KATANTT.COM--SORE itu, Jumat (21/8/2026) suasana di Pesisir Pantai Oesapa, tidak berbeda dengan hari biasanya. Aktifitas nelayan berjalan seperti biasa. Sejumlah nelayan terlihat sibuk menjemur ikan hasil tangkapan yang tidak seberapa. Anak-anak kecil berlarian di pasir sambil berkejar-kejaran baermain bola. Sementara emak-emak terlihat sibuk memasak di dapur menyiapkan menu makan malam.

Angin sepoi-sepoi berhembus dari arah timur seakan mengantar sang surya yang beranjak ke ufuk barat menuju peraduan. Langit Pantai Oesapa terlihat berwarna jingga ketika puluhan nelayan berkumpul tanggul pembatas gelombang sambil bercengkrama. Ada yang bercerita, ada yang mengisap sebatang rokok sambil memandang ke arah Teluk Kupang.

Mereka adalah para nelayan yang memang sengaja berkumpul bersama untuk memperingati 17 tahun tragedi yang maha dahsyat yang membawa derita bagi mereka hingga kini. Tujuh belas tahun sudah berlalu. Tapi bagi nelayan dan petani rumput laut di pesisir Kota Kupang, petaka 21 Agustus 2009 belum pernah selesai.

Hari itu, anjungan minyak Montara milik PTTEP Australasia meledak di Laut Timor. Selama 74 hari minyak mentah dan racun kimia dispersant Corexit mengalir ke laut. Arus dan angin membawanya masuk ke perairan Indonesia. Laut yang dulu memberi makan, kini meracuni.Lebih dari 100 ribu mata pencaharian rakyat NTT hancur. Di Kupang, Rote, TTS dan 10 kabupaten pesisir lainnya, pendapatan nelayan dan petani rumput laut anjlok 60% - 90% hingga hari ini.

"Dulu, Oesapa terkenal sebagai sentra hasil laut. Dampak tumpahan minyak mntara telah mengancurkan kehidupan kami para nelayan di sini," kata Haji Farren Mustafa.

"Kapal nelayan yang berlabuh di Pesisir Pantai Oesapa bisa sampai ratusan dan berjajar sampai tiga baris. Sekarang, jangankan satu baris, untuk berlabuh saja tak lebih dari belasan kapal," kata Haji Farren Mustafa sambil menunjuk ke kapal yang berlabuh di pantai.

Haji Mustafa, demikian akrab disapa, merupakan satu dari ribuan nelayan di NTT yang masih bertahan hingga saat ini. Bagaimana tidak! Tumpahan minyak Montara yang mencemari Laut Timor telah membawa perubahan yang sangat besar.

"Dulu (sebelum tragedi 21 Agustus 2009) di sepanjang Pantai Oesapa ini dipenuhi ratusan bagan yang menjadi sumber penghidupan berlimpah. Oesapa terkenal sebagai lumbung ikan bagi seluruh daratan Timor," kata Haji Mustafa.

“Dulu, satu bagan bisa memanen ikan senilai Rp10–15 juta dalam satu malam. Sekarang, mendapatkan Rp 5 juta pun sudah sangat sulit,” sambungnya.

Sekarang ini kata dia, peran Oesapa sebagai lumbung ikan telah berbalik sepenuhnya, yakni para nelayan justru harus mendatangkan pasokan ikan dari Sulawesi Selatan dan berbagai daerah lain di Indonesia. Banyak nelayan akhirnya beralih profesi atau pergi merantau ke luar NTT.

Haji Mustafa termasuk salah satu saksi sejarah bagaimana tragedi yang maha dahsyat itu terjadi sehingga Sebagian rekannya harus bertarung nyawa berlayar ke lokasi tumpahan minyak Montara untuk mendapat sampel minyak tersebut.

"Sebagian nelayan, ada yang sudah meninggal dan Sebagian ada yang sudah pindah ke Madura, Papua dan Sulawesi karena di sini tangkapan ikan berkurang drastis," aku Haji Mustafa.

Pengakuan senada datang dari Zakharias Doroh, petani rumput laut asal Desa Tablolong Kabupaten Kupang yang ikut hadir pada peringatan 17 tahun tragedi tumpahan minyak Montara.

Ia menyebut Tablolong terkenal sebagai gudang rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena hasil panen rumput laut bisa setiap bulan.

