KATANTT.COM--Hingga pertengahan November 2023 ini, janji Maurice Blackburn untuk menyalurkan dana kompensasi ganti rugi Kasus Montara tak kunjung dilaksanakan. Padahal, Maurice Blackburn sudah berulang kali berjanji untuk segera melakukan penyaluran lewat surat yang dikirim kepada para kepala desa.

Sebagaimana surat Maurice Blackburn di Sydney-Australia kepada para kepala desa di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 September 2023 yang diperoleh media ini, Kamis (21/9/2023) lalu. Dalam surat tersebut Maurice Blackburn secara tegas menyatakan bahwa akan membayar dana kompensasi ganti rugi kepada 15.483 petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao pada tanggal 9 Oktober 2023 mendatang.

Dalam surat tersebut Maurice Blackburn menyatakan dengan senang hati menginformasikan kepada para aparat desa bahwa pihaknya (Maurice Blackburn) hampir siap untuk mulai melakukan pembayaran kompensasi kepada para petani anggota penggugat.

Pihaknya (Maurice Blackburn) tengah menyiapkan pendistribusian kompensasi membutuhkan banyak pekerjaan yang rumit. Diantaranya mengatasi masalah dengan bank penyalur (BRI) telah memakan waktu karena Maurice Blackburn, BRI dan Greg Phelps (Pak Greg) serta Tim NTT ingin memastikan bahwa proses pembayaran ganti rugi berjalan dengan lancar, efisien dan aman.

Sayangnya, janji Maurice Blackburn ini tak dipenuhi malah kembali berjanji dengan melayangkan surat berikutnya yang juga berjanji akan segera membayar ganti rugi dana kompensasi kasus montara. Janji Maurice Blakburn ini pun tak kunjung direalisasi.

Ketua YPTB, Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang, Sabtu (11/11/2023) angkat suara menyikapi keterlambatan pembayaran dana kompensasi Kasus Montara yang belum juga direalisasi oleh Kantor Pengacara Maurice Blackburn.

"Kami (YPTB) ingin tegaskan kepada Maurice Bkackburn hal-hal sebagai berikut bahwa kami (YPTB) adalah Perwakilan dan Otoritas Pemerintah RI untuk urusan kasus tumpahan Minyak Montara di Indonesia. Kami (YPTB) memiliki hak (kewenangan) dan pengaruh dalam kasus ini," tegas Ferdi Tanoni.

Yang kedua, Ferdi Tanoni meminta pihak Maurice Blackburn untuk menjelaskan soal adnya kendala dengan Bank Rakyat Indonesia sehingga sampai bulan November 2023 ini dana tersebut belum juga disalurkan.

Sementara yang ketiga jelas Ferdi Tanoni, pihaknya sudah meminta penjelasan dari Pengadilan Federal Australia soal keterlambatan pembayaran dana kompensasi Kasus Montara ini sehingga hal ini harus dijawab.

"YPTB memiliki hak untuk bertanya dengan berbagai pihak, bukan saja BRI akan tetapi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dan Menteri Keuangan Indonesia soal dana kompensasi Kasus Montara ini," bebernya.

Permintaan YPTB yang keempat tegas Ferdi Tanoni adalah mendesak Maurice Blakburn agar tidak menjadikan YPTB sebagai alasan untuk tidak melakukan penyaluran dana kompensasi uang rakyat NTT.

"Kelima, YPTB mendesak kepada BRI dan Maurice Blackburn segera bicara terbuka dan menyerahkan satu copy rekening koran dana kompensasi milik rakyat NTT kepada kami (YPTB)," pungkasnya.