• Nusa Tenggara Timur

Pemkab Manggarai Targetkan Penetapan Bantuan Gempa Tahap II Tuntas Pekan Ini

Wilibrodus Jatam | Jum'at, 20/11/2026 11:38 WIB
Pemkab Manggarai Targetkan Penetapan Bantuan Gempa Tahap II Tuntas Pekan Ini Kondisi rumah warga di Desa Golo Worok, Manggarai, yang ambruk akibat gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.

KATANTT.COM--- Pemerintah Kabupaten Manggarai masih berpacu menyelesaikan finalisasi dan validasi data penerima bantuan rumah rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.

Dari total 30.107 data rumah yang telah dihimpun, tim verifikasi menemukan sejumlah persoalan administrasi dan teknis yang harus diperbaiki sebelum data penerima bantuan tahap kedua ditetapkan secara resmi.

Persoalan tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda atau tidak sesuai, data tanpa NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), ketidaksesuaian bobot kerusakan, hingga kekosongan informasi mengenai status kepemilikan bangunan atau tanah dan koordinat lokasi rumah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Manggarai, Yustinus Mulyo Nanga, mengungkapkan hal itu saat memberikan keterangan di Posko Transisi Pemulihan Bencana Gempa Tektonik Kabupaten Manggarai, Kamis (19/11/2026).

Yustinus menjelaskan, berbagai temuan tersebut membutuhkan pemeriksaan dan pencocokan kembali agar tidak menimbulkan persoalan dalam penetapan penerima maupun pertanggungjawaban penyaluran bantuan.

Menurutnya, ketepatan data menjadi syarat penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Data ini harus benar-benar valid. Jangan sampai kesalahan administrasi menimbulkan persoalan baru dalam penetapan maupun penyaluran bantuan," tegas Yustinus.

Ia mengatakan, tim pendataan masih melakukan pemeriksaan, pencocokan, dan perbaikan terhadap seluruh data bermasalah.

Dinas PRKPP juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk mengidentifikasi serta mencocokkan NIK dan NKK penerima bantuan.

Verifikasi turut mencakup kesesuaian identitas penerima dengan lokasi rumah, status kepemilikan bangunan dan tanah, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Pj Sekda Bantah Isu Kejaksaan Hambat Penetapan SK

Di tengah proses validasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Penanggulangan Bencana Tektonik, Petrus C. Masangkat, meminta seluruh unsur Satgas mempercepat penyelesaian data penerima bantuan tahap kedua.

Ia menegaskan, percepatan harus berjalan seiring dengan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima.

Petrus juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan Kejaksaan Negeri Manggarai menghambat penandatanganan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan tahap kedua.

Ia membantah tudingan tersebut dan menyebut informasi itu tidak sesuai dengan fakta.

"Tidak benar Kejaksaan menghambat proses ini. Justru Kejaksaan terus mendorong agar seluruh tahapan dipercepat," tegas Petrus.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap percepatan proses tersebut juga datang dari Kepolisian, Kodim 1612/Manggarai, serta pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai.

"Koordinasi dan komunikasi Forkopimda berjalan sangat baik. Semua pihak mendukung percepatan penetapan bantuan ini," ujarnya.

Petrus berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait proses penetapan penerima bantuan bagi warga terdampak gempa.

Menurutnya, tahapan validasi merupakan bagian penting untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan Penerima Ditargetkan Minggu Ini

Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan finalisasi dan penetapan data penerima bantuan rumah rusak tahap kedua dapat diselesaikan dalam minggu ini.

Setelah proses verifikasi rampung, hasilnya akan dilaporkan kepada Bupati Manggarai sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan keputusan penetapan penerima dan tindak lanjut penyaluran bantuan.

Pemerintah daerah berharap koordinasi seluruh perangkat daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat mempercepat penyelesaian proses tersebut.

Bagi masyarakat terdampak gempa, kepastian penetapan penerima bantuan menjadi hal yang dinantikan. Karena itu, pemerintah dituntut memastikan setiap data diperiksa secara cermat agar hak warga yang rumahnya rusak tidak terhambat akibat persoalan administrasi.

FOLLOW US