KATANTT.COM--Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay membeberkan sejumlah program prioritas yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kupang saat rapat kerja para bupati/wali kota bersama Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake di Kupang, Jumat (13/10/2023).

Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay menyatakan bahwa Pemkot Kupang telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 11.431.687.200 atau 40 persen dari total alokasi anggaran yang dibutuhkan KPUD Kota Kupang untuk pelaksanaan pemilukada tahun 2024. "Sisa 60 persen akan dialokasikan pada anggaran murni tahun 2024 mendatang," ujarnya.

Menurut Fahrensy Funay, pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) triwulan III Pemkot Kupang kepada Dirjen Bangda Kemendagri melalui E-SPM telah dilakukan dengan tingkat keterisian sebanyak 69 persen.

Selain itu Fahrensy Funay memastikan akan segera melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kendaraan dinas di Pemkot Kupang.

Sementara prevalensi stunting di Kota Kupang jelas Fahrensy Funay, dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan progres yang menggembirakan. Pada tahun 2022 lalu stunting di Kota Kupang ada pada angka 21,5 persen atau 5497 balita stunting, dengan tingkat partisipasi masyarakat 93 persen.

Di tahun 2023 ini angka stunting Kota Kupang mencapai 17,2 persen atau 4.019 balita stunting, dengan partisipasi masyarakat 96,1 persen. Inflasi Kota Kupang pada bulan September tahun 2023 lalu tercatat di angka 1,87 persen (yoy).

"Capaian ini lebih rendah dari inflasi secara nasional yang tercatat di angka 2,28 persen dan inflasi Provinsi NTT yang tercatat di angka 2,19 persen," ungkapnya.

Ada 6 isu utama yang jadi prioritas pembahasan dalam raker yang dipimpin Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake yakni pertama soal persiapan pemilu dan pemilukada 2024, terutama soal alokasi anggaran sesuai ketentuan yang sudah disepakati, yakni 40 persen di tahun 2023 dan sisanya 60 persen  dialokasikan pada tahun 2024 mendatang.

Isu utama yang menjadi sorotan lainnya dalam raker tersebut adalah penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, inflasi daerah, standar pelayanan minimal serta realisasi pajak daerah.

Pada kesempatan yang sama Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menyampaikan pada peringatan Hari Maritim Nasional ke-59 kemarin sempat menyinggung soal tingginya harga tiket  pesawat di NTT yang menjadi salah satu pemicu inflasi kepada Menteri Perhubungan RI.

Ayodhia menambahkan dalam sejumlah kesempatan dirinya sudah minta bantuan kepada pemerintah pusat lewat kebijakan anggaran untuk memberi perhatian lebih untuk NTT, serta membantu mempromosikan produk alam dan kriya asli NTT ke forum internasional agar makin dikenal luas.