KATANTT.COM--Sebuah video (film dokumenter) berdurasi selama hampir satu jam (51 menit) di media sosial youtube menjadi viral di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Film dokumenter ini mengisahkan seputar pencaplokan Pulau Pasir oleh Australia dan seputar hubungan persahabatan palsu Australia bagi Indonesia.

Film dokumenter yang dibuat/diproduksi oleh Dr Ruth Balint tentang Trobled Waters di Laut Timor-Indonesia sempat ditonton KataNTT.com, Minggu (8/1/2023).

Film dokumenter ini langsung mendapat respon Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni yang mempertanyakan masih adakah saudara-saudari kami di Indonesia, Australia dan dunia yang memiliki hati nurani serta merasa peduli dengan sebuah kebiadaban Pemerintah Federal Australia seperti ini karena hanya dan demi merampas Pulau Pasir dengan cara ilegal?

"Anehnya, tindakan dan sikap dari Pemerintah Federal Australia yang ILEGAL ini diberikan dukungan penuh oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia," tandas Ferdi Tanoni.

Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor ini menegaskan secara singkat kembali memberikan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Republik Indonesia serta Pemerintah Federal Australia Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Australian Border Force Australian Fisheries Management Authority.

"Pertama kepada Pemerintah Federal Australia bahwa pada waktu menentukan Zona Perikanan yang hampir-hampir mencaplok Pulau Rote itu dilakukan sendiri tanpa dihadiri oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia," ujarnya.

Pasalnya, jika ada Pejabat Pemerintah Indonesia yang hadir maka tolong disebutkan nama pejabat Pemerintah Indonesia yang hadir tersebut.  Karena, setelah Australia menentukan Zona Perikanan Australia kemudian ditingkatkan menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia tanpa ada Pejabat Pemerintah Indonesia yang hadir dan juga dilakukan oleh AUstralia. Namun, apabila ada pejabat Indonesia yang hadir maka tolong sebutkan nama mereka.

"Kedua kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bagaimana responya setelah melihat (menonton)dokumenter ini. Apa tindakan Anda terhadap Pemerintah Federal Australia? Apakah Anda hanya bersikap diam dan membiarkan saja," tanya mantan agen imigrasi Australia ini.

Penulis buku Skandal laut Timor: sebuah barter politik ekonomi Canberra-Jakarta? menyebut bahwa para nelayan yang diusir dan kemudian perahu mereka dibakar ini adalah Warga Negara Indonesia atau mereka ini tidak punya Warga negara? "Kami, atas nama masyarakat adat Laut Timor kembali tegaskan dan mendesak saudara A K Jailani dan L. Amrih Jinangkung dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk harus segera mencabut dan membatalkan pernyataannya tentang Pulau Pasir itu adalah milik Pemerintah Australia," beber Ferdi Tanoni.

Peraih penghargaan Nasional Untuk Keadilan Sipil (Civil Justice Award) 2013 dari Aliansi Pengacara Australia/">Australia atas perjuangannya membela masyarakat kecil yang terkena dampak pencemaran minyak di Laut Timor ini kembali mendesak A K Jailani dan L. Amrih Jinangkung untuk segera mencabut dan membatalkan pernyataannya bahwa Pulau Pasir itu adalah milik Pemerintah Australia.

Menurut Ferdi Tanoni, jika A K Jailani dan L. Amrih Jinangkung tidak mau mencabut bahkan untuk menjawab saja sudah sangat sulit maka publik akan terus bertanya ada apa dan bagaimana seorang pejabat seenaknya membuat pernyataan demikian?

"Kalau A K Jailani dan L. Amrih Jinangkung tidak mau mencabut pernyataannya, bahkan UNTUK menjawab saja sudah sangat sulit maka sebagai orang awam akan terus bertanya dan bertanya dan bertanya tentang ada apa (kenapa) dan bagaimana semuanya ini bisa terjadi dan seenaknua melakukan demikian," imbuhnya.