KATANTT.COM---Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai melancarkan kritik keras terhadap DPRD Manggarai yang mengusulkan tambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4,1 miliar. LPPDM menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan hanya menghamburkan uang negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit.
Dalam aksi dan pernyataan sikap resmi yang disampaikan Kamis (4/9/2025), Ketua LPPDM Manggarai, Marsel Nagus Ahang, SH, menegaskan bahwa pengajuan anggaran tersebut merupakan bentuk ketidakpekaan politik.
"Perjalanan dinas Rp4,1 miliar itu omong kosong. Hanya habis-habis anggaran saja. Di Manggarai masih banyak jalan rusak, sekolah belum diperbaiki, dan rakyat menjerit karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Tapi DPRD justru minta tambahan dana untuk jalan-jalan ke Jakarta. Itu tidak boleh," tegas Marsel.
Empat Poin Tuntutan LPPDM
1. Menolak Pembengkakan Anggaran Perjalanan Dinas DPRD
LPPDM meminta DPRD Manggarai membatalkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,1 miliar yang diajukan Fraksi NasDem. Menurut Marsel, dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan fasilitas sekolah, serta peningkatan layanan publik yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2. Atasi Krisis BBM di NTT
LPPDM menyoroti kelangkaan BBM yang terus melumpuhkan ekonomi rakyat. Mereka mendesak Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh, sementara Kapolda NTT diminta membentuk tim penyidik Tipikor untuk mengusut dugaan kelalaian Pertamina.
3. Evaluasi Program Makan Bergizi
LPPDM meminta Presiden Prabowo meninjau kembali program makan bergizi bernilai triliunan rupiah. Menurut mereka, anggaran sebaiknya diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi rakyat.
4. Transparansi Dana Transfer Daerah
LPPDM mendesak pemerintah pusat memastikan mekanisme perhitungan dan distribusi dana transfer daerah berlangsung transparan dan adil, terutama bagi wilayah tertinggal.
Bimtek ke Jakarta Itu Omong Kosong
Marsel, yang juga pernah menjabat anggota DPRD Manggarai periode 2014-2019, secara gamblang menyebut bahwa kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ke Jakarta hanya menjadi ajang pemborosan.
"Saya mantan anggota DPRD, saya tahu betul. Bimtek ke Jakarta itu hanya omong kosong. Begitu tiba, masing-masing anggota langsung cari penginapan sendiri. Tidak ada manfaat nyata, hanya buang-buang biaya," ungkapnya.
Ia menambahkan, jika usulan tambahan Rp4,1 miliar tetap disahkan, LPPDM berkomitmen akan menggelar aksi lanjutan.
Suara Wakil Ketua dan Sekretaris LPPDM
Wakil Ketua LPPDM, Adrianus Trisno Rahmat, mengingatkan DPRD agar bekerja sesuai amanah rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Saudara dipilih rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk jalan-jalan. Kalau tetap memaksakan anggaran perjalanan dinas Rp4,1 miliar, maka rakyat tidak lagi percaya kepada lembaga DPRD," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris LPPDM, Gregorius Antonius Bocok, menyoroti persoalan lebih luas terkait pemotongan dana transfer daerah yang dinilai merugikan pembangunan di daerah.
"APBD sudah tertekan akibat transfer pusat yang dipangkas. Kalau DPRD masih menambah belanja rutin seperti perjalanan dinas, pembangunan akan semakin tertinggal. Pemerintah pusat harus mengembalikan hak daerah, sementara DPRD jangan justru menjadi beban," katanya dengan nada keras.
Komitmen Pengawasan
Menutup pernyataannya,
Marsel Ahang menegaskan bahwa LPPDM akan terus mengawasi kinerja pemerintah dan DPRD.
"Kami tidak akan diam melihat pemborosan anggaran. Jika usulan Rp4,1 miliar tetap dipaksakan, kami pastikan akan kembali turun ke jalan. Anggaran harus digunakan untuk rakyat, bukan untuk kesenangan segelintir elit," pungkasnya.
Respons DPRD
Dalam audiensi yang berlangsung depan gedung utama DPRD Manggarai, para peserta aksi dari Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) diterima langsung oleh Ketua DPRD Manggarai, Paul Peos, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.
Paul menegaskan bahwa pihaknya menghargai aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan LPPDM akan menjadi perhatian serius DPRD.
"Kami menerima baik semua aspirasi yang disampaikan. DPRD akan mengkaji secara internal setiap poin tuntutan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada pihak eksekutif dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," ujar Paul Peos.
Ia menambahkan bahwa DPRD tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa melalui proses pembahasan resmi di lembaga. Namun, ia berjanji akan mengawal isu-isu yang dinilai krusial bagi masyarakat Manggarai.
"Kami mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan dialog dan mekanisme hukum yang ada. Aspirasi ini tentu akan kami bicarakan dalam forum resmi DPRD, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," tegasnya.
Aksi demonstrasi LPPDM menolak usulan tambahan anggaran perjalanan dinas DPRD Manggarai sebesar Rp4,1 miliar pada Kamis (4/9/2025).
