Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di Puskesmas yang ada di Kota Kupang saat mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang, Selasa (1/11/2022).
KATANTT.COM--Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di Puskesmas yang ada di Kota Kupang mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang, Selasa (1/11/2022). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan uang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang merupakan haknya.
Salah satu Nakes yang bertugas di Puskesmas Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang, Marselina mengatakan, kedatangan mereka tersebut untuk mempertanyakan rekapan TTP mereka yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Kupang senilai Rp 1.350.000. Namun, rekapan TTP yang dikelurakan oleh Dinkes senilai Rp 600.000.
"Dari rekapan TTP yang dikeluarkan oleh Dinkes Kota Kupang yang harus kita tanda tangan hanya senilai Rp 600.000, ini tentunya sangat berbeda dengan rekapan yang dikeluarkan oleh BKPPD," kata Marselina kepada wartawan di Dinkes Kota Kupang, Selasa (1/11/2022).
Bersama rekan-rekannya, Marselina mengaku kedatangan untuk mempertanyakan berapa sesungguhnya hak yang harus mereka terima. Pasalnya, rekapan TTP yang dikeluarkan oleh BKPPD Kota Kupang senilai Rp. 1.350.000 yang terlebih dahulu dikeluarkan, dibandingkan rekapan yang dikeluarkan oleh Dinkes senilai Rp 600.000.
"Jadi intinya kita datang ke Dinkes ini untuk mempertanyakan berapa TTP, karena rekapan TTP yang dikeluarkan oleh BKPPD dan Dinkes itu nominalnya berbeda," kata Marselina.
Sementara itu Plt Sekertaris Dinkes Kota Kupang dr. Muhammad Ihsan menjelaskan, rekapan TTP yang dikeluarkan oleh BKPPD tersebut diserahkan terlebih dahulu ke Dinkes Kota Kupang setelah itu baru Dinkes Kota Kupang menyerahkan kembali ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk diverifikasi.
"Nanti dari hasil verifikasi di BKD itu dikeluarkan angka sebilai Rp 600.000. Kami tidak ada, dasar BKPPD mengeluarkan angka senilai Rp 1.350.000 itu berdasarkan apa? Karena kami sendiri juga tidak tahu dasar perhintuangan oleh BKPPD," jelasnya.
Menurutnya, sesuai DPA itu Rp 600.000 karena memang hasil rapat untuk DPA murni adalah Rp 600.000. Hanya, saja dirinya tidak tahu apakah ada perubahan nominal di DPA perubahan.
"Jadi saya belum tau ada perubahan di DPA perubahan itu menjadi nominal berapa? Yang ikut sidang bukan saya, tapi ibu Kadis (Retnowati). Kemarin itu yang diperjuangkan Rp 1.350.000 sehingga tentunya kekurangan itu juga akan dibayar nanti," ungkap Muhammad Ishan.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari para Nakes tersebut. "Kita tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjembatani persoalan ini secara benar-benar untuk mendapatkan keadilan bagi teman-teman fungsional, sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya.