KATANTT.COM---Caritas Keuskupan Ruteng memperkuat respons kemanusiaan terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Manggarai dan Manggarai Timur. Hingga Sabtu, 22 Agustus 2026, sebanyak 11.907 jiwa tercatat telah menerima berbagai bentuk intervensi kemanusiaan melalui jaringan Caritas, mulai dari bantuan pangan, air bersih, perlengkapan darurat, pelayanan medis hingga pendampingan psikososial.

Direktur Caritas Keuskupan Ruteng, Romo Beben Gaguk, menjelaskan bahwa Caritas Keuskupan Ruteng tidak bekerja sendiri. Lembaga kemanusiaan Gereja Katolik tersebut bergerak dalam jaringan Caritas internasional yang berpusat di Vatikan, Caritas Indonesia di tingkat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Caritas Keuskupan, hingga Caritas Paroki.

"Caritas adalah lembaga kemanusiaan Gereja yang menangani kebencanaan. Dalam respons bencana, kami bergerak bersama jaringan Caritas," ujar Romo Beben dalam wawancara, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, jaringan tersebut memungkinkan tenaga dan sumber daya dari berbagai wilayah ikut membantu ketika terjadi bencana. Dalam respons gempa di Manggarai, Caritas Keuskupan Ruteng juga mendapat pendampingan dari Caritas Keuskupan Bandung untuk memperkuat manajemen respons bencana.

Rumah Sakit Jadi Respons Pertama

Pasca gempa 15 Agustus 2026, langkah pertama Caritas Keuskupan Ruteng adalah memastikan keselamatan pasien di rumah sakit.

Situasi rumah sakit yang saat itu penuh kepanikan mendorong Caritas memasang 26 tenda untuk membantu mengamankan dan memberikan ruang pelayanan bagi pasien.

"Yang pertama kami lakukan adalah memastikan rumah sakit aman. Kami memasang 26 tenda untuk membantu mengamankan pasien," kata Romo Beben.

Langkah tersebut menjadi bagian awal dari respons kemanusiaan sebelum Caritas kemudian membangun sistem posko dan memperluas pelayanan ke wilayah terdampak.

Setelah mendapat mandat dari pimpinan Keuskupan Ruteng, Caritas mulai menyiapkan posko bersama Caritas Indonesia.

Namun, Romo Beben mengakui, membangun manajemen posko di tengah situasi bencana bukan pekerjaan mudah. Pengelolaan logistik, keuangan, relawan, media, data dan distribusi harus dibangun secara terstruktur agar bantuan tidak bergerak secara spontan tanpa arah.

"Kami tidak ingin bekerja terburu-buru dan spontan. Infrastruktur dan manajemen respons harus kami siapkan terlebih dahulu," tegasnya.

Posko resmi dibuka pada 16 Agustus 2026. Setelah itu, donasi mulai dihimpun dan tim kajian bergerak ke sejumlah wilayah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung.

Bantuan Dibawa Bersamaan dengan Kajian

Salah satu metode yang digunakan Caritas adalah membawa bantuan dasar ketika tim turun melakukan kajian. Menurut Romo Beben, cara ini penting karena penyintas bencana sering kali kesulitan membuka diri ketika hanya didatangi untuk ditanya mengenai data dan kebutuhan.

Tim membawa air minum, kemudian berinteraksi dengan masyarakat sambil menggali informasi tentang kondisi mereka.

“Ketika kami datang hanya membawa pertanyaan, keterbukaan penyintas sulit. Karena itu kami membawa bantuan dasar sambil melakukan kajian,” jelasnya.

Dari hasil kajian tersebut, Caritas kemudian menentukan bantuan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Bantuan yang telah disalurkan meliputi beras, air mineral, air bersih, terpal, makanan siap saji, popok bayi, pembalut perempuan serta perlengkapan tidur dan kebutuhan dasar lainnya.

Di sejumlah lokasi, kebutuhan bahkan lebih spesifik. Di Posko yang ada di Manggarai Timur, misalnya, masyarakat membutuhkan tandon, air, peralatan dapur dan kebutuhan pendukung dapur umum yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

“Bantuan harus mengikuti kebutuhan masyarakat setelah kami melakukan kajian,” katanya.

