KATANTT.COM--Enam kabupaten di Provinsi NTT seperti Manggarai Barat, Sumba Timur, Lembata, TTU, Belu, Malaka, dan Rote Ndao disebut memiliki kerawanan yang perlu diwaspadai.

Selain itu, empat kabupaten lainnya dengan kondisi geografis sulit dijangkau seperti Sumba Timur, Alor, Lembata, dan Ngada juga menjadi perhatian dalam perencanaan pengamanan.

Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Pemilu 2024 yang digelar Polda NTT dan TNI di Rupatama Mapolda NTT, Senin (6/11/2023).

Polda NTT dan TNI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan Pemilu 2024 di Rupatama Mapolda NTT, Senin 6 November 2023.

Rapat dipimpin Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma bersama Danrem 161/Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Danlanud El Tari Kupang Marsma TNI Aldrin P. Mongan dan Danlantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna.

Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma, menyampaikan kerjasama unsur TNI maupun Polri dan unsur lainnya untuk menjaga situasi yang aman dan lancar selama Pemilu serentak 2024.

Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma juga menekankan pentingnya komunikasi dalam menghadapi situasi kontijensi di setiap wilayah, terutama yang terhubung oleh laut atau pesawat. Keberadaan personel TNI dalam pengamanan pemilu akan menunggu perintah lanjut dari Panglima TNI dan Kapolri.

Karoops Polda NTT, Kombes Pol Deonijiu de Fatima merinci pergelaran personel dalam operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024, termasuk kekuatan personel yang akan terlibat dalam setiap tahap pemilu.

Rapat koordinasi ini juga mengidentifikasi daerah yang dianggap rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada (IPKP) tahun 2023. Beberapa kabupaten seperti Manggarai Barat, Sumba Timur, Lembata, TTU, Belu, Malaka, dan Rote Ndao disebut memiliki kerawanan yang perlu diwaspadai.

Selain itu, daerah dengan kondisi geografis sulit dijangkau seperti Sumba Timur, Alor, Lembata, dan Ngada juga menjadi perhatian dalam perencanaan pengamanan.

Total kekuatan personel TNI, Polri, dan Linmas yang terlibat mencapai 26.278 personel yakni Polri 7.010 personel, TNI 600 personel, dan Linmas 18.668 personel. Kriteria kerawanan TPS juga ditetapkan sebagai kurang rawan, rawan, atau sangat rawan.

Dalam paparan dari Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengakui kalau pimpinan memberikan arahan kepada personelnya untuk siap mendukung Polri dalam mengamankan pemilu 2024.

Rencana BKO (Bantuan Kepolisian Operasional) juga disiapkan untuk mengatasi situasi kontijensi di wilayah kabupaten/kota.

Danlantamal VII/Kupang Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Polri dalam pengamanan pemilu, terutama mengingat Pemilu dilaksanakan pada awal tahun yang bertepatan dengan musim penghujan.

Sementara Danlanud El Tari NTT Marsma TNI Aldrin P. Mongan menegaskan bahwa meskipun personel TNI AU terbatas, mereka juga siap untuk mendukung pengamanan pemilu 2024 dengan sekitar 250 personel yang ada di wilayah NTT.

Kadisops Lanud El Tari menyampaikan instruksi terkait pengamanan bagi pasangan calon Presiden, Wakil Presiden, anggota DPRD RI, dan DPRD Provinsi NTT yang akan menggunakan Ruang VIP Pemda.

Beberapa aturan seperti pembatasan jumlah kendaraan dan larangan menggunakan atribut partai politik diatur untuk menjaga keamanan.

Rapat koordinasi ini menyatukan persepsi dan merencanakan pengamanan pemilu serentak 2024 dengan baik, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjadikan pemilu ini sukses dan lancar.