KATANTT.COM--Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan apresiasi kepada BPKP NTT yang telah mendukung penuh proses pembangunan di Provinsi NTT. Dukungan tersebut berupa masukan atas temuan pembangunan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada pak Kaper (Kepala BPKP NTT) dan jajarannya, karena selama ini Pemerintah Provinsi NTT sangat dibantu dengan berbagai masukan positif yang sangat mendukung proses pembangunan di NTT," kata Viktor Laiskodat saat menerima Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius di ruang kerjanya, Senin (17/4/2023).

Menurut Viktor, dukungan penuh BPKP inilah sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kolaborasi ini memang sangat dirasakan manfaatnya, sehingga dampak dari pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius pada kesempatan tersebut didampingi Koordinator Bidang Investigasi, Oman Rochmana, Pengendali Teknis Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Kholid dan Pengendali Teknis P3 APIP, Darma Susilawati.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP NTT sepanjang tahun 2022 lalu, dimana hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT yang diterima langsung oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Menurut Gubernur VBL yang didampingi oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Bidang Energi Pertanian, Prof Fred Benu, bahwa laporan pengawasan yang diterima, tentunya akan menjadi referensi penting bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat melaksanakan program kegiatan pembangunan di NTT dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Ada berbagai hal yang bersifat koreksi positif dan konstruktif dari BPKP, dan tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari kami sebagai pemerintah, untuk bisa diperbaiki lagi ke depan, sehingga pembangunan di NTT dapat berjalan lebih optimal lagi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat NTT," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius menyampaikan harapan kepada Gubernur NTT Viktor Laiskodat supaya dalam tahun ini, 23 pemda di NTT bisa meraih Opini WTP atas pelaksanaan tata kelola keuangan negara.

“Kami sampaikan kepada bapak gubernur bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Kupang, sudah menyampaikan LKPD-nya kepada kepada BPK, dan saya berharap 23 Pemerintah Daerah di NTT bisa mendapatkan opini WTP dari BPK," jelasnya.

Menurut Sofyan, ada 4 pemda yang masih terlambat menyampaikan laporannya, maing-masing Manggarai, Ngada, Flotim dan SBD. "Sejauh ini, kami sudah membangun komunikasi dengan masing-masing pemda untuk segera dipercepat dan kami juga sudah membangun komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan NTT,” ungkap Sofyan Antonius.

Ia menyampaikan kegembirannya, karena satu-satunya Pemda di NTT, yang menyerahkan LKPDnya paling cepat di NTT bahkan di Indonesia untuk tahun ini adalah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, dan telah mendapat opini WTP pada minggu lalu.

“Untuk pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) baru dijalankan oleh 12 pemda di NTT, dan pencapaiannya juga rata-rata baru di bawah 40 persen ini. Ini harus dipacu, karena merupakan ekspektasi dari bapak Presiden untuk dapat dipenuhi, sekaligus untuk mendorong kemajuan pemberdayaan perekonomian masyarakat," jelas Sofyan.

Sofyan Antonius juga menambahkan bahwa stunting di TTS dan Ende juga masih tinggi, diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, juga keadaan inflasi, kemiskinan ekstrim, dan pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional di NTT, termasuk sorghum , TJPS dan kapal terapung di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Menanggapi penyampaian dari Sofyan Antonius, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan bahwa salah satu aspek yang akan digerakkan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maka kedepan adalah pengembangan koperasi di NTT.

“Kita punya kopersasi, nah koperasi kita berdayakan di NTT karena prospeknya lebih baik ketimbang BumDes. Kenapa? Karena Kita punya sumber daya manusia dan perencanaan di koperasi jauh lebih bagus. Karena koperasi pemiliknya bukan perorangan tapi kelompok, sehingga mereka akan lebih giat berpartisipasi untuk maju," sebutnya.

"Kebijakan politik terhadap BumDes akan saya rubah, pada umunya Bumdes tidak bisa survive karena banyak membuang uang, karena banyak pengamatan BumDes kurang menggerakkan local resourches based nya, karena UMKN tidak diberdayakan di BumDes," sambung Viktor.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat berjanji bahwa ke depan Pemerintah Provinsi NTT akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.