KATANTT.COM---Kontestasi politik dari waktu ke waktu terus mewarnai dinamika kehidupan di Kabupaten Manggarai Timur. Hakikat politik sejatinya adalah mendistribusikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa menghadirkan pihak yang dirugikan. 

Dalam buku Politik Itu Suci, Sabam Sirait menjelaskan bahwa politik merupakan profesi yang mulia. Namun, ketika politik diselewengkan, meski hanya sekali, praktik tersebut akan melahirkan sistem politik yang semakin semrawut, pragmatis, dan jauh dari nilai-nilai moral.

Dalam konteks Manggarai Timur, politik semestinya menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Akan tetapi, ketika janji politik hanya menjadi jebakan, uang dijadikan energi utama dalam kontestasi elektoral, dan kebudayaan dipolitisasi demi kepentingan kekuasaan, maka penderitaan masyarakat akan terus berlanjut. Pembangunan pun hanya menjadi ilusi yang memperindah panggung politik tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Di bawah kepemimpinan Bupati Andreas Agas dan Wakil Bupati Tarsisius Syukur, pemerintah dinilai mampu membangun citra dan menarik simpati masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul anggapan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi berbagai harapan yang telah dijanjikan. Slogan seperti Wali Kepok dan Embong Lando dinilai lebih banyak menjadi simbol politik daripada diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gagasan tentang Manggarai Timur yang berbudaya dan berdaya seharusnya diwujudkan melalui pembangunan yang nyata, bukan menjadikan budaya sebagai alat kepentingan politik.

Desa Compang Teber sebagai Cerminan Janji yang Belum Terwujud

Desa Compang Teber, Kecamatan Rana Mese, menjadi salah satu contoh yang dinilai menunjukkan belum optimalnya pemerataan pembangunan di Manggarai Timur.

Padahal, desa ini memiliki potensi alam yang sangat besar. Ketersediaan sumber air yang melimpah, tanah yang subur, serta hamparan persawahan yang mengelilingi permukiman warga merupakan modal penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan masih memprihatinkan, sementara akses jaringan internet juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.

Desa Pariwisata atau Sekadar Slogan Politik?

Pemerintah memasang berbagai papan informasi yang menyebut Desa Compang Teber sebagai desa pariwisata. Namun, menurut penulis, penetapan tersebut belum diikuti dengan penyediaan fasilitas publik maupun infrastruktur yang memadai.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah sebuah desa dapat disebut sebagai desa pariwisata apabila akses jalan, sarana pendukung, dan pelayanan publik masih sangat terbatas? Penulis menilai bahwa pencitraan tersebut lebih menyerupai slogan politik daripada representasi kondisi riil di lapangan. Akibatnya, masyarakat seolah diyakinkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian, padahal berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan.

Menurut penulis, masyarakat Desa Compang Teber sesungguhnya tidak miskin dari sisi sumber daya alam. Mereka mampu memenuhi kebutuhan pangan melalui hasil pertanian yang mereka kelola sendiri. Namun, minimnya perhatian terhadap pembangunan membuat potensi desa belum berkembang secara maksimal. Di sisi lain, pemerintah dinilai lebih sering mempromosikan potensi wisata desa daripada membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Pertanian Harus Menjadi Prioritas Pembangunan

Sebagai wilayah agraris, Desa Compang Teber membutuhkan strategi pembangunan pertanian yang lebih inovatif. Selama ini masyarakat masih bertumpu pada sektor tanaman pangan, khususnya padi, sementara pengembangan komoditas hortikultura belum dilakukan secara optimal.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan dukungan kebijakan, pendampingan, serta pengembangan potensi lokal, sektor pertanian dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, menurut penulis, kondisi yang terjadi saat ini justru menunjukkan adanya pembiaran terhadap persoalan tersebut. Jika potensi besar yang dimiliki desa tidak memperoleh dukungan kebijakan yang memadai, maka ketertinggalan akan terus berlangsung. Dalam pandangan penulis, kondisi inilah yang kemudian melahirkan kemiskinan relatif yang terjadi secara sistematis akibat lemahnya keberpihakan pembangunan kepada masyarakat desa.

Penulis : Rupentus Faldi Tampur, Mahasiswa asal Desa Compang Teber