Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves bersama Kepala LPP RRI Atambua, Suhendra melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama program RRI Atambua Membangun Belu dari Desa di acara launching Tais di Kantor RRI Atambua, Kabupaten Belu perbatasan, Rabu (6/8/2025).
KATANTT.COM---Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Atambua meluncurkan program TAIS (Teropong Akses Informasi dan Solusinya) untuk pembangunan desa berkelanjutan di Kantor RRI Atambua, Kabupaten Belu perbatasan, Rabu (6/8/2025).
Launching program tersebut ditandai dengan membuka tirai oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves bersama Dirut LPP RRI, I Hendrasmo didampingi sejumlah pejabat sembari memukul tihar secara serentak.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama program "Membangun Belu dari Desa" oleh Wabup Belu, Vicente Hornay Gonsalves dan Kepala LPP RRI Atambua, Suhendra.
Menurut Wabup Vicente, pembangunan desa merupakan fondasi utama bagi kemajuan Kabupaten Belu. Desa adalah ujung tombak pelayanan pubik, pusat pertumbuhan ekonomi lokal, dan ruang sosial budaya yang harus kita jaga bersama.
"Karena itu, komitmen kita untuk membangun daerah Belu dari desa bukan hanya slogan, tetapi sebuah strategi nyata agar pembangunan kita bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujar dia dalam sambutannya.
Sesuai topik yang diangkat “Teropong Akses Informasi dan Solusinya untuk Pembangunan Dess Berkelanjutan", memiliki makna yang sangat penting. Kita menyadari bahwa akses informasi adalah kunci keberhasilan pembangunan di era digital Tanpa informasi yang cepat, akurat, dan transparan, desa akan kesulitan mengambil keputusan dan mengembangkan potensi lokalnya.
L
"Melalui progrom teropong akses informasi ini kita berupaya membangun jembatan komunikasi antara pemerintah, desa, dan masyarakat, sehingga setiap potensi, tantangan, dan solusi pembangunan dapat terpantau dengan baik," kata Vicente.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan, ada beberapa langkah yang menjadi fokus pemerintah daerah, yaitu :
1. Digitalisasi layanan informasi desa, agar setiap data dan kegiatan pembangunan bisa diakses dengan mudah dan transparan.
2. Pemberdayaan ekonomi desa, melalui pengembangan BUMDes, pertanian produktif, dan UMKM yang berorientasi pasar.
3. Peningkatan kapasitas aparatur desa, supaya setiap kebijakan yang diambil berbasis data dan partisipasi masyarakat.
4. Kolaborasi lintas sektor, baik dengan swasta, perguruan tinggi, maupun LSM, untuk mendukung Inovasi pembangunan di desa. Kita semua berharap, melalui program ini, desa-desa di Kabupaten Belu akan menjadi desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga cita-cita kita untuk “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya” dapat terwujud.
"Saya mengajak seluruh masyarakat, perangkat desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Belu dari desa, karena masa depan Belu dimulai dari desa yang maju dan sejahtera," pungkas Vicente.
Sebelumnya Dirut LPP RRI, I Hendrasmo menyampaikan bahwa, acara ini bukan hanya pertemuan biasa, tetapi sebuah pertemuan yang menyatukan orang- orang yang memiliki visi yang sama yaitu untuk bersama mencari solusi nyata bagi pembangunan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah Kabupaten Belu "Kota Beriman" yang secara langsung berbatasan dengan Timor Leste.
Dikatakan bahwa, Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik telah hadir sejak lama, memberikan informasi yang akurat, objektif, dan mendidik kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air, termasuk di daerah-daerah perbatasan.
"RRI bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi suara yang menyatukan, memberikan wawasan, dan memperkuat persatuan bangsa dengan mempertebal nilai-nilai ke Indonesiaan," terang Hendrasmo.
Dengan adanya "Teropong Akses Informasi" yang lebih luas, bukan hanya tentang menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang relevan sampai kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dan Hak Asasi Manusia.
Hendrasmo juga mengingatkan semua warga bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tentang infrastruktur fisik. Tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola potensi yang ada di sekitar mereka secara berkelanjutan. Akses informasi yang luas dan merata adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan ini," tandas dia.
"Dengan dukungan dari seluruh pihak, kami yakin bahwa RRI dapat berperan lebih besar lagi dalam memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan, membuka akses informasi yang lebih luas, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia," pinta dia.
Dalam kegiatan yang dihadiri juga Pimpinan Forkopimda, OPD terkait, pejabat BRI Atambua, Pasi Teritorial Satgas Yonif 751/GN, Menteri Muda Urusan Sosial dan Komunikasi Timor Leste serta rombongan RTTL, diserahkan radio kepada perwakilan desa seperti Desa Rinbesihat, Kabuna, Lasiolat, Fatuketi, Silawan, Dualaus serta Dualasi Raiulun.
