Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI resmi menyerahkan keketuaan ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) kepada Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) pada acara 21st ASEAN-PAC Principals Meeting yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dari Jakarta, pesan kuat dikumandangkan: integritas adalah katalis pembangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal itu di hadapan delegasi 17 negara anggota Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI), sambil mengusung isu-isu strategis seperti transparansi kepemilikan, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pemanfaatan AI dan blockchain untuk cegah korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perubahan batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode tahun 2024. Batas akhir yang semula dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2025, telah diundur menjadi tanggal 11 April 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan akun media sosial baru, yakni @KPK_RI di platform TikTok. Akun ini diresmikan secara simbolis oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara Seminar Literasi Digital bertajuk "Dari Teks Jadi Tren: Merajut Narasi Publik melalui Media Digital" di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V menemukan adanya wajib pajak di kawasan wisata Labuan Bajo, yang belum menuntaskan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat. Karenanya, KPK melakukan pendampingan terhadap Pemda Manggarai Barat untuk optimalisasi pajak, sehingga tak lagi terjadi kebocoran pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang, Andi Dwina Isfani, enggan memberi pernyataan usai menjalani pemeriksaan selama hampir 7 jam dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kemtan)
Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis dan monitoring evaluasi implementasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Moment HUT ke-78 Kemerdekaan RI mestinya dimaknai kemerdekaan bagi petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang yang menjadi korban pencemaran tumpahan minyak Montara agar tidak mau di adu domba oleh pihak asing.
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan pimpinan Kantor Pengacara Maurice Blackburn di Australia ke Indonesia guna segera mencairkan dana ganti rugi kepada petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Kota Kupang berkomitmen kuat mencegah tindak pidana korupsi dengan menandatangani Komitmen bersama KPK. Penandatanganan dilakukan Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh bersama Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria.
Akreditor Utama Divisi Propam Mabes Polri berkunjung ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kupang. Kunjungan kerja dari Akreditor Utama Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Div Propam Polri) dipimpin AKBP Abas Basuni didampingi AKP Amru Ichsan dari Direktorat Reskrimsus Polda NTT.
Fransiskus Marang, anggota LSM Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Anti Korupsi diamankan jajaran Polsek Mollo Utara dan Polres Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (13/3/2023) malam. Ia melakukan penipuan kepada warga Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten TTS.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inspektorat Jenderal bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR terus mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Internalisasi Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan Kementerian PUPR.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan kegiatan bimbingan teknis perempuan antikorupsi. Kegiatan ini dikhususkan kepada istri pejabat di lingkungan Kementerian PUPR seluruh Indonesia dengan mengambil tema “Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Istri Pejabat) Dalam Membangun Budaya Antikorupsi.
Penghargaan prestisius berhasil diperoleh PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT. Pengakuan atas kinerja Bank NTT diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Demi menciptakan pemerintahan yang jujur dan bersih serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
