KATANTT.COM---Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei menjadi momentum bagi sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kritis terhadap Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Gabungan massa yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Karya Ruteng, Gerakan Rakyat Demokratik (GRD), serta kelompok Masyarakat Peduli Manggarai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Gedung DPRD pada Senin (04/05/2026).

Dalam aksi tersebut, para demonstran memberikan "Rapor Merah" kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinilai mengalami penurunan signifikan di bawah kepemimpinan saat ini.

Kritik Pedas: "Negara Cepat Saat Modal Memanggil, Lambat Saat Rakyat Menjerit"

Koordinator Lapangan, Edy Dola, dalam orasinya melontarkan kritik tajam terhadap keberpihakan pemerintah yang dianggap lebih pro-investor dibanding rakyat kecil.

"Buruh di Manggarai masih digaji murah dan dihantui PHK sepihak. Negara seringkali hadir cepat saat modal memanggil, namun lambat saat rakyat menjerit meminta air bersih atau saat masyarakat adat mempertahankan tanahnya," tegas Edy Dola.

6 Tuntutan Utama Aliansi

Massa mendesak eksekusi segera atas enam poin krusial berikut:

1. Cabut UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan).
2. Terbitkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja tingkat daerah.
3. Jamin Akses Air Bersih bagi 22 KK warga Desa Paralando yang belum memiliki meteran.
4. Evaluasi Total kinerja Dinas PUPR Kabupaten Manggarai.
5. Copot Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Manggarai.
6. Sahkan Perda Perlindungan Masyarakat Adat.

Soroti Proyek Gagal: "Rakyat Minum Air Kubangan Kerbau "

Fokus kemarahan massa tertuju pada kegagalan proyek Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Paralando. Aliansi menilai proyek tersebut terbengkalai dan merugikan rakyat secara langsung.

Ketegangan memuncak saat perwakilan warga, Nobertus Suryadi Hake dan Hendra Gahor, meluapkan kemarahan di hadapan pejabat. Mereka mengecam ketimpangan fasilitas antara pejabat dan rakyat kecil yang harus bertahan hidup dengan kondisi air yang tidak layak.

"Pak, masyarakat Desa Paralando hanya butuh air! Apakah DPRD atau Bupati sudah mati rasa? Rakyat kami minum air kubangan kerbau, sementara kalian seolah tidak peduli!" teriak warga di tengah kerumunan.

Warga juga mengungkit janji politik yang dianggap palsu. Mereka merasa hanya dimanfaatkan sebagai komoditas suara saat Pemilu, namun ditinggalkan saat krisis air mencekik kebutuhan dasar.

Respons Otoritas: RDP Dijadwalkan 8 Mei

Menanggapi tekanan massa yang kian memanas, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, akhirnya melunak dan menjanjikan solusi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 8 Mei 2026.

Pihak yang dipanggil: Pemerintah Daerah, Dinas PUPR, warga Desa Paralando, serta kontraktor pelaksana (CV Wela Tedeng, CV Dongkar Dola Konsultan, dan CV Buana Dirga Konsultan).

Terkait Perda Perlindungan Tenaga Kerja, Paulus menyatakan belum menjadi prioritas karena mengikuti regulasi pusat.

Pj. Sekda Manggarai, Lambertus Paput, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah akan hadir memberikan penjelasan teknis melalui Dinas PUPR dalam RDP tersebut.

Ancaman Gelombang Massa Lebih Besar

Aliansi menegaskan bahwa RDP pada 8 Mei mendatang adalah kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusannya. Jika tuntutan tidak diindahkan, mereka mengancam akan menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar.

"Kami tidak akan mundur. Ini adalah perjuangan membela hak kaum Marhaen. Jika pipa air tidak benar-benar mengalir ke rumah warga, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar," tegas Hendra Gahor.