Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif menandatanngani berita acara sertijab Kapolres Belu dan kapolres Sumba Barat Daya di Mapolda NTT.
katantt.com--Dua kapolres di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing Kapolres Belu dan Kapolres Sumba Barat Daya dimutasi sesuai keputusan Kapolri.
Mutasi ini tertuang dalam ST/1701/VIII/Kep/2021 tanggal 25 Agustus 2021 ditandatangani As SDM Kapolri, Irjen Pol Wahyu Widada, M.Phil.
AKBP Khairul Saleh, SIK, Kapolres Belu yang juga mantan Kapolres Sumba Barat dimutasi menjadi Wadir Reskrimsus Polda NTT.
AKBP Yoseph Krisbianto, SIK, Kabag Binopsnal Direktorat Lalu Lintas Polda NTT ditunjuk menjadi Kapolres Belu.
AKBP Sigit Harimbawa, SH SIK MH yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Waster Direktorat Pamobvit Polda NTT ditunjuk menjadi Kapolres Sumba Barat Daya mengganti AKBP Josep Mandagi, SIK yang pindah menjadi Wadir Sabhara Polda NTT.
Kapolda NTT, Irjen Pol Drs Lotharia Latif, SH MHum meminta para Kapolres mendukung program vaksinasi.
Saat serah terima jabatan dua kapolres ini di Mapolda NTT, Kamis (9/9/2021), Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menegaskan sesuai dengan inmendagri nomor 37 tahun 2021 dan juga inmendagri nomor 41 tahun 2021, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Belu berada pada PPKM level 3 di mana tingkat penularan Covid-19 masih tergolong cukup tinggi.
"Ini menjadi tantangan tugas bagi Kapolres untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang tepat dan humanis agar tingkat penularan bisa berkurang," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan instruksi Kapolri, Polri harus secara maksimal mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada dalam rangka penanggulangan Covid-19.
"Seperti memberdayakan bhabinkamtibmas sebagai tracer, tenaga kesehatan pada Polri sebagai vaksinator, memberikan bantuan sosial, menjadi pengawas protokol kesehatan, membangun kampung tangguh," tandasnya.
Kepada para Kapolres, jenderal polisi bintang dua ini mengingatkan untuk terus mendukung pelaksanaan vaksinasi di daerahnya masing-masing.
Secara khusus, Lotharia Latif mengapresiasi Kabupaten Belu yang merupakan salah satu kabupaten yang terbanyak di Provinsi NTT dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat umum dan kaum rentan.
"Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kita percaya, vaksinasi efektif memacu respons imun tubuh dan sangat membantu menghentikan atau mengerem penyebaran penularan," tandasnya.
Dalam upaya melawan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun, Lotharia Latif mengingatkan bahwa peran dan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sangat diharapkan kehadirannya sebagai salah satu garda terdepan dalam penanganan covid dan juga membantu dalam proses pemulihan ekonomi nasional.
Polres juga merupakan satuan terdepan dalam membantu pemerintah dalam melakukan penanganan covid melalui pendataan 3T, pelaksanaan operasi yustisi, dan juga pelaksanaan vaksinasi serta pemberian bantuan sosial.
Kapolres yang merupakan pimpinan Polres diharapkan mampu dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian yang menjadi tanggung jawab utama dan juga melaksanakan amanat dalam penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
"Kapolres harus mengetahui dan memahami semua permasalahan internal yang terjadi di kesatuan, serta memahami berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah yang berkaitan dengan kamtibmas. Sebagai contoh beberapa kabupaten memiliki kerawanan kamtibmas yang cukup tinggi terkait pelaksanaan pilkades," tambahnya.
Kapolres juga diminta terus melakukan deteksi dini maupun deteksi aksi, karena potensi kerawanan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak lebih tinggi dari pilkada, pileg, bahkan pilpres.
Potensi kerawanan terjadi setelah penghitungan suara karena tidak puas terhadap hasil penghitungan.
Potensi diakibatkan kelompok tertentu memanfaatkan pilkades sebagai ajang perjudian dan kerap berakhir dengan kericuhan. "Untuk itu pola pengamanan dan pelibatan personel dengan mengedepankan rayonisasi kesatuan terdekat," imbuhnya.
Kapolres yang baru diminta melakukan kolaborasi dengan semua elemen, meningkatkan pekerjaan yang belum dituntaskan oleh pejabat sebelumnya.
"Segera identifikasi dan kenali wilayahnya untuk dapat melihat kerawanan-kerawanan supaya dapat segera mengambil langkah strategis," ingatnya.
Pejabat baru juga perlu menjalin sinergisitas dengan pejabat utama dan Kasatwil jajaran polda NTT lainnya serta seluruh stakeholder terkait seperti Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh adat dan tokoh pemuda dalam membina kamtibmas bersama seluruh potensi masyarakat.