Bahkan kata Zakarias Doroh, Desa Tablolong pernah meraih juara 1 rumput laut tingkat nasional karena jenis rumput laut yang sangat besar dan memiliki batang yang besar hingga mencapai belasan kilogram.

"Dulu, setiap bulan hasil panen mencapai 1 ton sampai 5 ton. Sekarang mau cari 100 kilogram saja susah minta ampun," bebernya.

Tragedi Montara sebut dia, telah menyengsarakan seluruh petani rumput laut di NTT termasuk di Desa Tablolong sampai saat ini.

Zakharias Doroh yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tablolong mengakui Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni sebagai malaikat penyelamat bagi nelayan dan petani rumput laut di NTT.

Berkat perjuangan Ketua YPTB Ferdi Tanoni inilah maka petani rumput laut berhasil memenangkan gugatan class action dan mendapat ganti rugi.

Sayangnya kata dia, ganti rugi yang dilakukan tidak dilakukan secara transparan di mana telah terjadi perbedaan harga rumput laut yang menyolok. Dulu rumput laut di Desa Tablolong dibeli dengan Harga Rp 24.000/kg namun saat ganti rugi dihargai hanya Rp 4.000/kg.

YPTB Konsisten Perjuangkan Ganti Rugi

Sementara Ketua YPTB, Ferdi Tanoni yang ikut hadir pada peringatan 17 tahun tragedi tumpahan minyak Montara mengaku ada ribuan nelayan dan petani rumput laut di 13 kabupaten/kota yang terdampak pencemaran Laut Timor, belum sepenuhnya menerima hak kompensasi yang menjadi hak mereka. “Kami akan terus berjuang sampai kapan pun, sampai titik darah terakhir,” ujar Ferdi.

Menurut Ferdi Tanoni, meski perjuangan telah berjalan selama 17 tahun dan penuh tantangan namun ia mengajak seluruh masyarakat terdampak untuk tetap teguh, berdoa, dan memohon kekuatan agar semangat memerjuangkan keadilan tak pernah padam.

Hingga saat ini, penyaluran kompensasi baru menyentuh dua kabupaten, yakni Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang dan hanya terbatas bagi pembudidaya rumput laut. Sebelas kabupaten lainnya belum menerima apa pun. Sementara itu, para nelayan belum sekalipun mendapatkan ganti rugi.

Ia juga mengungkap adanya berbagai kejanggalan dalam proses penyaluran, termasuk dugaan manipulasi data nama-nama penerima kompensasi. Menyikapi hal tersebut, pada 9 Agustus 2026, perwakilan YPTB bersama para nelayan telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Kupang untuk membahas persoalan ini secara mendalam. Ferdi berencana segera berangkat ke Jakarta guna menindaklanjuti hasil pembicaraan tersebut.

Secara keseluruhan, jumlah nelayan penangkap ikan dan pembudidaya rumput laut yang terdampak diperkirakan mencapai 10.000 orang, sekitar 500 orang berada di Kabupaten Lembata. Ferdi meminta agar persoalan kemanusiaan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil.

Penasihat Hukum YPTB, Frans Tulung, menyampaikan bahwa bencana ini telah merusak sepenuhnya siklus kehidupan masyarakat pesisir. Selama 17 tahun, para nelayan hidup dalam penderitaan yang tak kunjung usai, sebuah penderitaan yang telah menguras stamina dan mental mereka.

“Selama 17 tahun ini, para nelayan menangis dalam diam. Jika orang yang tidak bersalah sampai harus menangis, maka itu adalah hukuman bagi pihak yang telah melakukannya,” tegas Frans.

Ia juga menyoroti kurangnya perhatian dari pemerintahan sebelumnya yang seakan mengabaikan penderitaan ini, padahal dampak pencemaran dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. “Syukur, 17 tahun kemudian, kita masih diberi kekuatan untuk berkumpul kembali, membangkitkan semangat, dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya menjadi milik masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Penasihat YPTB Pieter Fina menekankan bahwa kompensasi yang diperjuangkan tidak hanya terbatas bagi nelayan dan petani rumput laut di 13 kabupaten/kota.

Pieter Fina menyebut bahwa pemerintah juga harus memerjuangkan ganti rugi atas kerusakan ekosistem laut yang masih terasa dampaknya hingga kini, yang seluruhnya wajib dibayarkan oleh Pemerintah Australia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana tersebut.