Ketua Komisi IV Ewalde Taek saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Kupang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Rabu (9/3/2022).
KATANTT.COM--Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalda Taek mengungkapkan kekecewaan terkait adanya program kegiatan tahun 2022 yang tidak dapat dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dam Transmigrasi Kota Kupang.
Kekecewaan Theodora Ewalda Taek diungkapkan saat melakukan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Kupang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Rabu (9/3/2022).
Srikandi PKB ini tak sendiri tetapi didampingi Sekretaris Komisi IV, Alfred Y.Djami Wila, Wakil Ketua Komisi IV, Epy Seran bersama anggota komisi lainnya seperti Yeki Feoh dan Esy Bire.
Kunjungan ke mitra kerja ini selain bersilahturahmi dan pasca terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ada pergantian anggota jadi ini bagian dari perkenalan.
Selain itu, demi mengetahui keadaan dan keberadaan dinas dan badan selaku mitra kerja komisi secara langsung dalam upaya pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalda Taek mengatakan bahwa sesuai harapan pada pembahasan tahun anggaran murni tahun kemarin melalui program kegiatan pelatihan di dinas tersebut.
Namun ternyata salah satu dinas yang memiliki program kegiatan pemulihan ekonomi tahun 2022 ternyata hanya 0,16 persen dari total Rp 1,6 milliar dana yang ada.
Hal ini yang menimbulkan rasa kekecewaan yang sangat luar biasa. Karena sejak jadi anggota DPRD Kota Kupang baru pernah terjadi di tahun ke-8 ini Disnakertrans tidak ada program kegiatan pelatihan.
Karena itu, tambahnya program kegiatan dan pelatihan ini harus didorong di perubahan. Karena bicara soal lapangan pekerjaan yang sangat minim dan bicara soal angka pengangguran di Kota Kupang yang sudah lebih dari 8 persen.
"Perlu didorong atau memberikan kontribusi nyata melalui program pelatihan guna bisa terciptanya lapangan kerja mandiri dan mengurangi angka pengangguran tersebut," ujarnya.
Ia menyebut kondisi pandemi saat ini secara ekonomi sangat sulit akibat lapangan pekerjaan yang minim, sehingga menimbulkan angka pengangguran semakin bertambah.
"Mau dan tidak mau dalam perubahan anggaran kali ini perlu mendorong anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan melalui program dan kegiatan di Nakertrans," pungkasnya.