KATANTT.COM--Tidak mudah memanage perkoperasian dan masalah ketenagakerjaan di Provinsi NTT. Apalagi di tengah keterbatasan dana untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan. NTT pernah dinobatkan sebagai Provinsi Koperasi.

Di sisi lain, NTT dinyatakan sebagai salah satu provinsi penyumbang angka tenaga kerja ilegal. Dengan fenomena ini, dibutuhkan sosok kepala dinas yang mampu menjalankan roda organisasi. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penempatan Sylvia Peku Djawang, dinilai tepat sebagai kepala dinas.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/12/2023), Sylvia memaparkan banyak hal, terkait dengan instansi yang dipimpinnya. Termasuk dukungan dan support dari Penjabat Gubernur NTT, Ayodia Kalake. Dikatakan Sylvia, Penjabat Ayodhia Kalake sangat concern pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Pak Penjabat (Ayodhia Kalake), mendukung penanganan TPPO secara lintas sektor. Menurut beliau, masalah ketenagakerjaan adalah pekerjaan kemanusiaan. Karena itu, harus sepenuh hati mengurusnya, walau kami mengalami keterbatasan fiskal. Dukungan Pak Pejabat merupakan support bagi kami," ungkap Sylvia.

Keseriusan Penjabat Gubenur NTT, Ayodhia Kalake, di bidang human trafficking, memang tidak diragukan. Hal itu ditunjukan, saat dia menghadiri Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia "Kawan PMI", di Hotel Aston Kupang, Selasa (19/9/2023).

"Saya mengapresiasi terbentuknya Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia. Kiranya Kawan PMI menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, terkait manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi PMI yang prosedural dan berkompeten, sehingga dapat bekerja secara baik di negara tujuan," kata Ayodhia Kalake kala itu.

Sementara di bidang koperasi, lanjut Sylvia, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, juga mendukung sistem digitalisasi yang telah digunakan dalam pembukuan.

"Sebanyak 600-an koperasi di NTT telah menggunakan sistem digital. Tentu ini sebuah langkah maju dalam rangka pengawasan," kata Sylvia.

"Misalnya NPL (Non Performing Loan) atau kredit kategori kurang lancar, kita bisa pantau lalu berkoordinasi dengan koperasi yang bersangkutan. Upaya ini juga mendapat support dari Pak Penjabat," sambung Sylvia.

Terkait keberadaan koperasi di NTT, menurut Ayodia Kalake, koperasi di NTT berperan besar dalam menghidupkan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat kecil.

Dan, melalui koperasi, masyarakat miskin atau kurang mampu, bisa menopang usaha yang digeluti. Karena itu, ujar Ayodia Kalake, keberadaan koperasi di Nusa Tenggara Timur, harus terus didukung. *