KATANTT.COM---Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai mulai aktif menjalin komunikasi dengan partai politik pasca-Pemilu dan Pilkada 2024. Kali ini, Bawaslu menyambangi Sekretariat DPC
Partai Demokrat Kabupaten Manggarai di Nekang, Ruteng, pada Rabu (23/7/2025). Pertemuan ini menjadi ajang bagi Bawaslu untuk mendapatkan masukan krusial demi perbaikan pengawasan pemilu di masa mendatang.
Ketua
Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah (Alfan), didampingi anggotanya, Marselina Lorensia (Selin) dan Yohanes Manasye (John), disambut hangat oleh Ketua DPC
Partai Demokrat David Suda dan Sekretaris Wili Puung.
"Setelah Pemilu dan Pilkada, kami sangat membutuhkan masukan dari partai politik. Kami selalu terbuka untuk evaluasi, kritik, dan saran demi perbaikan pengawasan Pemilu berikutnya," jelas Yohanes Manasye, menjelaskan tujuan kedatangan mereka.
Menurut John, ruang komunikasi dan kemitraan antara Bawaslu sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta Pemilu harus terus dibangun, bahkan di masa non-tahapan sekalipun. Alfan menambahkan bahwa setiap pelaksanaan pengawasan pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dari partai politik sangat berharga untuk pembenahan.
"Kami butuh banyak masukan dan pemikiran kritis dari
Partai Demokrat demi perbaikan pengawasan dan peningkatan kualitas demokrasi," tegas Alfan.
Sorotan Partisipasi Pemilih dan Tantangan Politik Uang
Marselina Lorensia dalam kesempatan itu juga menyoroti partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024. "Partisipasi pemilih menjadi catatan penting bagi kami. Saat Pemilu cukup tinggi, sedangkan partisipasi Pilkada menurun drastis," ungkap Selin. Ia berharap
Partai Demokrat dapat memberikan catatan kritis terkait rendahnya partisipasi pemilih, mengingat parpol juga memahami akar permasalahannya.
Menanggapi hal tersebut, David Suda dari
Partai Demokrat mengapresiasi kinerja Bawaslu, namun juga memberikan beberapa catatan penting. "Secara umum pengawasan Pemilu dan Pilkada sudah berjalan baik. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu dibenahi untuk peningkatan kualitas pemilu selanjutnya," kata David.
Ia menyebutkan bahwa tantangan Pemilu saat ini adalah pemilih yang cenderung pragmatis dan modus praktik politik uang yang terus berkembang untuk mencari celah kelemahan peraturan perundang-undangan.
"Orang-orang `kan baca undang-undang, lalu mencari cara, modusnya bagaimana agar praktik bagi-bagi uang itu tidak melanggar undang-undang," jelas mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai ini.
David berharap peraturan perundang-undangan dapat mengikuti dinamika terkini agar pengawasan pemilu berjalan maksimal demi peningkatan kualitas demokrasi.
Mengenai partisipasi pemilih, David mengemukakan salah satu penyebabnya adalah relasi kekerabatan antara pemilih dengan peserta Pemilu atau Pilkada. Saat Pemilu, banyak perantau yang pulang kampung karena ada hubungan kekerabatan dengan calon legislatif. Namun, saat Pilkada, partisipasi menurun karena pemilih merasa tidak memiliki kedekatan dengan calon kepala daerah.
"Saat Pemilu itu perantau rela pulang kampung, rela menunda urusan pribadi karena ada keluarganya yang menjadi calon (legislatif). Saat Pilkada, jangankan yang merantau, yang tinggal di kampung pun, ada pemilih yang lebih utamakan ke sawah, ke kebun, urus ternaknya, daripada ke TPS karena tidak merasa dekat dengan calon kepala daerah," paparnya.
Menurut David, menurunnya partisipasi pemilih adalah tantangan bersama yang memerlukan solusi, tidak hanya dari penyelenggara tapi juga peserta Pemilu.
Pentingnya Pembekalan Pengawas dan Diskusi Regulasi
Lebih lanjut, David juga menyoroti kelemahan pengawas Pemilu di tingkat kecamatan (Panwas Kecamatan) dan desa (PKD) pada masa kampanye. "Masukan bagi Bawaslu, pengawas di Kecamatan dan Desa perlu dibekali, terutama soal etika komunikasi dan pemahaman aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengawas dengan peserta Pemilu saat kampanye," harapnya.
Senada dengan David, Sekretaris DPC
Partai Demokrat, Wili Puung, menekankan pentingnya pemahaman regulasi kepemiluan bagi penyelenggara dan peserta Pemilu. Wili berharap Bawaslu dan partai politik di tingkat kabupaten dapat selalu memiliki ruang untuk mendiskusikan regulasi kepemiluan.
"Termasuk bila ada kelemahan regulasi, minimal kita bisa memberikan catatan-catatan untuk perbaikan regulasi. Bawaslu Kabupaten bisa menyampaikan catatan-catatan itu ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Demikian juga kami di partai politik bisa sampaikan hal itu ke DPP sebagai masukan untuk perbaikan regulasi di DPR," tutur Wili.
Menutup pertemuan, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, Alfan, mengapresiasi seluruh masukan dan catatan kritis dari
Partai Demokrat. "Kami banyak mendapat masukan luar biasa dari
Partai Demokrat hari ini sebagai bahan evaluasi sehingga demokrasi ke depan semakin baik," pungkas Alfan.
Bawaslu Bersama Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Manggarai