Launching program tersebut ditandai dengan membuka tirai oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves bersama Dirut LPP RRI, I Hendrasmo didampingi sejumlah pejabat sembari memukul tifa secara serentak.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama program "Membangun Belu dari Desa" oleh Wabup Belu, Vicente Hornay Gonsalves dan Kepala LPP RRI Atambua, Suhendra.
Menurut Wabup Vicente, pembangunan desa merupakan fondasi utama bagi kemajuan Kabupaten Belu. Desa adalah ujung tombak pelayanan pubik, pusat pertumbuhan ekonomi lokal, dan ruang sosial budaya yang harus kita jaga bersama.
"Karena itu, komitmen kita untuk membangun daerah Belu dari desa bukan hanya slogan, tetapi sebuah strategi nyata agar pembangunan kita bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujar dia dalam sambutannya.
Sesuai topik yang diangkat “Teropong Akses Informasi dan Solusinya untuk Pembangunan Dess Berkelanjutan", memiliki makna yang sangat penting. Kita menyadari bahwa akses informasi adalah kund keberhasilan pembangunan di era digital Tanpa informasi yang cepat, akurat, dan transparan, desa akan kesulitan mengambil keputusan dan mengembangkan potensi lokalnya.
"Melalui progrom teropong akses informasi ini kita berupaya membangun jembatan komunikasi antara pemerintah, desa, dan masyarakat, sehingga setiap potensi, tantangan, dan solusi pembangunan dapat terpantau dengan baik," kata Vicente.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan, ada beberapa langkah yang menjadi fokus pemerintah daerah, yaitu :
1. Digitalisasi layanan informasi desa, agar setiap data dan kegiatan pembangunan bisa diakses dengan mudah dan transparan.
2. Pemberdayaan ekonomi desa, melalui pengembangan BUMDes, pertanian produktif, dan UMKM yang berorientasi pasar.
3. Peningkatan kapasitas aparatur desa, supaya setiap kebijakan yang diambil berbasis data dan partisipasi masyarakat.
4. Kolaborasi lintas sektor, baik dengan swasta, perguruan tinggi, maupun LSM, untuk mendukung Inovasi pembangunan di desa. Kita semua berharap, melalui program ini, desa-desa di Kabupaten Belu akan menjadi desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga cita-cita kita untuk “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya” dapat terwujud.
"Saya mengajak seluruh masyarakat, perangkat desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Belu dari desa, karena masa depan Belu dimulai dari desa yang maju dan sejahtera," pungkas Vicente.
Sebelumnya Dirut LPP RRI, I Hendrasmo menyampaikan bahwa, acara ini bukan hanya pertemuan biasa, tetapi sebuah pertemuan yang menyatukan orang- orang yang memiliki visi yang sama yaitu untuk bersama mencari solusi nyata bagi pembangunan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah Kabupaten Belu "Kota Beriman" yang secara langsung berbatasan dengan Timor Leste.
Dikatakan bahwa, Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik telah hadir sejak lama, memberikan informasi yang akurat, objektif, dan mendidik kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air, termasuk di daerah-daerah perbatasan.
"RRI bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi suara yang menyatukan, memberikan wawasan, dan memperkuat persatuan bangsa dengan mempertebal nilai-nilai ke Indonesiaan," terang Hendrasmo.
Dengan adanya "Teropong Akses Informasi" yang lebih luas, bukan hanya tentang menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang relevan sampai kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dan Hak Asasi Manusia.
Hendrasmo juga mengingatkan semua warga bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tentang infrastruktur fisik. Tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola potensi yang ada di sekitar mereka secara berkelanjutan. Akses informasi yang luas dan merata adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan ini," tandas dia.
"Dengan dukungan dari seluruh pihak, kami yakin bahwa RRI dapat berperan lebih besar lagi dalam memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan, membuka akses informasi yang lebih luas, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia," pinta dia.
Dalam kegiatan yang dihadiri juga pejabat LPP RRI Pusat, RRI Kupang, Pimpinan Forkopimda, OPD terkait, pejabat BRI Atambua, Pasi Teritorial Satgas Yonif 751/GN, Menteri Muda Urusan Sosial dan Komunikasi Timor Leste serta rombongan RTTL, diserahkan radio kepada perwakilan desa seperti Desa Rinbesihat, Kabuna, Lasiolat, Fatuketi, Silawan, Dualaus serta Dualasi Raiulun.