Caritas juga melakukan intervensi di Lemarang. Di wilayah tersebut, masyarakat membutuhkan terpal dan perlengkapan tidur karena banyak keluarga harus bertahan sementara di tempat pengungsian.

Air Bersih dan Kesehatan Menjadi Kebutuhan Mendesak

Romo Beben mengatakan, setelah beberapa hari berada di lapangan, terdapat dua kebutuhan yang semakin menonjol, yakni pelayanan kesehatan dan air bersih.

Sejumlah mata air menjadi keruh akibat gempa sehingga akses masyarakat terhadap air bersih terganggu.

“Yang paling mendesak saat ini adalah kesehatan dan air bersih,” ujarnya.

Untuk pelayanan kesehatan, Caritas Indonesia mengirimkan tim medis yang terdiri atas empat dokter. Selain itu, terdapat empat tim psikososial yang memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok yang mengalami trauma.

Dalam empat hari pelayanan, tim medis telah melayani 1.088 pasien di wilayah Manggarai dan Manggarai Timur, termasuk Lambaleda Utara dan Reok.

Sementara pendampingan psikososial telah menjangkau 563 orang tua dan anak-anak.

“Pelayanan medis mencapai 1.088 pasien dalam empat hari, sementara pendampingan psikososial menjangkau 563 orang,” ungkap Romo Beben.

Pelayanan tidak berhenti di Manggarai. Tim Caritas juga bergerak ke Manggarai Timur, antara lain Kecamatan Elar, Congkar dan Lambaleda, melalui sejumlah paroki seperti Benteng Jawa, Beamuring, Watunggong dan Mombok.

Di wilayah Reok, pelayanan mencakup Paroki Reo dan Robek. Tim juga bergerak ke wilayah barat, termasuk sejumlah titik di Paroki Wae Codi Cibal Barat.

Dalam rencana berikutnya, tim akan memperluas pelayanan ke sejumlah wilayah di Borong, Sita, Rahong Utara, Ponglengor, Beo Kinandang dan Nanu.

"Total sekitar 11.907 jiwa sudah menerima intervensi dari kami," kata Romo Beben.

Tantangan Terbesar: Koordinasi dan Data

Di tengah besarnya kebutuhan masyarakat, Romo Beben menilai tantangan terbesar dalam respons bencana bukan hanya soal ketersediaan bantuan, tetapi koordinasi.

Menurutnya, banyaknya lembaga, organisasi dan kelompok yang bergerak tanpa koordinasi dapat menimbulkan tumpang tindih bantuan dan bahkan membuat sebagian wilayah tidak terlayani.

"Boleh banyak sumber daya, tetapi kalau tidak ada koordinasi, bisa rusak. Karena itu koordinasi adalah yang paling penting," tegasnya.

Caritas kemudian memperkuat koordinasi dengan BPBD Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Di Manggarai, koordinasi dilakukan secara rutin, termasuk setiap malam, untuk mencocokkan data kebutuhan dengan dukungan yang dapat diberikan.

Persoalan data juga menjadi tantangan di tingkat paroki. Keterbatasan jaringan komunikasi, perubahan data dan kondisi lapangan yang bergerak cepat membuat pendataan harus terus diperbarui.

Karena itu, Caritas mulai membangun pola koordinasi melalui pertemuan daring bersama paroki untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan, kondisi nyata di lapangan dan kebutuhan yang masih belum terpenuhi.

Gereja Terapkan Prinsip “One Church, One Response”

Untuk memastikan seluruh bantuan gereja berjalan dalam satu sistem, Keuskupan Ruteng menerapkan prinsip “One Church, One Response” atau satu gereja, satu respons.

Artinya, seluruh komunitas, kelompok, paroki maupun lembaga dalam lingkungan Gereja Katolik diarahkan untuk berkoordinasi melalui posko sehingga respons kemanusiaan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Satu gereja, satu respons. Semua harus berkoordinasi dengan posko agar gerakan kemanusiaan gereja tidak berjalan parsial," ujar Romo Beben.

Keuskupan juga meminta paroki-paroki untuk mengonsolidasikan data dan mengalokasikan sumber daya sesuai kemampuan masing-masing.

Paroki didorong untuk mengaktifkan Dewan Pastoral Paroki (DPP), Orang Muda Katolik (OMK), kelompok umat dan berbagai unsur masyarakat untuk bergerak bersama.

