KATANTT.COM-- Pemilihan umum selalu menimbulkan kehebohan, namun baru-baru ini, skandal terkait upaya memenangkan PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud untuk Pilpres 2024 semakin menggemparkan. Dua berita terpisah mengungkapkan praktik-praktik yang kontroversial dan menimbulkan kecurigaan terhadap netralitas PDIP serta calon yang diusungnya. 

Berita pertama menyoroti curhatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Boyolali yang mengungkapkan tekanan dan intimidasi untuk mendukung PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. PNS tersebut bahkan diperintahkan memberikan uang dengan dalih gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan dari lingkungan kerja menjadi konsekuensi jika menolak permintaan tersebut. Kejadian ini menciptakan bayang-bayang ketidaknetralan dalam menghadapi Pemilu.

Berita kedua membawa fakta baru terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong. Hasil penggeledahan mengungkapkan keterlibatan PDIP dan Ganjar Pranowo dalam upaya memenangkan Pilpres 2024. Informasi yang diungkapkan tim KPK menyebutkan bahwa PDIP dan Ganjar Pranowo meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan pakta integritas. Pj Kepala Daerah yang dilantik diinstruksikan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai poin ke-4 pakta tersebut. 

Dari kedua berita ini, terlihat bahwa PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud terlibat dalam praktik-praktik yang kontroversial, menunjukkan ketidaknetralan dan dugaan pelanggaran etika dalam menghadapi kontestasi demokratis. Skandal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang dapat mengarah pada manipulasi hasil Pemilu. 

Penting untuk memahami dan mengawasi perkembangan situasi ini karena dapat memberikan dampak yang signifikan pada keadilan dan integritas Pemilu. Masyarakat perlu menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahap Pemilu untuk memastikan bahwa proses demokratis berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.