemiskinan, stunting, hingga kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif reflektif, pembangunan desa wisata semestinya tidak berhenti pada pemasangan label atau papan informasi. Sebaliknya, status tersebut harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi wisata yang dimiliki.

Ada kesenjangan kontras yang menunjukkan persoalan pembangunan di Desa Compang Teber. Desa yang dilabeli sebagai desa pariwisata itu justru belum memiliki akses mobilitas wisatawan yang memadai.

Akses jalan menuju Desa Compang Teber menjadi salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian. Jalan yang belum layak semestinya menjadi pertimbangan serius sebelum sebuah desa diwacanakan sebagai desa wisata. Sebab, mobilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung perkembangan pariwisata.

Apabila akses mobilitas sudah memadai, sebuah desa tentu lebih layak dikategorikan sebagai desa wisata. Sebaliknya, ketika akses dasar belum teratasi, label desa wisata berisiko menjadi sebuah paradoks pembangunan.

Di tengah kenyataan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan menjadikan Desa Compang Teber sebagai desa wisata benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, atau justru menciptakan cita rasa kepuasan atas kebijakan pemerintah?

Masyarakat Desa Compang Teber dan sekitarnya bisa saja melihat label desa wisata sebagai bentuk kehadiran pembangunan pemerintah. Namun, di balik label tersebut, masih terdapat ketimpangan yang berkamuflase, mulai dari persoalan jalan raya, air bersih, hingga jaringan internet.

Karena itu, pembangunan desa wisata tidak semestinya hanya dilihat dari papan nama atau status administratif. Pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui akses yang layak, pelayanan dasar yang memadai, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Kemiskinan dan Stunting dalam Cermin Pembangunan

Persoalan stunting dan kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari refleksi pembangunan di Desa Compang Teber dan secara umum di Kecamatan Rana Mese.

Kemiskinan yang tercatat dalam administrasi pemerintahan semestinya tidak hanya dipandang sebagai angka. Data tersebut harus menjadi dasar untuk membaca realitas kehidupan masyarakat sekaligus menentukan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan.

Sebab, menjadi sebuah paradoks ketika masyarakat Desa Compang Teber memiliki tanah dengan ketersediaan air yang melimpah, tetapi masih mengalami kekurangan sayuran untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam. Persoalan yang lebih besar terletak pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tidak sedikit masyarakat, khususnya kaum muda, memilih merantau ke luar daerah dan bekerja sebagai buruh di tanah orang lain. Pilihan tersebut tentu tidak lahir dari ruang kosong. Ketika gejolak ekonomi di tanah sendiri belum mampu diatasi, merantau menjadi salah satu jalan yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Di sisi lain, tanaman perkebunan masyarakat masih menghadapi ancaman hama. Hasil pertanian yang seharusnya menjadi sumber penghidupan justru tidak selalu mampu memberikan kepastian ekonomi, sementara kebutuhan keluarga terus datang setiap saat.

Situasi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai masyarakat memiliki tanah, air, dan sumber daya alam, tetapi tidak memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi keluarganya.

Jangan Sampai Label Wisata Menutupi Persoalan Dasar

Pemerintah semestinya melihat persoalan tersebut sebagai bentuk ketimpangan struktural yang harus segera diatasi. Ketimpangan tidak boleh dibiarkan tumbuh menjadi kebiasaan yang pada akhirnya mengorbankan sebagian generasi.

Pembangunan desa wisata seharusnya tidak hanya berbicara tentang potensi budaya, keindahan alam, atau papan informasi yang mempromosikan sebuah desa sebagai destinasi wisata.

Lebih jauh dari itu, pembangunan desa wisata harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang layak, air bersih, jaringan internet, pertanian yang produktif, akses ekonomi, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai persoalan sosial dan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pariwisata.

Jika semua itu belum tersedia, maka label desa wisata patut dipertanyakan kembali. Jangan sampai masyarakat justru diarahkan untuk merasa telah disentuh pembangunan, sementara persoalan mendasar yang mereka hadapi setiap hari masih belum terselesaikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kebijakan pembangunan tidak berhenti sebagai wacana. Pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi dan mendengar suara masyarakat Desa Compang Teber secara langsung.

Sebab, pembangunan yang sejati bukan tentang seberapa banyak label yang disematkan kepada sebuah desa, melainkan seberapa jauh masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka.

Jangan sampai desa wisata hanya menjadi narasi pembangunan yang indah di atas papan informasi, tetapi menyimpan kenyataan pahit berupa ketimpangan jalan, air bersih, jaringan internet, kemiskinan, persoalan pertanian, dan migrasi kaum muda.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang apakah Desa Compang Teber layak disebut desa wisata. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah masyarakat Desa Compang Teber sudah benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan yang mengatasnamakan desa wisata tersebut?

Pertanyaan itu penting dijawab secara jujur, sebelum label pembangunan justru berubah menjadi selubung yang menutupi persoalan masyarakat.

Penulis : Rupentus Faldi Tampur, Mahasiswa asal Desa Compang Teber.

FOLLOW US