KATANTT.COM--Ketua YPTB, Ferdi Tanoni menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima bayaran dari Kantor Pengacara Maurice Blackburn atas anti rugi Kasus Montara. Namun dirinya mengaku pada 2016-2017-2018 pernah menerima Rp 1,4 miliar atas pekerjaan yang diminta oleh Kantor Pengacara Maurice Blackburn.

"Tidak ada sepeserpun yang dibayarkan kepada saya oleh Maurice Blackburn (Penggugat). Benar mereka hanya membayar atas pekerjaan yang mereka minta pada saya pada tahun 2016-2017-2018 kurang lebih AU$140,000 atau sama dengan Rp 1,4 miliar," tegas Ketua YPTB, Ferdi Tanoni kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).

Klarifikasi ini disampaikan Ketua Ferdi Tanoni guna menepis berbagai isu negatif dan tuduhan bahkan menjurus ke fitnah terhadap dirinya oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab terkait perjuangan membela nelayan dan petani rumput laut yang menjadi korban tumpahan minyak Montara.

Selain itu, Ferdi Tanoni menambahkan bahwa tidak ada uang dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi kepada dirinya. Namun pernah diberikan oleh Pemerintah Pusat guna mengikut rapat di Jakarta termasuk untuk biaya tiga kali kunjungan ke Australia bersama The Task Force

"Sementara Rakyat korban di Nusa Tenggara Timur saya menemui mereka dan mohon sumbangan untuk YPTB dari satu desa ke desa lain-nya, mereka semua menolak dan tidak bersedia memberikan sumbangan kepada saya," ungkapnya.

"Bahkan mereka bersekongkol entah dengan siapa terus menghina saya. Bagi saya tidak masalah karena uang tersebut adalah hak milik masyarakat yang menjadi korban tumpahan minyak Montara," sambungnya.

Sebelumnya, sebanyak 600 petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadu ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait pencairan dana kompensasi tumpahan minyak Montara pada 2009 lalu, yang tidak sesuai harapan.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengatakan, 600 petani rumput laut itu tersebar di Desa Daiama dan Desa Tenalai, Kecamatan Landu Leko

“Petani rumput laut di dua desa itu yang pertama kali membongkar masalah tumpahan minyak itu pada tahun 2009 lalu, mereka juga adalah petani rumput laut yang pertama kali berjuang membuktikan kasus tumpahan minyak itu,” kata Ferdi Tanoni.

Selain ke Menko Marves, pengaduan juga disampaikan kepada The Task Force Montara yang sejak awal ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah itu.

Berikutnya, pengaduan dikirim ke Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake yang suratnya dibawa langsung oleh Ketua YPTB, Ferdi Tanoni.

Selain mengadukan masalah tersebut, ratusan petani rumput laut itu juga meminta bantuan Menko Marves dan The Task Force Montara dan Penjabat Gubernur NTT untuk membantu mereka mendapatkan keadilan, setelah menunggu selama kurang lebih 15 tahun lamanya.