KATANTT.COM---Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit bersama istrinya, Meldyanti Hagur Marcelina, resmi melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Polres Manggarai pada Rabu (27/5/2026). Laporan tersebut diajukan sebagai respons atas pernyataan yang dimuat media online VIVA NTT edisi 22 Mei 2026.
DPR RI dan Pemerintah secara resmi mengesahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada 21 April 2026 hari ini. Hari Kartini dan jelang Hari Buruh 2026, jadi momentum bersejarah diakuinya perjuangan para PRT dan pengakuan hak PRT yang sebelumnya telah mereka perjuangkan secara panjang dan melelahkan, selama 22 tahun.
KATANTT.COM---Menyambut Hari Perempuan Internasional (International Women`s Day) yang jatuh pada 8 Maret, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manggarai menggelar aksi pernyataan sikap tegas. Mereka mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah terkatung-katung selama lebih dari dua dekade.
KATANTT.COM---Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai menggelar Rapat Serap Aspirasi terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung di Spring Hill Hotel, Ruteng, pada Rabu, 5 November 2025, dan dihadiri berbagai kalangan mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga organisasi kepemudaan.
Pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan (UUK) No. 41 Tahun 1999, yang sedang berlangsung pada pertengahan tahun 2025 di Komisi IV DPR RI ini, merupakan momentum penting untuk mengakhiri tata kelola hutan sejak era kolonial. Koalisi masyarakat sipil dari berbagai organisasi menyerukan untuk mencabut UUK lama dan mendesak DPR RI membentuk UUK baru yang lebih adil dan melindungi ekosistem hutan.
Revisi Undang-Undang Kehutanan (UUK) yang tengah dibahas DPR RI menjadi momen penting untuk mengakhiri warisan kolonial dalam tata kelola hutan Indonesia. Sudah saatnya Indonesia meninggalkan paradigma lama yang memandang hutan sebagai komoditas negara semata. UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dinilai tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas dan konflik kehutanan saat ini. Pakar Kehutanan bahkan menyebut UUK bias daratan dan tidak memiliki perspektif pulau-pulau kecil (kepulauan).
Tujuh organisasi jurnalis di Kota Kupang yang tergabung dalam Forum Jurnalis Pengawal Reformasi NTT yang terdiri atas AJI Kupang, PWI NTT, IJTI NTT, AMSI NTT, SMSI NTT, JOIN NTT dan JMSI NTT bergerak bersama menggelar aksi demo ke Gedung DPRD NTT menolak revisi RUU Penyiaran, Jumat (7/6/2024).
NRA (22) dan GMK (25), diamankan jajaran Direktorat Reskrimsus Polda NTT belum lama ini. Keduanya mengambil data dari handphone korban NNM (22) yang juga pegawai salah satu bank di Kabupaten Ngada.
Jumat (14/7/2023), Koalisi Perlindungan Masyarakat dari Produk Zat Adiktif Tembakau menggelar aksi damai di Depan Kantor Kementerian Kesehatan RI. Unjuk rasa ini digelar sebagai respon terhadap pengesahan UU Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Selasa, (11/7/2023).
Sehari lalu, Panja RUU Kesehatan Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Kesehatan omnibus yang saat ini tengah berproses di DPR. Pada kesempatan ini, kelompok organisasi masyarakat sipil yang peduli pada masalah pengendalian konsumsi produk zat adiktif tembakau, yang terdiri dari Komnas Pengendalian Tembakau, FAKTA Indonesia, YLKI, Yayasan Lentera Anak, PBHI, IYCTC, PKJS UI, dan CISDI, turut menyampaikan aspirasi mereka yang menekankan pentingnya pengaturan zat adiktif produk tembakau, terutama dari sisi pemasaran, mengingat sifat adiksi dan eksternalitas negatif lainnya yang ditimbulkan produk tersebut.
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar memimpin langsung peringatan 9 Tahun Undang Undang Desa dari wilayah terselatan Indonesia tepatnya dari Pulau Rote Ndao. Mendes PDTT tak sendiri namun didampingi Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi. Keduanya didampingi istri tercinta yakni ibu Lilik Umi Nashriyag dan ibu Zara Murzandiana.
Pada rapat paripurna hari ini, DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini tetap dipaksakan di tengah gelombang penolakan masih terus bergulir.
Komitmen Presiden Jokowi untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia, dari bahaya produk rokok konvensional dan elektronik mendapatkan perhatian khusus dari pegiat kesehatan publik dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Seperti diketahui bersama, belum ada kejelasan status dari revisi PP 109 Tahun 2012 Mengenai Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
