Katantt.com  - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas polemik pembesar pengesahan RUU Cipta Kerja yang akhirnya diteken DPR RI. Menurut Anwar pengesahan RUU Ciptaker di tengah setuju masarakat, justru semakin menunjukkan kesan dunia perpolitikan tanah air sudah dikuasai oligarki politik.

"Karena DPR yang merupakan wakil rakyat yang lebih banyak orang yang mendengar dan berbicara tentang pemilik kapital dari yang disebut kepentingan rakyat banyak," jajar Anwar dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020). 

Menurutnya, anggota DPR tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya. 

"Karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di PAW (pergantian antar waktu) sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari mendengarkan keinginan rakyatnya," tegasnya. 

Hal ini diperparah dengan mahalnya ongkos politik sekarang. Dimana konsuensinya, aktor politik yang tidak punya uang banyak untuk mendanai kegiatan politik, sehingga mau tidak mau mereka akan meminta bantuan kepada para pemilik kapital.

Jika hal itu terjadi maka para anggota DPR akan ditawan oleh pemilik modal untuk kepentingan bisnis mereka. 

"Dan saya pembahasan RUU Cipta Kerja ini dalam situasi yang terlihat sangat-sangat tampak oleh saya. Sehingga UU ini benar-benar terlihat lebih dari minat pemilik modal dan sangat mengabaikan Mengabaikan Mukaters, Mengabakaikan, Mengabaikankauting, Mengabaikankauting.