KATANTT.COM---Bupati Manggarai, Hery Nabit, memimpin apel mingguan sekaligus menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Natas Labar Motang Rua, Ruteng, Senin (13/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati Hery menekankan pentingnya disiplin, loyalitas, dan kemampuan aparatur pemerintah untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Ia meminta seluruh jajaran agar bekerja fokus dan menuntaskan seluruh program yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.
"Dalam tiga bulan terakhir tahun ini: Oktober, November, dan Desember. Saya minta semua fokus menyelesaikan program yang sudah tercantum dalam DPA. Jangan biarkan ada pekerjaan yang tertunda," tegasnya.
Serapan Anggaran Belum Optimal
Bupati Hery mengakui bahwa serapan anggaran Kabupaten Manggarai pada tahun berjalan belum mencapai target optimal. Namun demikian, ia mengimbau seluruh pimpinan perangkat daerah untuk tidak larut dalam kritik publik, melainkan segera memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.
"Dalam situasi seperti ini, sebaik apa pun kerja kita, akan tetap ada yang menyalahkan. Karena itu, lebih baik kita fokus bekerja sebaik-baiknya," ujarnya.
Pola Anggaran Pemerintah Berubah
Lebih lanjut, Bupati Hery menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 akan terjadi perubahan signifikan dalam pola transfer keuangan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Manggarai tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami pemotongan yang cukup besar.
"DAK fisik kita tidak ada sama sekali. Tidak untuk jalan, sanitasi, air minum, pertanian, pendidikan, maupun kesehatan. Tapi kita tidak perlu mengeluh. Pola mainnya sedang berubah," jelasnya.
Menurutnya, aliran dana kini lebih banyak terserap dalam program kementerian. Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diimbau untuk aktif menelusuri program prioritas di kementerian terkait dan segera menyiapkan proposal agar kegiatan pembangunan di daerah tetap berlanjut.
"Kalau dulu uang datang sendiri lewat DAK dan DAU, sekarang uangnya ada di kementerian. Jadi tugas kita adalah menjemputnya dengan proposal yang kuat," tegas Bupati Hery.
Setiap Program Harus Berbasis Proposal
Sebagai bentuk penataan birokrasi, Bupati Hery menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai melalui APBD wajib disertai proposal tertulis. Hal ini untuk memastikan setiap program memiliki dasar administrasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Mulai tahun ini, tanpa proposal tidak ada kegiatan. Sekecil apa pun programnya, harus ada dokumen awal. Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menata birokrasi kita," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa proposal tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun lembaga non-pemerintah.
Efisiensi dan Kemungkinan Penggabungan Dinas
Bupati Hery turut menyinggung potensi efisiensi besar-besaran akibat keterbatasan fiskal nasional. Ia tidak menutup kemungkinan akan adanya penggabungan beberapa dinas demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
"Bisa saja dari tiga puluh OPD yang ada sekarang, nantinya hanya tersisa lima belas. Itu sangat mungkin terjadi," katanya.
Pesan untuk PPPK: Bekerjalah dengan Loyalitas dan Kesederhanaan
Kepada 293 PPPK yang baru menerima SK, Bupati Hery menyampaikan pesan khusus agar bekerja dengan dedikasi tinggi, disiplin, dan hidup sederhana.
"Saya tahu, di balik SK yang diterima hari ini ada cerita panjang: pengorbanan, air mata, dan perjuangan. Karena itu, bekerjalah dengan baik. Gaji yang kita terima setiap bulan adalah hasil dari pengorbanan banyak pihak," ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya loyalitas dan kedisiplinan waktu dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
"Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya orang pintar, tetapi orang yang loyal. Kalau jam kerja dimulai pukul delapan, maka masuklah pukul delapan," tegasnya.
Selain itu, Bupati Hery mengingatkan para pegawai untuk bijak mengelola keuangan pribadi dan tidak bergantung pada dana perjalanan dinas sebagaimana praktik sebelumnya.
"Pastikan selalu ada sisa gaji. Jangan bergantung pada uang perjalanan dinas, karena sekarang semua sudah dipangkas," pesannya.
Bekerja dengan Hati di Tengah Keterbatasan
Menutup sambutannya, Bupati Hery mengajak seluruh aparatur sipil negara dan PPPK di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk tetap bekerja dengan hati, tanggung jawab, dan semangat pelayanan, meski anggaran daerah tengah terbatas.
"Anggaran boleh turun, tetapi tuntutan masyarakat tetap tinggi. Karena itu, kita tidak boleh berhenti bekerja," pungkasnya.
Diketahui, jumlah PPPK yang menerima SK pada kesempatan tersebut sebanyak 293 orang, dengan kegiatan lanjutan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Manggarai.
Apel mingguan sekaligus penyerahan simbolis SK dan SPMT PPPK Tahap II Tahun 2024 di Lapangan Natas Labar Motang Rua, Ruteng, Senin (13/10/2025).
