KATANTT.COM---Pemerintah Kabupaten Manggarai resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Manggarai Convention Center (MCC), Senin (16/3/2026). 

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, mengungkapkan capaian krusial di mana ekonomi daerah berhasil menembus angka psikologis 5,09% pada tahun 2025.

Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir, melampaui masa-masa sulit akibat pandemi.

Optimalisasi Empat "Mesin" Ekonomi

Dalam pidato pembukaannya, Bupati Hery menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini dipicu oleh empat pilar utama atau "mesin" penggerak:

1.  Konsumsi Masyarakat: Daya beli yang tetap terjaga.
2. Investasi UMKM: Pergerakan modal di sektor usaha kecil dan menengah.
3. Belanja Pemerintah: Stimulus melalui anggaran daerah.
4. Ekspor-Impor: Aktivitas perdagangan lintas wilayah.

Meskipun menunjukkan tren positif, Bupati Hery mengakui adanya kendala pada sektor belanja pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. 

"Kita harus jujur melakukan refleksi. Meski ada pemotongan anggaran yang membuat "mesin" belanja pemerintah sedikit pincang, kita tetap mampu tumbuh berkat kerja keras kolektif," tegasnya.

Lompatan IPM dan Evaluasi Kritis

Kabar menggembirakan juga datang dari sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai kini berada di angka 70,10, yang secara resmi menempatkan wilayah ini dalam kategori "Tinggi".

Namun, di tengah prestasi tersebut, Bupati Hery memberikan catatan kritis pada beberapa poin yang memerlukan atensi khusus dalam perencanaan 2027:

1. Kemiskinan: Masih berada di angka 18,10% (65.810 jiwa). Penurunan dinilai masih lambat dan membutuhkan terobosan yang lebih agresif.
2. Pengangguran Terbuka: Mengalami kenaikan tipis menjadi 1,56%, menuntut peningkatan kualitas tenaga kerja agar relevan dengan pasar.
3. Mitigasi Bencana: Frekuensi bencana skala kecil seperti longsor dan banjir yang tinggi mewajibkan pemerintah desa hingga kabupaten untuk lebih siap siaga.

Komitmen Kabupaten Layak Anak & Budaya Lonto Leok

Musrenbang kali ini juga mengintegrasikan misi khusus, yakni pengembangan Kabupaten Layak Anak. Bupati yang juga Wakil Ketua DPD PDIP NTT Bidang Pemerintahan Daerah ini menegaskan bahwa suara anak-anak harus menjadi fondasi dalam perencanaan kota yang inklusif.

Sebagai penutup, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan nilai budaya Lonto Leok (musyawarah). Melalui nilai luhur ini, setiap keputusan diambil dengan hati terbuka demi kepentingan publik di tengah ketidakpastian global.

"Jangan skeptis dengan forum ini. Kita harus tetap merencana dengan berbagai skenario agar pembangunan tetap berpihak pada rakyat," pungkas Bupati Hery.