KATANTT.COM---Bupati Manggarai, Hery Nabit menegaskan, pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan pada pemulihan pembangunan setelah gempa bumi yang melanda Kabupaten Manggarai pada 15 Agustus 2026.

Penegasan itu disampaikan Bupati Hery saat memimpin apel mingguan yang dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan P3K Paruh Waktu, di Natas Labar Motang Rua, Senin (21/9/2026).

Bupati Hery mengatakan, situasi pascabencana tidak boleh menghentikan roda pemerintahan. Siklus penganggaran tetap harus berjalan, tetapi dengan arah kebijakan yang menyesuaikan kondisi masyarakat setelah gempa.

"Dalam situasi apa pun, siklus penganggaran tetap berjalan. Pemerintahan harus tetap berjalan," tegasnya.

Karena itu, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta kembali mencermati berbagai perubahan dan pergeseran anggaran agar dapat ditampung dalam APBD Perubahan 2026.

Menurut Bupati Hery, APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 harus berada dalam satu tema besar, yakni pemulihan pembangunan.

Seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi pembangunan yang terdampak gempa.

"Suka atau tidak suka, kita harus pulih. Pemulihan masyarakat dan pembangunan harus dipimpin Pemerintah Kabupaten Manggarai," ujarnya.

Bupati Hery juga menegaskan, kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pemulihan perlu ditunda. Anggaran daerah harus diarahkan kepada sektor yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat pascagempa.

Prioritas itu meliputi pemulihan sektor perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta berbagai pelayanan dasar lainnya.

Ia menilai, kondisi pascagempa menuntut perubahan dalam kebijakan penganggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak bisa lagi menyusun anggaran dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya ketika masyarakat dan fasilitas publik belum mengalami kerusakan akibat bencana.

"Kalau masyarakat mau pulih, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga harus pulih. Kita tidak bisa menganggarkan seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu," ucapnya.

Gempa Membuat Sejumlah Sektor Seolah Kembali ke Titik Nol

Bupati Hery menggambarkan dampak gempa telah membuat sejumlah sektor pembangunan di Manggarai seolah kembali ke titik nol.

Di sektor pendidikan, misalnya, kerusakan gedung sekolah menyebabkan proses pelayanan menghadapi keterbatasan. Kondisi tersebut, menurutnya, menyerupai situasi ketika jumlah dan kapasitas ruang belajar masih sangat terbatas.

"Bedanya, hari ini sekolahnya banyak, tetapi banyak yang rusak. Akibatnya, pelayanan tidak cukup kuat," katanya.

Kondisi serupa terjadi pada sektor kesehatan. Kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan membuat pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan di luar gedung atau menggunakan fasilitas sementara.

"Di pelayanan kesehatan juga sama. Kita kembali seperti tahun 80-an. Puskesmas banyak yang rusak, sehingga pelayanan dilakukan di luar," ujarnya.

Karena itu, proses pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali rumah warga, tetapi juga fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Puskesmas, sekolah, jalan, rumah masyarakat hingga rumah aparatur sipil negara menjadi bagian dari kebutuhan pemulihan yang harus mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran daerah.

ASN Diminta Tetap Melayani

Di tengah kondisi tersebut, Bupati Hery juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran ASN Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengakui, bencana gempa tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat dan aparatur pemerintah.

Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghentikan pelayanan publik.

"Dalam kondisi apa pun kita tetap siap melayani masyarakat. Dan kita sudah membuktikan hal itu," pintanya.

Bupati dua periode itu juga mengajak seluruh peserta apel mendoakan 61 warga yang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai.

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem pelayanan sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai situasi kebencanaan.

"Semua menjadi pelajaran bagi kita untuk menata kembali dan meningkatkan proses pelayanan kita," ungkapnya.

Dia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah tetap menjaga komitmen dan bekerja bersama agar pemulihan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Manggarai dapat berlangsung secara bertahap.

Pascagempa, pemerintah daerah dihadapkan pada pekerjaan besar: memastikan masyarakat kembali pulih, fasilitas publik kembali berfungsi, dan roda pembangunan kembali berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana.