KATANTT.COM--Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake minta para bupati/wali kota untuk mendorong peningkatan jumlah Kecamatan Rawan Pangan menjadi Kecamatan Tahan Pangan. Hal ini dimaksudkan supaya masalah ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga khususnya dapat terjaga (Food Security and Vulnerability).

"Ketersediaan pangan baik itu jenis pangannya, distribusi, frekuensi/durasi dan sasaran anak yang tepat harus sungguh diperhatikan," kata Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake saat membuka pertemuan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Gubernur NTT, Rabu (20/9/2023).

Pada kesempatan tersebut Ayodhia Kalake memaparkan kondisi stunting di Nusa Tenggara Timur yang mengalami penurunan setiap tahunnya baik berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan juga berdasarkan metode e-PPGBM (elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

"Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), Provinsi NTT dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang signfikan dari 2019 sebesar 43 persen, turun menjadi 37,8 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 turun jadi 35,3 persen," jelasnya.

Sementara itu ungkap Ayodhia Kalake, data riil melalui pelaksanaan operasi timbang selama kurun waktu 5 tahun berdasarkan dengan metode e-PPGBM (elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) menunjukkan bahwa prosentase stunting terus mengalami penurunan yang signifikan.

"Dengan cakupan jumlah balita yang ditimbang rata-rata mengalami peningkatan 10,2 % setiap tahun, diawali 37,6 % tahun 2018 dan saat ini sudah mencapai 98,6 % jumlah balita yang ditimbang," paparnya.

Lebih lanjut Ayodhia Kalake mengungkapkan berdasarkan e-PPGBM, stunting di NTT pada 2018 stunting sebesar 35,4 persen, turun jadi 30,0 persen tahun 2019, menjadi 24, persen tahun 2020. Kemudian tahun 2021 turun lagi jadi 20,9 persen dan tahun 2022 jadi 17,7 persen.

"Tahun 2023 prosentase stunting di NTT tinggal tinggal 15,2 persen atau secara absolut ada sebanyak 63.811 anak stunting di NTT yang perlu mendapat perhatian penanganan segera," lanjutnya.

Ayodhia Kalake juga berharap agar kegiatan evaluasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan program-program percepatan penurunan stunting.

"Semoga evaluasi ini dapat memberikan output yang berkontribusi untuk perbaikan dan peningkatan program-program yang ada didaerah, termasuk dukungan kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat menutupi kekurangan yang menjadi kendala dalam percepatan penurunan stunting," pintanya.

Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Dr. Ir. Alfonsus Theodorus menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk percepatan penurunan stunting dengan target turun hingga 10 persen.

"Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting dengan menetapkan prevelensi stunting sebagai salah satu indeks kinerja utama," katanya.

"Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan bahwa stunting kita akan diusahakan turun hingga 10 persen. Tentu saja dengan target yang ada saat ini maka para bupati dan walikota dalam rencana kerja melalui RKPD yang ada, harus membuat skenario secara objektif," sambungnya.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Agus Suprapto, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenko PMK, Alfredo Sani Fenat dan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, Lovely Daisy.

Selain itu, hadir, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Triroso, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Yohanis Uly Kale.