Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang, Winston Rondo menyerahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang yang diterima salah satu pegawai di PN Oelamasi, Senin (3/4/2023).
KATANTT.COM--Menanggapi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terkait gugatan yang diajukan kelompok KSP Moeldoko terhadap Partai Demokrat pada Senin (3/4/2023), memantik reaksi puluhan kader dan simpatisan Partai berlambang bintang mercy itu mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, Senin (3/4/2023).
Kehadiran puluhan kader ini dipimpin langsung Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Kupang, Winston Rondo guna menyerahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.
Pantauan media ini, puluhan simpatisan dan kader Partai Demokrat mengenakan atribut, seragam dan bendera kepartaian. Para ader dan Simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini di terima langsung salah satu petugas dan pegawai karena Ketua PN Oelamasi Kabupaten Kupang sedang bersidang.
Usai menyerahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan tersebut, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kupang, Winston Rondo kepada awak media menjelaskan, tidak hanya di Kabupaten Kupang, hari ini secara serentak di seluruh propinsi dan 520 kabupaten/kota Kader dan Simpatisan Partai Demokrat siap berjuang mempertahankan eksistensi Partai Demokrat
"Ini tegas, kami tidak main-main, ini menjadi bukti kami siap habis-habisan berjuang untuk Partai Demokrat, siap berjuang melawan KSP Moeldoko yang kembali membuat ulah," tegasnya.
Menurut Winston, pengajuan PK oleh KSP Moeldoko ini adalah usaha tersistematis dan bukan saja sebuah proses hukum tetapi lebih dari itu adalah sebuah proses politik. Apalagi saat ini, Partai Demokrat sudah secara resmi membentuk Koalisi Perubahan dan Perbaikan.
Yang jelas, Partai Demokrat saat ini telah menjadi partai yang stabil dengan elektabilitas yang terus meningkat. "Kami menduga keras ini bagian dari rekayasa rezim untuk menggembosi Partai Demokrat dan mematahkan semangat berjuang para Kader dan Simpatisan untuk mengusung Anis-AHY sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden di Koalisi Perubahan dan Perbaikan Pilpres 2024 mendatang," ungkapnya.
