KATANTT.COM--Penyaluran dana kompensasi Kasus Montara kepada 14.000 petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao menyisakan banyak masalah. Satu persatu masalah diungkap para petani rumput laut ke publik.

Presiden Joko Widodo dan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan (LBH) diminta turun tangan menyelesaikan berbagai kekisruhan yang diciptakan Maurice Blackburn dan BRI tanpa melibatkan The Task Force Montara bentukan Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan.

Padahal The Task Force Montara ini dibentuk khusus menangani dan menyelesaikan kasus Montara yang terjadi sejak tahun 2009 silam. "Kita minta bapak Presiden Jokowi dan bapak Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan bisa turun tangan membantu kami," kata Yohana, salah satu petani rumput laut di Rote Ndao kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Ibarat sudah jatuh terimpa tangga. Begitulah peribahasa yang cocok dialamatkan kepada mama Yohana, salah satu petani rumput laut asal ote imur Kabupaten Rote Ndao yang mengadukan masalah yang dialaminya kepada Bupati Rote Ndao dan Ketua YPTB, Ferdi Tanoni.

"Nama saya dimasukkan sebagai salah satu petani rumput laut yang menjadi korban pencemaran minyak Montara. Namun saat penyaluran dana kompensasi, nama saya tidak masuk dalam daftar," kata mama Yohana.

“Apa salah kami, apa dosa kami. Kami yang berhak karena memang terkena dampak pencemaran. Padahal sudah membudidayakan rumput laut sejak tahun 2006 dan sudah pernah diwawancarai, tetapi malah tidak dapat ganti rugi,” sambung mama Yohana.

Keluhan yang senada diungkapkan petani rumput laut lainnya, Josepus yang sangat mempertanyakan ketidaktransparanan dan ketidakjelasan lainnya. Dirinya menemukan ada beberapa orang sebenarnya tidak berhak menerima ganti rugi karena memang bukan pembudidaya rumput laut.

Mama Yohana dan Josepus dalam video media sosial ini, mendesak pemerintah pusat, terutama Jokowi dan Luhut B Pandjaitan atau sering disebut LBP segera turun tangan. Ini merupakan persoalan yang bisa menimbulkan konflik baru antarmasyarakat. Selain perbedaan harga rumput laut, dana kompensasi untuk 15.483 pembudidaya rumput laut dan masyaralat pesisir itu semakin tidak tepat sasaran.

Sebelumnya, sekitar 600 petani rumput laut di dua desa di Kecamatan Landu Leko, Rote Ndao, juga mengadu ke Luhut B. Pandjaitan terkait pencairan dana kompensasi tumpahan minyak kilang Montara yang tidak sesuai harapan.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada Antara mengatakan 600 petani rumput laut itu tersebar di Desa Daiama dan Desa Tenalai.

Selain ke Menko Marves,, pengaduan juga ditujukan kepada The Task Force Montara yang sejak awal ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian pengaduan dikirim ke Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake