KATANTT.COM---Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, angkat bicara mengenai polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di wilayahnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik main mata.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dinamika publik dan tudingan miring yang menerpa proses rekrutmen tersebut. 

Bertempat di ruang kerjanya, Jumat (13/2/2026), Bupati Hery menekankan bahwa setiap tahapan administrasi hingga verifikasi telah melewati prosedur ketat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Semua sudah diproses melalui mekanisme yang sesuai. Tidak ada kesengajaan apa pun untuk meloloskan pihak tertentu. Jika ada hal yang dianggap di luar prosedur, kami akan nilai kembali secara objektif," tegas Bupati Hery.

Bupati Hery juga menanggapi serius pernyataan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Manggarai yang sebelumnya menyebut adanya indikasi kejahatan besar dalam seleksi ini. Menurutnya, tuduhan tersebut terlalu dini dan tidak didasari oleh proses klarifikasi yang lengkap.

"Kami menghormati fungsi pengawasan kawan-kawan di DPRD. Namun, menyebut ini sebagai kejahatan besar tanpa klarifikasi utuh adalah pernyataan yang tergesa-gesa," ujar politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pemerintahan DPD PDI Perjuangan NTT tersebut.

Buka Ruang Klarifikasi dan Hormati Jalur Hukum

Alih-alih menutup diri, Pemerintah Kabupaten Manggarai justru membuka pintu lebar bagi siapa pun yang ingin melakukan pendalaman data. Bupati menyatakan bahwa pimpinan OPD terkait sudah memberikan keterangan resmi, namun ia siap melakukan peninjauan ulang jika ditemukan bukti baru.

Terkait keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam memantau proses ini, Bupati mengaku sangat menghormatinya. Ia menjamin akan menindak tegas jika memang ditemukan pelanggaran hukum atau kerugian negara.

"Kita tunggu hasilnya secara profesional. Jika klarifikasi selesai dan memang ada temuan, tentu diproses sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya.

Di akhir keterangannya, Bupati Hery mengajak masyarakat untuk tidak mudah termakan spekulasi dan opini prematur. Pemerintah berkomitmen menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam tata kelola kepegawaian demi integritas daerah.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah juga memastikan akan terus menyuplai informasi akurat agar simpang siur informasi di masyarakat dapat segera teratasi.