KATANTT.COM---Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan kunjungan kerja penting ke Kabupaten Manggarai pada Rabu, 16 Juli 2025. Agenda utama kunjungan ini adalah evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan diskusi langsung dengan masyarakat serta pemerintah daerah untuk memacu pembangunan, khususnya di sektor kesehatan dan ekonomi.
Setibanya di Kantor Bupati Manggarai, Gubernur Melkiades disambut hangat dalam upacara adat oleh para tua adat, didampingi Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, Wakil Bupati Fabianus Abu, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Melkiades Laka Lena menyoroti urgensi peningkatan kesehatan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan peran krusial BPJS Kesehatan dan mendesak percepatan kepemilikan KTP bagi 1.500 warga Manggarai yang belum terdata.
"Jangan sampai masyarakat tidak punya KTP, kemudian jatuh sakit, tidak jadi peserta BPJS Kesehatan lalu menemui kesulitan," tegas Gubernur.
Gubernur juga meminta Kepala Desa dan Kepala Puskesmas untuk menyiapkan tenaga kesehatan demi program cek kesehatan gratis dan rutin di Puskesmas, sebuah inisiatif Presiden Prabowo melalui Kementerian Kesehatan.
Penguatan Ekonomi Berbasis "NTT Sentris"
Selain kesehatan, Gubernur Melkiades Laka Lena juga fokus pada penguatan ekonomi daerah dengan konsep NTT Sentris. Ia mendorong pola ekonomi baru yang inovatif: "tanam, panen, olah (kemas), baru jual" untuk meningkatkan nilai ekonomis produk lokal.
Untuk mewujudkan ini, Gubernur meminta data 5 produk terbaik dari setiap desa/kelurahan, baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, maupun pariwisata. Konsep "satu desa satu produk" ini diharapkan memicu kolaborasi pembangunan daerah. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan skenario pembentukan pasar khusus bernama NTT Mart, yang akan menampung produk masyarakat setelah melalui uji BPOM.
Gubernur juga berpesan agar pengurus Koperasi Merah Putih di desa adalah individu yang bertanggung jawab.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), gagasan Presiden Prabowo, juga menjadi perhatian. Gubernur berharap program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pasokan bahan baku dari sekitar desa.
Bupati Hery Paparkan Komitmen dan Inovasi Daerah
Menanggapi arahan Gubernur, Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, melaporkan berbagai dukungan Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap program strategis nasional.
"Kami di Manggarai sangat berkomitmen mendukung penuh program-program prioritas pemerintah pusat, mulai dari penanggulangan kemiskinan, dukungan untuk sekolah rakyat, pembangunan 3 juta rumah, hingga JKN dan program Makan Bergizi Gratis," ujar Bupati Hery.
Ia melanjutkan, "Untuk percepatan ekonomi, kami berupaya keras mengendalikan inflasi, membentuk koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha. Kami juga bangga melaporkan kemajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, yang telah mencapai luas 7 hektar."
Bupati juga memaparkan program percepatan (Quick Wins) Kabupaten Manggarai di berbagai bidang, seperti penanganan persampahan, penerangan jalan umum, dan pengendalian pergaulan bebas remaja. Di bidang ekonomi, ada penataan pasar, pengembangan ekonomi baru di Wae Naong, dan pemberdayaan kelompok wanita tani.
Terakhir, Bupati menyebutkan peluncuran Gerakan Inovasi Daerah untuk efisiensi dan akselerasi layanan publik, yang dikenal sebagai gerakan IDEAL. "Dari 131 inovasi yang kami kembangkan, 30 di antaranya akan diikutsertakan dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional. Ini adalah bukti komitmen kami untuk terus berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Bupati Hery.
Manggarai Raih Status UHC Prioritas
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace Br Ginting, memberikan apresiasi tinggi kepada Kabupaten Manggarai. "Kami sangat mengapresiasi Kabupaten Manggarai yang telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Ini berarti minimal 98% penduduk sudah terdaftar JKN, dengan minimal 80% berstatus aktif, memungkinkan masyarakat langsung mendapatkan layanan kesehatan saat sakit," jelas Nara.
BPJS Kesehatan juga melaporkan dukungan kepesertaan JKN di Manggarai dari berbagai sumber: Pemprov NTT (2.222 jiwa), APBD (23.988 jiwa), dan APBN (lebih dari 207 ribu jiwa). Bahkan, perangkat desa yang terdaftar mencakup 145 desa dengan 1.355 jiwa, termasuk suami, istri, dan maksimal 3 anak.
Setelah dialog yang produktif, Gubernur Melkiades Laka Lena melanjutkan kunjungan ke Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, dan meninjau UPT Samsat Ruteng, menunjukkan komitmennya untuk melihat langsung kondisi dan potensi di berbagai wilayah Manggarai.