Sejumlah paroki bahkan mulai membentuk posko pelayanan sendiri yang dikelola bersama paroki, DPP hingga ketua kelompok umat.

Caritas Ingatkan Pengelolaan Donasi Harus Akuntabel

Romo Beben juga menyoroti pentingnya tata kelola donasi. Ia meminta penggalangan dana atas nama gereja dilakukan secara terkoordinasi dan tidak menggunakan rekening pribadi.

Menurutnya, prinsip akuntabilitas sangat penting karena dana yang dihimpun merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Kami mendorong satu pintu agar pengelolaan donasi transparan dan akuntabel,” katanya.

Caritas, lanjutnya, memiliki sistem manajemen yang terhubung dengan jaringan Caritas Indonesia. Dengan sistem tersebut, sumber daya manusia, logistik dan keuangan dapat digerakkan secara cepat ketika terjadi bencana.

Bagi komunitas atau kelompok umat yang ingin melakukan penggalangan dana, Caritas tetap membuka ruang koordinasi agar tujuan bantuan dan rekening penerima dapat dipastikan dengan jelas.

“Kalau mau berdonasi, silakan. Tetapi koordinasikan dengan lembaga yang jelas agar akuntabilitasnya terjaga,” ujarnya.

Kelompok Rentan Harus Menjadi Prioritas

Di tengah keterbatasan bantuan, Romo Beben menegaskan bahwa tidak semua penyintas mengalami dampak gempa dengan tingkat kerentanan yang sama.

Ada warga yang rumahnya rusak sekaligus mengalami trauma berat. Ada pula yang rumahnya terdampak tetapi masih memiliki kemampuan ekonomi atau akses terhadap sumber penghidupan.

Karena itu, bantuan harus diberikan berdasarkan tingkat kerentanan.

“Yang harus diutamakan adalah mereka yang paling menderita dan paling rentan,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat memahami bahwa fokus bantuan di wilayah utara bukan berarti daerah lain diabaikan. Prioritas diberikan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan yang ditemukan melalui kajian.

Menurutnya, pemahaman tersebut penting untuk mencegah munculnya kecemburuan sosial di antara penyintas.

Dari Penerima Bantuan Menjadi Subjek Pemulihan

Romo Beben juga mengajak masyarakat tidak menempatkan diri sebagai objek pasif dalam penanganan bencana.

Masyarakat terdampak tetap memiliki martabat, kemampuan dan kekuatan untuk ikut mengelola proses pemulihan.

“Menderita bukan berarti harus berpangku tangan. Kita tetap pribadi yang bermartabat dan harus menjadi subjek dalam mengelola situasi ini,” katanya.

Semangat solidaritas juga dinilai penting. Ia mencontohkan sebuah paroki yang masyarakatnya membawa peralatan masak, sayuran dan kebutuhan lainnya ke posko. Bantuan sederhana tersebut kemudian menjadi kekuatan sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

“Kita berharap masyarakat saling menguatkan, bukan saling memikirkan diri sendiri,” ujarnya.

Relawan Disiapkan Menjadi Penggerak Posko

Caritas juga mulai membangun sistem relawan yang tidak sekadar bertugas mengangkut bantuan.

Relawan akan diberikan pengalaman dan pembagian tugas dalam manajemen posko, seperti bidang logistik, keuangan dan media.

Menurut Romo Beben, pola tersebut penting karena respons bencana tidak dapat bergantung terus-menerus pada staf Caritas. Proses pemulihan dapat berlangsung panjang sehingga membutuhkan relawan yang memiliki kemampuan mengelola pelayanan kemanusiaan.

“Kami ingin relawan tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga belajar mengelola logistik, keuangan dan media,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, posko diharapkan tumbuh menjadi sistem pelayanan yang dapat digerakkan bersama oleh masyarakat dan jaringan Gereja.

Tidak Ada “No One Left Behind”

Pada akhirnya, seluruh respons Caritas diarahkan pada satu prinsip: tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam penanganan bencana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, data, koordinasi, pemetaan kerentanan dan solidaritas masyarakat menjadi fondasi utama.

Romo Beben menegaskan bahwa prioritas pertama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

“Prinsipnya, no one left behind. Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa,” pungkasnya.