KATANTT.COM---Program bantuan instalasi listrik dan pemasangan meter gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun anggaran 2025 yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Manggarai menuai sorotan publik. 

Polemik muncul setelah beredar isu pagu anggaran yang mencantumkan biaya pemasangan satu unit meteran listrik daya 900 VA mencapai Rp3,3 juta.

Nilai tersebut dinilai tidak wajar, mengingat biaya resmi pemasangan sambungan baru listrik daya 900 VA tidak mencapai angka tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan publik mengenai potensi mark–up atau kesalahan dalam perencanaan anggaran yang berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran sebesar Rp432 juta untuk membantu 131 rumah tangga di 13 desa pada tujuh kecamatan. Besarnya pagu memicu desakan agar DPRKPP membuka secara transparan komponen perhitungan biaya, serta mendorong lembaga pengawas melakukan audit menyeluruh.

Sejumlah pihak menilai selisih harga yang sangat besar perlu dijelaskan secara rinci, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DPRKPP Manggarai, Gusti Woda, membenarkan bahwa angka Rp3,3 juta mencakup sejumlah komponen tambahan di luar biaya pemasangan dasar PLN.

"Hitungan Rp3,3 juta itu bukan hanya untuk meteran. Di dalamnya ada instalasi dua titik lampu, material, biaya administrasi PLN, transportasi, pajak, dan juga pulsa awal," jelas Gusti kepada KATANTT.COM, Jumat (21/11/2025).

Ia menambahkan bahwa terdapat kebutuhan teknis yang ditetapkan penyedia layanan instalasi, termasuk kebutuhan pulsa awal.

"Pulsa awal itu sekitar dua ratus ribu. Lalu kebutuhan instalasi ditentukan penyedia, sehingga komponennya cukup banyak," ujar Gusti.

Pelaksana teknis program adalah PT Cahaya Septiana Elektrikal, yang memasang bantuan di sejumlah desa seperti Renda, Lia, Lungar, Terong, Bere, Wae Renca, Lante, Nggalak, Bea Mese, Barang, Benteng Tubi, Compang Dari, dan Mocok.

Direktur PT Cahaya Septiana Elektrikal, Ferdinandus Sunarto, menjelaskan bahwa biaya pemasangan tidak sepenuhnya ditentukan oleh harga meteran saja, melainkan terdiri dari beberapa pos pengeluaran.

"Kalau soal biaya itu kaka, PLN hanya menetapkan biaya meterannya (BP). Itu tidak termasuk SLO, material instalasi dan jasa, juga pajak. Karena biaya itu ada tiga pos keluarnya: PLN, instalatir dan SLO," tegas Ferdinandus.

Ia menambahkan bahwa harga instalasi dipengaruhi jumlah titik dan spesifikasi komponen.

"Kalau instalasi, tergantung jumlah titik lampu, MCB dan stop kontak. Standarnya dua titik lampu sudah termasuk lampu, satu titik stop kontak dan satu titik MCB," jelasnya.

Publik diperkirakan akan terus menyoroti dugaan ketidakwajaran anggaran ini, terutama terkait transparansi pelaksanaan dan tuntutan audit terhadap penggunaan dana pemerintah.