KATANTT.COM---Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Belu menggelar sosialisasi dan pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (Pokja AMPD).

Kegiatan selama dua hari terhitung Senin 2 Maret hingga Selasa 3 Maret 2026 berlangsung di Hotel Nusantara 2 Atambua, Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL.

Acara tersebut resmi dibuka Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria dihadiri unsur Forkopimda NTT maupun Daerah Belu, Kalak BPBD Belu, pejabat OPD terkait, PMI Pusat, PMI NTT, perwakilan instansi vertikal, NGO serta mitra lembaga kemanusiaan.

Program SIAP SIAGA Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan ini.

Program lima tahun ini selaras dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (2020-2044), dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia (2016).

Dalam sambutannya, Asisten Rene Bria mengapresiasi PMI Belu berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu, FPRB Belu dan melibatkan jejaring Pentahelix yaitu Pemerintah, Akademisi, LSM/NGO, Dunia Usaha, Pers/Media dan masyarakat akan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui Penguatan kapasitas jejaring kerja di Kabupaten Belu dalam bidang Aksi Antisipasi.

"Apresiasi untuk PMI Belu atas dukungan Program SIAP SIAGA melalui kemitraan IFRC, AuRC dan DFAT dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kapasitas kesiapsiagaan bencana bagi Pemerintah dan stakeholders," ujar dia.

Rene Bria berharap, dengan terbentuk Pokja AMPD ini harus siap karena Pokja itu kelompok yang benar-benar mau bekerja. "Pokja betul-betul siap untuk bekerja," tegas dia.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus PMI Belu, Theo Manek menyampaikan bahwa, PMI sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan diarahkan dan dituntut oleh 7 prinsip dasar gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan.

PMI terus berkiprah di bumi Indonesia dengan mandat melalui pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang memberikan tugas khusus bagi PMI untuk mendukung Pemerintah dalam bidang Penanggulangan Bencana, Pelayanan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan, Penyediaan dan Pelayanan Darah, Pengembangan Organisasi, Diseminasi Kepalangmerahan dan Pembinaan serta Peningkatan Kapasitas Anggota PMI, Mitra dan Masyarakat.

"Sebagai Pengurus PMI Belu, kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wakil Bupati Belu dan kita semua dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan Pokja Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) Kabupaten Belu. Sebagaimana tugas PMI untuk membantu Pemerintah dalam bidang Penanggulangan Bencana, PMI tidak hanya bergerak pada saat terjadi bencana atau dalam respon tanggap darurat melainkan berperan aktif dalam kegiatan pra dan pasca bencana," ujar dia.

Untuk itu, PMI dengan dukungan Komite Palang Merah Internasional (IFRC), Australia Red Cross dan DFAT Australia melalui program SIAP SIAGA bergerak untuk membangun kolaborasi bersama mitra baik Pemerintah, Akademisi, LSM/NGO, Dunia Usaha, Media dan Pers demi mewujudkan ketangguhan bersama di Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Belu melalui pembentukan Pokja AMPD. AMPD sendiri sudah ditetapkan sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana.

Melalui Pokja AMPD ini, diharapkan Aksi Antisipasi dalam merespon peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG lebih masif khususnya di wilayah yang rawan bencana baik banjir, tanah longsor, rob, puting beliung dan jenis bencana hidrometerologis lainnya.

"Sebagaimana 3 pilar utama AMPD yaitu peringatan dini, aksi dini dan pendanaan, maka perlu dilakukan diseminasi ke setiap komponen masyarakat terkait informasi peringatan dini sehingga mereka bisa mengambil langkah evakuasi dini sebelum bencana datang. Kemitraan strategis setiap lembaga yang masuk dalam Pokja AMPD dapat membantu dalam akses pendanaan demi membantu masyarakat," kata Manek.

Lanjut dia, kehadiran Bapak Asisten II menjadi langkah penting tentang arah dan tujuan Pokja AMPD sebagai salah bentuk perwujudan Visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya” demi mewujudkan Belu yang Sejahtera, berdaya saing, unggul serta pendekatan yang partisipatif dan berakar pada budaya lokal.

Ditegaskan, PMI Belu akan terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan Ketangguhan Masyarakat. Beberapa hari yang lalu, masyarakat didusun Boe, desa Bauho dilanda banjir bandang akibat luapan Sungai Baukama yang menyebabkan rumah-rumah masyarakat terendam banjir, kerusakan lahan pertanian bahkan infrastruktur dasar yang ada.

"Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) merupakan salah satu pendekatan baru yang bertujuan untuk aktivasi aksi dini sebelum bencana datang sesuai peringatan dini dari BMKG. Hal ini penting untuk mengurangi dampak bencana baik itu kehilangan nyawa, harta benda bahkan kerusakan infrastruktur.
Tentunya, pengembangan AMPD ini mesti berbasis lokal selain peringatan dini dari BMKG, penentuan pemicu dan ambang batas dalam penetapan SOP harus sesuai dengan konteks lokal serta berbasis inklusif untuk semua kelompok masyarakat khususnya bagi kelompok rentan baik itu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak-anak, lansia dan dishabilitas,`` sebut Manek.

Selain itu, PMI Belu juga sedang terlibat Program SIAP SIAGA dukungan Palang Merah Australia mulai September 2025-April 2027 yang akan mendukung peningkatan kapasitas dan ketangguhan masyarakat di 2 Desa di Kabupaten Belu yaitu Desa Bauho dan Sadi untuk mendukung Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan 2 sekolah untuk penerapan Satua Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta pendekatan Lintas Batas Indonesia dan Timor Leste sebagai kelanjutan Kerja Sama Palang Merah Indonesia dan CVTL (Palang Merah Timor Leste).

Masih menurut mantan Anggota DPRD Belu itu, PMI Belu juga sedang mendukung program pencegahan rabies dengan dukungan PMI Pusat sejak Januari-Mei 2026 yang sedang dilaksanakan di 10 desa/kelurahan di Kabupaten Belu melalui kegiatan penguatan kapasitas relawan desa/kelurahan, surveilans berbasis masyarakat, sosialisasi dan kampanye waspada rabies untuk mendukung percepatan vaksinasi HPR berkolaborasi dengan dinas Kesehatan, Peternakan dan Pemerintah Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

"Kegiatan selama dua hari ini merupakan salah satu langkah untuk memperkuat kolaborasi seretak membangun sinergi mewujudkan Kabupaten Belu yang MANTAB (Masyarakat Aman dan Tangguh Bencana). Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Belu untuk mewujudkan pembentukan Pokja AMPD ini yang bisa di tetapkan dalam Surat Keputusan (SK) oleh Bapak Bupati serta mendorong semua stakeholder untuk mengambil bagian dalam mengaktifkan Pokja AMPD di Kabupaten Belu," pinta dia akhiri sambutan.