KATANTT.COM--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bakti Kominfo dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan rapat koordinasi untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan Smart City di Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Manggarai Barat Edy Stasius Endi menyebutkan bahwa sudah waktunya Manggarai Barat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Menurutnya, penerapan konsep Smartcity, menjadi pilihan wajib di tengah tuntutan pelayanan pemerintahan yang lebih baik di Labuan Bajo dan sekitarnya.

“Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat menunjukkan bahwa Labuan Bajo dan sekitarnya, mengalami pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat pesat. Bahkan dari 5 Destinasi Wisata Super Premium yang ditetapkan oleh Pemerintah, Labuan Bajo menempati posisi pertumbuhan yang paling tinggi. Dan ini tentu saja menuntut pelayanan publik dan pemerintahan yang juga premium,” kata Edy.

Sebagai bukti, sebut Edy, Bapenda Manggarai Barat mencatat bahwa jumlah wajib pajak restoran, hotel dan hiburan mengalami peningkatan pasca pelonggaran pandemi. Penerimaan pajak dari hotel, sambungnya, ditarget sebesar Rp 83 miliar di tahun 2022.

Bahkan dalam situasi pembatasan mobilitas di tahun 2020 dan 2021, Edy menjelaskan, setoran pajak di Kabupaten Manggarai Barat masih bisa mencapai di atas 50%.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh penerimaan dari sektor restoran dan pajak hiburan. Dari sektor restoran, Pemda menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 48 miliar di tahun 2022.

“Kita harus memastikan bahwa pelayanan sektor pariwisata seperti keluar masuk ke kawasan wisata, tercatat secara real time. Demikian juga dengan informasi terkait tingkat hunian hotel, ketersediaan restoran, hingga kunjungan pada destinasi hiburan bisa dimonitor dengan baik. Selain untuk memantau kualitas pelayanan, Pemda tentu berkepentingan untuk memastikan semua penerimaan pajak disetorkan sesuai dengan kondisi yang seharusnya” lanjut Edy.

Bagi KPK, pembangunan Smartcity tentu saja merupakan upaya yang harus dikawal dengan baik.

“Ini adalah inisiatif yang sangat baik, dari Bupati Manggarai Barat dan Jajarannya. Program digitalisasi dapat mencegah hilangnya penerimaan daerah akibat tidak adanya sistem pencatatan yang baik. Dengan sistem ini, akuntabilitas dan transparansi yang menjadi semangat tata kelola pemerintahan yang baik, bisa segera diwujudkan” sambut Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria.